PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1998 ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan garis lurus ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1998_61_DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG
...
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum .... Garis Pangkal Lurus. Kepulauan. KEPULAUAN. RIAU. 12. P. SUBI KECIL. LAUT ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPRES/PERPRES_2005_78_PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.pdf
1.1 Latar
Belakang
mengenai batas wilayah administratif maupun hukum laut internasional. .... Garis Pangkal Lurus Kepulauan. 12 Laut : Timor. P. Selaru Timur. 08° 10' 17" S ...
http://www.penataanruang.net/ta/lapak05/P5/4/Bab1.pdf
Bentuk:
UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah ... (2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ...
http://www.penataanruang.net/taru/hukum/UU/UU_No6-1996.pdf
file://C:\Rudy 6\Data CD Baru Banget (2005)\PERATURAN_PEMERINTA
tentang Hukum Laut Tahun 1982 memuat ketentuan bahwa peta yang ... mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan. ...
http://www.papua.go.id/ddpperik/Regulasi/PERATURAN_PEMERINTAH/PP-38-2002.pdf
1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2002 ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun .... mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus. 6. (4) Garis Pangkal Lurus ...
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_No38-2002.pdf
PP 26 Tahun 2008.rtf
dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 27. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang ... kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah ...... adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas ...
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_26_Tahun_2008.pdf
file://C:\Rudy 6\Data CD Baru Banget (2005)\UNDANG_UNDANG\UU_6_
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan .... maksimum 125 (seratus dua puluhlima) mil laut. 5. Garis pangkal lurus ...
http://www.itjen.dkp.go.id/pustaka/images/stories/pdf/6-TAHUN-1996-19.pdf
PP 37 Tahun
2008
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi. Timor Timur telah menjadi negara ... Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Laut : Sulawesi. Karang Unarang ...
http://www.dephut.go.id/files/PP_37_08.pdf
Sengketa Blok
Ambalat antara Malaysia dan Indonesia, menerapkan ...
Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua Lembaga ... negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines-nya) dari ... pangkal lurus (straight baselines) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. ...
http://sam-el-ladh.com/works/forgiveness.pdf
Jurusan
Hukum Internasional
apa yang dikenal dengan dalam Hukum Laut Internasional dengan “The Right of ... garis pangkal lurus yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi.pdf
C:\Documents
and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN ...
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi. Timor Timur telah menjadi negara ... WGS'84. Garis Pangkal Lurus Kepulauan. 20. Laut : Sulawesi ...
http://els.bappenas.go.id/upload/undang-undang/pp-37-2008.pdf
C:\Documents
and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN\uu\uu ...
dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga yang ... garis pangkal negara kepulauan Republik Indonesia sejak tahun 1960. ... Datum" (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik- ...
http://els.bappenas.go.id/upload/undang-undang/uu-18-2007.pdf
PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG ...
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran .... Garis Pangkal Lurus Kepulauan. KEPULAUAN RIAU. 12. P. SUBI KECIL. LAUT. NATUNA. 03°01'51"U ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_78_2005.pdf
SUMBERDAYA LAUT INDONESIA DAN PENGELOLAANNYA1
PENDAHULUAN I. Latar ...
daratannya, untuk itu ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan ... pengaturan rezim-rezim hukum laut dan bagi Indonesia pengakuan bentuk Negara ...
http://images.ibasoke.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SktgkgoKCtYAACJ0bdA1/Laut Indonesia.pdf?nmid=262115401
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG ...
IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. .... jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan karena laut ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1996/06-96.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2002 ...
tentang Hukum Laut Tahun 1982 memuat ketentuan bahwa peta yang ... pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan. ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2002/038-02.pdf
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........ TAHUN
...
Bangsa Tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa ...
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/pembahasan_RUU_tentang_Wilayah_Negara_.pdf
Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik ...
ditetapkan sebagai pengaturan hukum laut internasional, yang mana dalam konvensi ... Pemerintah Indonesia untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan ...
http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/upaya-penanganan-permasalahan-perbatasan-maritim-republik-indonesia.pdf
Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia
Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 ..... garis pangkal lurus kepulauan karena laut teritorialnya tumpang tindih ...
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/UU/UU 6 96 Perairan Indonesia.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi ..... sampai dengan jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan ...
http://www.ditjenphka.go.id/peraturan_file/uu/10._NOMOR_6_TAHUN_1996.pdf
Bab 2 Kedaulatan Negara Dalam Hukum Laut
Internasional
Konvensi Hukum Laut 1982, yang mewajibkan semua negara yang berbatasan menyelesaikan garis ...... yang diukur dari garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7780/7780.pdf
fjp
menyelenggarakan suatu konferensi hukum laut. Minat negara-negara untuk ... ini dapat dilakukan dengan menarik garis pangkal lurus kepulauan (straight ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6772/6773.pdf
Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United ...
the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang ... Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan ...
http://carsis.ubb.ac.id/files/UU_NO_17_TH_1985_KONVENSI_PBB_TENTANG_HUKUM_LAUT.pdf
Fakultas
Hukum
antara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang bebas ... dihitung dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar ...
http://digilib.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi3.pdf
Microsoft PowerPoint - Kedaulatan Wilayah
Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. E-Mail: iprihandono@unair.ac.id .... Laut yg terletak pada sisi darat dari garis pangkal; atau ... dari garis pangkal lurus kepulauan, dan menghubungkan pulau-pulau ...
http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/kedaulatan_wilayah.pdf
PIDATO
PENGUKUHAN
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://eprints.undip.ac.id/7030/1/lazarus.pdf
PERPU 4-1960
titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang .... Garis pangkal atau garis dasar adalah garis dari mana laut wilayah mulai diukur ke luar. ... laut wilayah ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum internasional. ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Perpu_4_1960_soekarno.pdf
Title of Paper (14 pt Bold, Times, Title case)
teritorial antara Indonesia dan Singapura adalah garis-garis lurus yang ..... pangkal lurus Indonesia dan sistem low-tide elevation nya Singapura. Bahkan .... Hasyim Jalal sebagai ahli hukum laut Indonesia dan ...
http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/05/proceedings-itb-datum-ri-singapore.pdf
1 PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2002 ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun .... (2) Garis Pangkal Lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ...
http://www.jkpp.org/downloads/PP_No38-2002.pdf
DAFTAR ISI
Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ...... laut diukur dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan darimana lebar laut ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/draftRUU.pdf
LA
UNCLOS
Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan aturan ini ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/LA UNCLOS Pdf.pdf
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
...
(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus daratan dan pulau-pulau Gorontalo, ... hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan dan ditaati oleh ...
http://birohukum.gorontalofamily.org/media/PD_NOMOR_2_TAHUN_2006.pdf
1 KAJIAN KEPEMILIKAN SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI DALAM WILAYAH 12
...
sampai jarak 12 mil laut. 2. Menentukan aspek-aspek kepastian hukum dalam .... setiap ujung dan pangkal pada tiap segmen garis dasar lurus tersebut, ...
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-7698-Jurnal Tugas Akhir.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG ...
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). (Lembaran Negara Republik Indonesia .... garis pangkal negara kepulauan Republik Indonesia sejak tahun 1960. ... Datum” (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik- ...
http://reformasihukum.org/file/peraturan/UU_no_18_th_2007[1].pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga yang berlangsung dari ... penarikan garis pangkal negara kepulauan Republik Indonesia sejak tahun 1960. ... System 1984 Datum” (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan ...
http://birohukum.jabarprov.go.id/perundangan/admin/files/uuno18_2007.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007 ...
keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus ke atas ... Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima ... Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah ... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia ...
http://birohukum.jabarprov.go.id/perundangan/admin/files/ppno76_2007.pdf
Delimitasi Batas Maritim antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa
...
telah jelas dan pasti serta berkekuatan hukum juga diharapkan dapat ..... terletak di setiap ujung dan pangkal tiap segmen garis dasar lurus tersebut. .... laut dari garis dasar lurus kedua provinsi. Pertampalan daerah maritim yang ...
http://madeandi.staff.ugm.ac.id/blog/wp-content/uploads/2008/02/adnyana_dkk_fit_isi_2007.pdf
Batas Wilayah - Aspek Teknis dan Yuridis 2005-2007 I Made Andi
...
Garis pangkal bisa berupa garis pangkal lurus yang menghubungkan .... dimungkinkan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut(UNCLOS) dan didukung oleh manual ...
http://adsindonesia.or.id/alumni/articleattachment/articleimadearsana00.pdf
BAB III
dikeluarkannya perjanjian atau konvensi Hukum Laut PBB Tahun 198244. ... sisi dan garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan ...
http://ruu.lapan.go.id/doc/bab3.pdf
BAB III
Batas terluar laut teritorial Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut. 1982 adalah 12 mil laut ditarik dari garis dasar kepulauan yaitu suatu garis lurus ...
http://ruu.lapan.go.id/doc/bab2.pdf
Pedoman
Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah
Menurut ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://www.crc.uri.edu/download/Panduan_Batas-OK.pdf
Contoh
Dokumen-Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://www.crc.uri.edu/download/Contoh_Dokumen_Pendukung-OK.pdf
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
...
tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal ...... Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan ...
http://www.bakosurtanal.go.id/upl_document/perpres/artikel/RUU IG/NASKAH AKADEMIK-22-FEB-2010.pdf
Aplikasi Google Maps API untuk Pembuatan Sistem Informasi ...
akan hukum laut dan batas maritim internasional yang memadai. ... perubahan garis pantai. Sementara itu untuk menentukan sebuah garis pangkal, muka ... lurus di sekitar Laut Andaman, yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara ke arah ...
http://madeandi.files.wordpress.com/2008/03/arimjaya_etal_final.pdf
DAFTAR ISI
3.2 Garis Pangkal Lurus ......................................... 14. 3.3 Garis Pangkal Kepulauan . .... 9.2.1 Konvensi, Traktak dan Dokumen Hukum lainnya . .... 13.3 Kasus Terkait Sumberdaya Energi di Laut ...... 161 ...
http://madeandi.files.wordpress.com/2007/08/daftarisi_batasmaritim.pdf
Cov-dkk
OK
dan laut diwujudkan dalam bentuk interaksi hukum dan kelembagaan. Masing-masing .... kombinasi antara garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. ...
http://www.coraltrianglecenter.org/downloads/KLL Berau.pdf
daftar isi acuan.indd
Padjadjaran); Ria Siombo (Kasubag Kerjasama Hukum Laut Internasional, DKP); ...... terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus tersebut. ...
http://www.irgltd.com/Resources/Publications/ANE/Materi Acuan FINAL.pdf
No. 83
Th. XXIX Edisi Juni 2009.indd
wilayah laut yang saling berdampingan. Hukum laut memberi hak kepada negara ... pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight ...
http://www.tniad.mil.id/majalah/yudhagama/yedisijuni.pdf
Untitled
besar hukum adat di Rijksuniversiteit Leiden, melalui perkuliahan dan bukunya ..... (4) Bahwa laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus ...
http://images.pabukon.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RlVTCAoKCnYAABx7lhw1/Sunda, Nusantara dan Indonesia.pdf?nmid=43437666
1 2
