UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 & AMANDEMEN
Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal… A. 31 ayat 1. B. 31 ayat 2. C. 31 ayat 3. D. 31 ayat 4. JAWAB: B. 18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan ...
http://lowongankerjas.googlepages.com/06UUD1945AMANDEMEN.pdf
BENTUK-BENTUK
SURAT DAKWAAN_2009
Sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi : ➢surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda ...
http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1650.pdf
PERDA
NO. 4 : PERUBAHAN PELAYANAN KESEHATAN
Ketentuan pada pasal 2 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 2 ayat (3) sebagai berkut : “ Pasal 2. (3). Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang ...
http://soloraya.net/wp-content/uploads/2009/07/no04Perda2003.pdf
PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
Pada Pasal 2 nama Retribusi diubah sehingga keseluruhan bunyi pasal 2 menjadi : ” Pasal 2. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi ...
http://soloraya.net/wp-content/uploads/2009/07/no03Perda2003.pdf
bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi ...
bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar ... Pembatasan dimaksudkan untuk menyinkronkan Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan ...
http://safiramachrusah.files.wordpress.com/2008/10/ruu-pornografi-september-2008.pdf
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN ...
Pasal 2. Meralat bunyi Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-. 21/BC/1998 tanggal 09 Maret 1998 sebagai berikut : Tertulis : Pasal 2 ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/bc2798.pdf
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN ...
Pasal 2. Mengubah bunyi Pasal 24 ayat (1) Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/KEP_17_BC_2005.pdf
GOTONG ROYONG
33 UUD 1945, yang merupakan salah satu perwujudan sila kelima Pancasila. Coba Anda sebutkan kembali bunyi pasal 33 UUD 1945, sebaiknya Anda hafalkan! 2. ...
http://elcom.umy.ac.id/elschool/muallimin_muhammadiyah/file.php/1/materi/PPKn/GOTONG ROYONG[1].pdf
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Berita resmi Daerah
...
Pembagian kompetentsi itu didasarkan atas bunyi pasal 4 ayat. (4) Undang-undang No. 3/1950 jis pasal 21 ayat (2) I.S. dan S. 1921 No. 566. Menurut bunyi ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/perda/60PD007.pdf
No. 4. A.1. TAHUN I. Agustus 1951. "WARTA DAERAH ISTIMEWA ...
2. Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2 dan 3 : dengan perubahan, sehingga kalimat "Demi Allah saya bersumpah" menjadi " ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/perda/51PD015.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG
...
Pasal 2. Bunyi sumpah jabatan pegawai Negeri adalah demikian: "Demi Allah! ... dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kata-kata ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPRES/PERPRES_1959_11_SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.pdf
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN Peraturan Pemerintah Nomor 9
...
Bunyi pasal-pasal ini kecuali kenaikan dasar bunga maksimum dari 3 1/2% hingga 4. 1/2% dalam pasal 6 hampir semua sama dengan pasal-pasal dalam peraturan ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1951_9_PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.pdf
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang Kontroversial Itu
2) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat .... Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bunyi pasal itu tidak bisa ...
http://www.csrindonesia.com/data/articles/20080208124215-a.pdf
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas: TJSL Tidak Sama dengan
CSR
yang tercantum di bagian awal UU dengan bunyi Pasal 74, juga bunyi penjelasannya. ... 2. Agak miris juga mendengar bahwa sebuah pasal yang sangat penting ...
http://www.csrindonesia.com/data/articles/20071203075719-a.pdf
RESUME PERMOHONAN PERKARA
sebagaimana bunyi Pasal 28C Ayat (2) UUUD 1945 mengandung pengertian bahwa siapapun berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui profesi apa saja, ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/resume_sidang_resum 15 uu 32 pemda Th 2004.pdf
RESUME PERMOHONAN PERKARA
VII. PETITUM. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;. 2. Menyatakan bahwa isi/bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/resume_sidang_resum 1-07 PTUN.pdf
Kartu Pemantauan Legislasi
seperti bunyi pasal 2 ayat (1), “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota. Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ...
http://www.parlemen.net/privdocs/782cf0f57a9cdba349fe0fa442ee8894.pdf
www.parlemen.net
kerancuan yaitu bunyi Pasal 149 ayat (1) dan bunyi Pasal 287 ayat (1) ... Ketidakjelasan kalimat contoh pada Pasal 2 butir g "keputusan Tata Usaha TNI yang ...
http://www.parlemen.net/privdocs/efc00a19fb8c3dfabdf88e4501d4a1f5.pdf
HMT 327 - Wacana dan Pragmatik
Data 2 yang berikut : Data 1. Teliti dan amatilah keadaan sekeliling yang rnempunyai manisan bunga ... nafas yang menggerunkan seperti bunyi nafas kerbau yang baru ... “Pasal Abdul Fakar ya, kak?” tanya Hilmy mula merasa kurang sedikit ...
http://eprints.usm.my/6887/1/Document-13156_Version-13841_application-pdf_0.pdf
HMT 327 - Wacana dan Pragmatik
nafas yang menggerunkan seperti bunyi nafas kerbau yanq baru disembelih. ... "Pasal Abdul Fakar ya, kak?" tanya Hilmy mula merasa kurang sedikit ... [ii] Huraikan peranan implikatur dan takwilan di dalam wacana. [8 markah] ...
http://eprints.usm.my/4106/1/HMT_327_-_WACANA_DAN_PRAGMATIK_OKT_04.pdf
www.parlemen.net 1
BUNYI PASAL. KETERANGAN h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. (2) ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/3) Bidang Komunikasi/3) Keterbukaan Informasi Publik/Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Tinjauan Yuridis Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia
ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP, dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perzinahan. 2. Pasal 284 ayat (2) KUHP. Selengkapnya, bunyi Pasal ...
http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/Tinjauan Yuridis Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia.pdf
PERPU NO.4 TAHUN 2008 DIJADIKAN PAYUNG HUKUM KORUPSI
14/11/2008, yang diubah Bubernur BI hanya Pasal 2 butir 2, yang mana bunyi pasal 2 butir 2 dalam PBI No.10/26/PBI/2008 adalah: “Bank yang dapat mengajukan ...
http://id.finroll.com/component/content/article/18/5886-administrator.pdf
WALIKOTA PARIAMAN
2. Ketentuan BAB V dan Pasal 8 dirubah, sehingga bunyi ketentuan BAB V dan Pasal 8 adalah sebagai berikut : BAB V. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF. Pasal 8 ...
http://www.kotapariaman.go.id/download/perda-layanan-kesehatan.pdf
PERATURAN
DAERAH KOTA PARIAMAN
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dirubah, sehingga bunyi ketentuan pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut : Pasal 8. (2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai ...
http://kotapariaman.go.id/download/perda-keur.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2008
(1) Disamping urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, .... KUTIPAN BUNYI PASAL MENGUTIP PERSIS SARAN GUBERNUR DAN. SESUAI BUNYI PASAL 15 PP ...
http://bimakab.go.id/files/Perda_2_2008.pdf
Waspada Online
"Kita cermati bunyi pasal 2 ini, pemerintah boleh dan kapan saja melakukan operasi lagi di Aceh. Paling tidak operasi intelijen," ungkapnya. ...
http://www.acehrecoveryforum.org/library/download/kliping_koran/G/[120507]Gubernur NAD, Status Rawan Aceh Tak Selesai.pdf
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN
...
2. Pasal 1 angka (18). Terhadap bunyi pasal ini Fraksi kami, Fraksi PBR sependapat dengan usul Sdr. Gubernur bahwa “ Kas Umum Daerah” ...
http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/bhs_acehgovt/bhs_acehgovt_spch/acehgovt_speeches_2008_01_06.pdf
<a
href="http://www.pdfcomplete.com/1002/2001/upgrade.htm ...
bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3, ditambah dengan ... bunyi sumpah/janji tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 di hadapan ...
http://www.bkn.go.id/peraturan/03111959.pdf
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Berita resmi Daerah
...
II Kotapraja dalam mengatur yang sesuai dengan keadaannya urusan-urusan yang telah diserahkan, perlu mengubah bunyi pasal 9 Peraturan Daerah ...
http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/data/perda/60PD015.pdf
11 Kamsi-Review Article.rtf
1 Tahun 1974 yang bunyinya sama dengan Pasa1 99 a. KHI., ataukah Pasal 28 ayat (2) a. UU. No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya sama dengan Pasal 75 b. KHI. ...
http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/11-kamsi-review-article.pdf
UNDANG-UNDANG NO
dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional ... mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari ...
http://www.dhm-partners.net/regulations/UU 1957-80 KONVENSI ILO-100 Pengupahan Bagi Laki & Wanita Utk Pekerjaan Yg Sama Nilainya.pdf
UNDANG-UNDANG NO
ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan ... lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan ...
http://www.dhm-partners.net/regulations/UU 1956-18 KONVENSI ILO-98 Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi & Berunding Bersama.pdf
Page 1 Page 2 AKTA PERUBAHAN HERITA ACA1ÍA
Peraturan khusus dan tosan Rapal Anggota sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat 2 um sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuhkan, ...
http://www.arsipjatim.go.id/web/uploadFile/TBDATA/Badan Arsip Propinsi Jawa Timur/200590400033.pdf
Page 4 - Selamat Datang di Website Badan Perpustakaan dan ...
Anggota sebagaimana bunyi pasal 18 Anggaran das. (4> Acara Rapat Anggota Tahunan sei^afmana a dengan Rapat at (2| pasal ini ...
http://www.arsipjatim.go.id/web/uploadFile/TBDATA/Badan Arsip Propinsi Jawa Timur/200590400005.pdf
1 TEMUAN BPK DAN TINDAK LANJUT DPR (Sebuah Pengantar ) Oleh ...
bunyi Pasal 23 E yang saya kutip diatas . Juga mempertegasnya melalui ayat (2) dan (3). Pasal 23E serta Pasal 23F dan Pasala 23G . ...
http://www.bpk.go.id/web/files/2009/02/temuan-bpk-dan-tindak-lanjut-dpr.pdf
a. bahwa
dengan memperhatikan latar belakang sejarah sebelum b ...
atas, maka bunyi Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 53 ... Pasal II. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2003/UU_2003_11.pdf
Tingkat kepentingan dan alokasi resiko pada proyek konstruksi
Lampiran 2 : Bunyi pasal-pasal FIDIC 1987 yang dipergunakan. 1. Pasal 4.1. • The Contractor shall not subcontract the whole of the Works. Except ...
http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s2/sip5/2004/jiunkpe-ns-s2-2004-01501016-1459-resiko_konstruksi-appendices.pdf
LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA ( Berita
Resmi Daerah ...
:Susunan kata-kata sumpah/janji yang termuat dalam Pasal 2 ayat ini adalah sesuatu dengan bunyi Pasal 25 ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pasal 3 ...
http://www.hukum.jogja.go.id/upload/PD th 1985 no 5 ttg Pengambilan Sumpah Pelantikan kepala kelurahan.pdf
LEGAL
POLICY POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ...
4 Jul 2008 ... Atau, Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. ... Bagaimana bunyi pasal tentang poligami dalam UUP dan secara singkat bagaimana ...
http://pajombang.pta-surabaya.go.id/artikel/legal.pdf
Maka
berdasarkan pasal 76 Undang-undang No
(sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 3/2006). Dalam analisa. Abdul Manan. 13. , hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum zawaj boleh ...
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MEDIASI - giri.pdf
Dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan hukum perdata hanya
...
Kalimantan Barat lebih sesuai dengan maksud bunyi pasal 185 ayat (2) KHI. Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian ...
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SILANG PENDAPAT AHLI WARIS PENGGANTI.pdf
1 of
9
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bunyi Pasal 4 ... 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom ... Pasal II. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ...
http://www.kejari-jaksel.go.id/useruploads/uu/1249817502.pdf
Korupsi Dalam Prespektif Yuridis
18 Sep 2007 ... Dari bunyi pasal yang demikian, jelas pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana ...
http://bekasinews.com/serba-sebi/opini/149-korupsi-dalam-prespektif-yuridis.pdf
RISALAH RAPAT PARIPURNA KE- 10 SIDANG UMUM TAHAP
II MAJELIS ...
Itu bunyi pasal 13 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973. Atas dasar ketentuan tersebut, calon tunggal yaitu Saudara Soeharto ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/26/Risalah_20022006103720.pdf
RISALAH RAPAT PLENO KE-2 PANITIA AD HOC
II BADAN PEKERJA MPR
Namun demikian dalam masa transisi sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang. Undang Dasar 1945, sesuai pula dengan tugas konstitusionalnya MPR tetap berkewajiban ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/13/70/Risalah_16032006093651.pdf
Page 1 Page 2 AoSl- PT. CENTRAL OMEGA
•Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka bunyi dari Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Perseroan dan bagian sebelum akhir akta menjadi sebagai berikut: ...
http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman-Bursa/2009/06_Juni/2009-06-19/20090619_DKFT_PNE_02_PSJ_Perubahan nama Emiten.pdf
JAKARTA STOCK EXCHANGE
B. Mengubah bunyi Pasal 3 ayat 2 huruf (o) Anggaran Dasar Perseroan : Semula berbunyi sebagai berikut : " melakukan kegiatan penyertaan modal sementara ...
http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/03_Hasil RUPS/2007-2009/Bank Himpunan Saudara 1906 (SDRA)/20070515_SDRA_HR_94_PSJ_Hasil RUPST & RUPSLB.pdf
Gubernur Setuju Anggota DPRK Diperiksa
Pasal 2,3, dan. 4. bunyi pasal 2 ayat 1. Setiap or- ang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mem- perkaya diri sendiri, atau orang ...
http://www.modusaceh.com/html/download/375/page/edisi50/kota_lhokseumawe_gubernur_setuju_anggota_dprk_diperiksa.pdf
MODERNITAS
DAN PENGARUHNYA
Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) dan pasal. 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: ...
http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf
1 2
