PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009
...
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau ...
http://dwikisetiyawan.files.wordpress.com/2009/08/penjelasan_uu_tentang_mpr_dpr_dpd__dprd_rapat_pari.pdf
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR….. TAHUN 2009 TENTANG
...
3 Agu 2009 ... Pasal 57. (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana ...
http://dwikisetiyawan.files.wordpress.com/2009/08/uu_mpr_dpr_dpd_dan_dprd_rapat_paripurna_luar_biasa_dpr_senin_3_agustus_2009.pdf
Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan ...
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, ..... (2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ...
http://www.dprdsumut.go.id/DRAFT-RANTATIB-DPRDSU-FINAL.pdf
Susduk
2.pdf
dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf f. Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh ...
http://www.cetro.or.id/uu/susduk 2/Susduk 1-10.pdf
PENJELASAN RUU
SUSDUK NOV 2002
Hak anggota MPR. 1) mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar;. 2) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;. 3) protokoler; ...
http://www.cetro.or.id/mpr/PENJELASANRUUSUSDUK.pdf
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH RI NO. 04 G/HUM/2001 TENTANG
...
DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan hak-hak keuangan ... Pasal 34 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak protokoler dan hak .... Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan ...
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KekuatanHkm_PutusanMA.pdf
Naskah
ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan ...
Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau ...
http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_22_2003_PJS.pdf
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) SEMENTARA
MPR,DPR, DPD, DPRD (RUU SUSDUK). TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DPR .... 336 (Hak Protokoler). 15. KEWAJIBAN ANGGOTA. 365 (Kewajiban Anggota) ...
http://www.parlemen.net/privdocs/0ee1a276922c9adaf1d2a3da3b7406fa.pdf
PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BIMA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang dudukan MPR, DPR, DPD dan ... maka dipandang perlu diberikan hak-hak protokoler dan keuangan yang ...
http://bimakab.go.id/perda/Perda Nomor 4 Tahun 2005.pdf
UU 27 Tahun 2009.rtf
ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2. Hak Protokoler. Pasal 57. (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. (2) Ketentuan . ...
http://www.adkasi.org/upload/File/UU No_27 Th 2009 tentang MD3.pdf
www.legalitas.org
dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf f. Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota ...
http://www.legalitas.org/database/puu/2003/uu22-2003jls.pdf
Microsoft Word - KETETapan MPR TAhun 1983.doc
Hak Keuangan/administratif dan Kedudukan Protokoler Anggota/Pimpinan ...... (2) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini. maka Ketetapan MPR-RI ...
http://sosialisasi.mpr.go.id/mpr/arsip/ketetapan/KETETapan MPR TAhun 1983.pdf
KETETAPAN-KETETAPAN
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat .... (3) Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan ...
http://sosialisasi.mpr.go.id/mpr/arsip/ketetapan/Putusan MPRRI 1999.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam ... tinggal di Kabupaten Kutai Barat, seperti mantan-mantan Anggota MPR ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/14 - Perda Protokol Kabupaten Kutai Barat.pdf
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan ... Kedudukkan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara ..... Segala tunjangan dan hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/(Nomor 1) Perda Protokoler DPRD.pdf
RANCANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK ...
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPr/1983 .... (3) Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan Majelis ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/27/Risalah_16022006180922.pdf
RISALAH RAPAT PLENO KE-9 PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MPR
diadakan terkecuali kepada Pimpinan MPR karena itu protokoler kan begitu ya Pak, .... yang tak baik lebih bagus semua utuh dikembalikan kepada hak anggota ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/13/70/Risalah_16032006095242.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG ...
(1) Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) .... Hak DPRD Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat. Pasal 22 ... anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2001/001-01.pdf
UU 27-2009
(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2009/27-09.pdf
Papuaweb:
PP54/2004 (Majelis Rakyat Papua)
MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Hak protokoler anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan ...
http://www.papuaweb.org/goi/pp/2004-54.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG
...
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan ..... Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, anggota DPRD mempunyai hak protokoler, ...
http://www.eastjavabiz.org/pemprov/Peraturan_otonomi/PP1_2001.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1) Bidang Politik Dalam Negeri/7) DPR, DPD dan DPRD/UU No.4 Tahun 1999 Tentang Susduk MPR, DPR, DPRD.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2004 ...
tentang Susunan dan Kcdudukan MPR, DPR, ..... Hak protokoler anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan selanjutnya ditctapkan dalanr Peraturan Tata ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1) Bidang Politik Dalam Negeri/4) Papua/PP No.54 Tahun 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA.pdf
UU
27 Tahun 2009.rtf
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota. MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_27_Tahun_2009.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 5
...
Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Anggota Badan .... Rakyat Nomor I/MPR/1973, Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1973/UU NO 5 TH 1973.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG ...
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1999/UU NO 4 TH 1999.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 5
...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973; .... Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_5_1973.pdf
Sosok Manusia Multidimensional
Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh .... jenius dengan memperoleh royalti atas delapan hak paten hasil ... bergerak sesuka hati padahal sudah ada aturan protokoler yang harus dipatuhi. ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/articles_clipping/normal/TOKOH_INDONESIA_20060425.pdf
RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
c. protokoler; d. keuangan dan administratif;. (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. ...
http://www.propatria.or.id/loaddown/RUU ProPatria/Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD [2002].pdf
DPRD KALTIM DESAK JUKNIS MENGENAI UU SUSDUK
15 Sep 2009 ... Selain itu, mengenai hak dan kedudukan protokoler, ... memuaskan karena daerah diminta menunggu penetapan Undang Undang tentang MPR, ...
http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/135511--dprd-kaltim-desak-juknis-mengenai-uu-susduk-.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG ...
f. protokoler; dan g. keuangan dan administratif. (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan. Tata Tertib MPR. ...
http://partai.info/uu-hukum/uu_no_22_th_2003.pdf
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH
...
Kedudukan MPR,DPR,DPD,dan DPRD ; ... 14 Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968 tentang Protokoler .... Nomor Kendaraan sesuai dengan hak Protokoler. ...
http://birohukumdiy.net84.net/produk-hukum/Pergub-2007/Pergub-16-2007.pdf
HASIL EKSAMINASI
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM ...
Bahwa Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan Hak Uji Materil (Juridical Review) ..... menyatakan “Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, ...
http://antikorupsi.org/docs/eksaminasipp110.pdf
1 PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 ...
Hak protokoler keuangan dan administrasi diatur tersendiri dengan ...... Susunan dan Keduciukan MPR, DPR, DPD; dan DPRD, perlu diatur dengan Peraturan ...
http://antikorupsi.org/docs/pp25-2004.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG ...
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu1999/UU_1999_4.pdf
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
29 Sep 2009 ... lingkungan DPR, DPD dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat ...... (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler ...
http://www.dpr.go.id/uu/appbills/RUU_PERATURAN_DPR_RI_TTG_TATA_TERTIB.pdf
BUPATI SIAK
Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,. DPD dan DPRD; ..... (2) Beban anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak- hak keuanga ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/06/perda-siak-no-1-tahun-20052.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan. DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ... Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan ..... Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru did ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/06/perda-1-th-2005.pdf
1 MODUL 2 PUBLIC SPEAKING
Dokumen yang mencantumkan hak-hak, kewajiban, kelonggaran dan kekebalan diplomatik. .... harus mengenal pengetahuan protokoler, termasuk penampilannya. ..... Sekertaris Jenderal MPR RI. 2005, Ceramah keprotokolan di depan mahasiswa ...
http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/42007-2-727813849397.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
(1) Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat .... Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan .... protokoler, keuangan dan administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh ...
http://jdihukum.banten.go.id/dokumen/PP 1-2001.pdf
PROGRAM
LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 – 2009
komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi ..... RUU tentang Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Republik Indonesia .... tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. ...
http://www.jdihukum.banten.go.id/dokumen/PROLEGNAS DPR.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG ...
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, ...
http://www.wirantaprawira.de/law/1999/uu4_99.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ...
d. protokoler, dan e. keuangan/administrasi. (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata. Tertib MPR, dengan ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2001/11/UU21.pdf
PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG ...
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara .... diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota ... 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota ...
http://www.legal-lampung.org/dokumen1/102005003.pdf
GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan ..... Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, ... pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggotan DPRD. Pengaturan mengenai hak-hak ...
http://www.legal-lampung.org/dokumen1/102007003.pdf
00--bosowa sulbar it
File Format: PDF/Adobe AcrobatThis site may harm your computer.
/interstitial?url=http://www.fajar.co.id/koran/1251983640FAJAR.MET_4_37.pdf
Jalan Panjang Reformasi
File Format: PDF/Adobe AcrobatThis site may harm your computer.
/interstitial?url=http://www.fajar.co.id/koran/1242269040FAJAR.UTM_14_4.pdf
VAN
VOLLENHOVEN INSTITUTE FOR LAW, GOVERNANCE AND DEVELOPMENT 000
...
Laporan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan putusan MPR pada sidang MPR ... A.B.C. hak-hak serikat buruh / Trade Union Human Rights Centre. .... Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 kedudukan protokoler ...
http://media.leidenuniv.nl/legacy/2006 VVI Okt-Nov.pdf
LEGISLATION AND CASE LAW AT THE LIBRARY OF THE VVI
Himpunan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI berdasarkan Ketetapan .... rencana aksi nasional hak asasi mausia Indonesia tahun 2004-2009. - ..... protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat ...
http://media.leidenuniv.nl/legacy/LEGISLATION AND CASE LAW 2005-2007.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak. Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara ... Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik ... Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan ...
http://tanjungpinang.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/09/perda-no-4-th-2007-pertjwbn-apbd-2006.pdf
1 2
