Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo
Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo. a.Pengadilan Agama Probolinggo dibentuk berdasarkan stb 1882 nomor 152 (nama PA ...
http://www.paprobolinggo.com/pdf/Sejarah/sejarah-paprob.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN
...
c. bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah Syariyah tersebut, .... tentang Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura, tersebut dalam Pasal 8 ...
http://www.cicods.org/upload/database/pp_29_1957.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1957 ...
pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang ... Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang. Darurat No. .... Peradilan Agama di Jawa dan Madura, tersebut dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan ...
http://www.cicods.org/upload/database/PP_45_1957.PDF
www.badilag.net KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA,
MUTU SDM, ETIKA ...
Dengan demikian, pada saat ini, pembentukan peradilan agama tingkat .... telah meletakkan satu dasar yang kokoh membangun kepercayaan publik ...
http://www.badilag.net/data/PIDATO/KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA_11 Apr 06.pdf
MEMANTAPKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA ...
utama adalah ”pelayanan peradilan agama yang prima. Oleh karena .... memerlukan- terlihat dari adanya pembentukan pengadilan agama baru. ...
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH MEMANTAPKAN PELAYANAN ADMINISTRASI.2. docx.pdf
uu06-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi
Agama Gorontalo
Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama. Gorontalo;. Mengingat. : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara ...
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_6_2005.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ...
1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan tinggi agama dibentuk dengan ... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang daerah hukumnya meliputi Provinsi ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2005/UU NO 4 TH 2005.pdf
Copyright © 2002 BPHN UU 20/1992, PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI ...
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pembentukan Pengadilan. Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang; ... Undang-Undang Dasar 1945;. 2. Undang-undang ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1992/UU NO 20 TH 1992.pdf
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG ...
pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama. Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama ... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2002/062-02.pdf
4. 2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ...
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara ... 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2002/011-02.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan tinggi agama ... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara ... Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera pada ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2005/UU_2005_5.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945; ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang daerah hukumnya meliputi ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2005/UU_2005_4.pdf
YURSDIKASI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
A. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tangerang…… 1 ... 1989 tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama berkedudukan di ...
http://www.pa-tangerang.net/pdf/yurisdiksi_pa_tng.pdf
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG ...
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI. ROTE NDAO, ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945; ... Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;. MEMUTUSKAN: ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/52.pdf
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG ...
tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan. Pengadilan Negeri Batulicin;. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/389.pdf
Microsoft Word - Kewenangan Peradilan Agama dan
Peranannya ...
menjadi dasar bagi pengelolaan zakat yang berkembang sesuai sesuai dengan .... prinsip hukum, kedua, pembentukan kaidah hukum dan ketiga, yurisprudensi Peradilan ... Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya kewenangan Peradilan Agama ...
http://www.pta-samarinda.net/pdf/Kewenangan Peradilan Agama dan Peranannya Terhadap Efektivitas Zakat.pdf
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG
...
huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan. Pengadilan Agama Muara Tebo, ... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran ...
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/KEPRES/Kepres 2002/KEPRES_62-2002_PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, DLL.pdf
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG
...
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945; ... Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;. MEMUTUSKAN: ... Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Keppres_25_2006_SBY.pdf
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun
...
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara. Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara ... 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/keppres_11_2002_mega.pdf
MEDIA
CENTER DPRD SUL-SEL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
...
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Ambon yang daerah hukumnya ... berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ...
http://www.dprdsulsel.go.id/perundangan/UU No. 7 thn 2005.pdf
Media Center DPRD Prov. Sul-Sel UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
...
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Manado yang daerah hukumnya ... Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua badan peradilan ...
http://www.dprdsulsel.go.id/perundangan/UU Nomor 6 Tahun 2006.pdf
REFORMASI
HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSISTENSI
PERADILAN ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf
Khoiruddin Nasution
152 tentang Pembentukan. Peradilan Agama di Jawa dan Madura, ..... 44 Bab-bab tersebut meliputi: I: Dasar Perkawinan; II: Syarat-syarat Perkawinan; ...
http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/4. Khoiruddin Nasution.pdf
UU No. 26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM beserta penjelasannya
Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah ... pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam ...
http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/uu-no-26-th-2000-tentang-pengadilan-ham.pdf
PERADILAN AGAMA Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
Tanggal 29 Desember ...
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar. Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). Keragaman dasar hukum Peradilan Agama ...
http://www.komisiyudisial.go.id/Undang_Undang/Hukum Tata Negara/UU No 7 Thn 1989 PERADILAN AGAMA.pdf
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ... peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha .... undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang- ...
http://www.komisiyudisial.go.id/Undang_Undang/Hukum Tata Negara/UU No 4 thn 2004 Penjelasan kekuasaan kehakiman.pdf
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG
...
Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas,. Pengadilan Negeri Bengkayang dan ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945; ... Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;. MEMUTUSKAN: ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2007/2007/kepres/Keputusan_Presiden_no_2_th_2007.pdf
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ...
Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun ... Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/kepres/Keppres 3 2008.pdf
Website
Pengadilan Agama Wonosari www.pa-wonosari.net
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang ... pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih ... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan ...
http://www.pa-wonosari.net/undangundang/uu7-1989-pa.pdf
Pengadilan Khusus Korupsi
yang menjadi dasar pemikiran lahirnya Pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ... Agar tujuan pembentukan pengadilan ini tercapai, maka ada ... Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama serta Peradilan. Militer.6 ...
http://www.antikorupsi.org/docs/PengadilankhususKorupsi.pdf
1 PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ...
1 Apr 2002 ... dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan ... dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, ...
http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Amandemen_III_UUD_1945.pdf
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati ...
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, .... Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku. Bagian Ketiga .... perkara, serta perihal Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk ...
http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Perrpu_No_1_Tahun_1999_Tentang_Pengadilan_HAM.pdf
PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ...
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan ... di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, ...
http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/8AD67226-4983-4275-B765-ED59B7A9237E/0/UUD1945PerubahanKetiga.pdf
UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 DALAM SATU ...
atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan. Perwakilan Rakyat. .... lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan ...
http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/FA26FEE4-D994-40A8-BE0E-9F3FA7CFBD95/0/UUDdlmsatunaskah.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang daerah hukumnya ... berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/move_uu/UU04Thn2005.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Palembang yang daerah ... berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/move_uu/UU05Thn2005.pdf
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TAHUN 2008
Tujuan pembentukan badan Peradilan Agama antara lain adalah untuk .... Agama Bangkinang tahun 2009 yang akan dijadikan dasar untuk melakukan ...
http://pa-bangkinang.com/arsip/laporan2008.pdf
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
...
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan lembaga- ... lingkungann peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ... Sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial, maka dalam konsiderans ...
http://www.parlemen.net/privdocs/6081cbe82d167deef170107c3f28bf49.pdf
Kartu Pemantauan Legislasi
negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar ... agama. -. Karena masih terdapat perdebatan tentang pembentukan parpol, pembahasan disepakati ... peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berkenaan dengan ...
http://www.parlemen.net/privdocs/f76080351b6880cdf8b79eacec32861b.pdf
Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang : Pengadilan Hak Asasi
Manusia
budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui ..... Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ...
http://www.komnasham.go.id/portal/files/UU No 26 Thn 2000 ttg Pengadilan HAM.pdf
UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- ..... lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, ...
http://www.taspen.com/files/humas/UUD 1945.pdf
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar 1945. ______. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. ______. ... undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. ______. ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. ...
http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/LAPORAN AKHIR KEBIJAKAN PEMERINTAH/pustaka.pdf
Lampiran 4.
bidang sosial, seperti: ketenagakerjaan, sistem keolahragaan, pembentukan peradilan agama dan HAM, guru dan dosen. Pada tahun 2006, undang-undang yang ...
http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/LAPORAN AKHIR KEBIJAKAN PEMERINTAH/L4-UUDRI.pdf
Sekilas Mengenai Peradilan Adat1
Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang pangadilan ... Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan ditempat-tempat dimana ... dan kepercayaan warga komunitas inilah yang menjadi energi dasar bagi tetap ...
http://www.huma.or.id/document/I.04. Info Hukum/Peradilan Adat/Sekilas Mengenai Peradilan Adat_abdurrahman saleh.pdf
layout20_101006 (Page 46)
atau terpisah dari peradilan adat; Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat dimana ... Hal ini dapat dilihat dari tujuan dasar peradilan adat ... kum agama dan negara yang ditegakkan oleh Raut (raja) dan Soa ...
http://www.huma.or.id/document/I.03. Analisa Hukum/FORUMKEADILAN N0. 20. 10 SEPTEMBER 2006 (Emil Kleden).PDF
Keppres 21 Tahun 2009.rtf
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945; ... Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;. MEMUTUSKAN: ... Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Keppres_Nomor_21_Tahun_2009.pdf
Keppres 20 Tahun 2009.rtf
Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri. Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Keppres_Nomor_20_Tahun_2009.pdf
PEMBENTUKAN PERADILAN AGRARIA
PEMBENTUKAN PERADILAN AGRARIA. Oleh: Penelitian Kerjasama Puslitbang BPN-RI dan Unair. A. Menggali Landasan Hukum Pengadilan Agraria. 1. Undang-Undang Dasar ...
http://paijolaw.googlepages.com/PEMBENTUKANPERADILANAGRARIA.pdf
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 10 TAHUN 2002 ...
b. bahwa untuk memberi dasar hukum kepada Mahkamah. Syar'iyah tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (4) ... pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di ...
http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_no_10_tahun_2002.pdf
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 285
...
Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Republik Indonesia. Memperhatikan:1. Keputusan Rapat Kerja Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. Agama ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/sk_gub/1996/96SKGUB285.pdf
1 2
