Binatang Langka yang Dilindungi 1. Tarsius Tarsius
adalah suatu ...
Habitatnya adalah di hutan-hutan Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, .... Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan ...
http://images.queenerva.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R-Dt-woKCqUAAFNaR-E1/Binatang-yang-dilindungi.pdf?nmid=88925399
RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2002 ...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN. ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT. seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi ...
http://www.fkkm.org/PusatData/download/RPP_Hutan_Adat.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1970
...
Perencanaan Hutan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan ... Cagar Alam adalah hutan yang perlu dilindungi berhubung keindahan ...
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_No33-1970.pdf
Pengelolaan Hutan bagi Semua
Pemerintah baru perlu mengambil dua langkah untuk melindungi manfaat yang dipasok oleh hutan: Memperkuat area yang dilindungi. ...
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/forest.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1994
...
Dalam hal terjadi peledakan populasi satwa liar yang dilindungi sehingga menjadi hama, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Ayat (2) ...
http://www.dephut.go.id/files/PP13_1994.pdf
- 737 -
AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEHUTANAN
kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah. 1. Pertimbangan teknis .... pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan ...
http://www.dephut.go.id/Halaman/PP/PP_38_07/Kehutanan.pdf
HUTAN ADAT dan HUTAN DESA
1) Pengaturan pola pemungutan untuk jenis-jenis sumber pendapatan bagi Pemerintah demi kelangsungan dan daya hutan yang dilindungi sesuai Undang-undang No. ...
http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_05/Warta_Tenure_05c.pdf
PERATRUAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1985 TENTANG
PERLINDUNGAN ...
hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ... tentang Perlindungan Hutan perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, ...
http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_28_1985.pdf
HAK PENGUSAHAAN
HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN (Peraturan ...
dilindungi. Pasal 12. (1). Hak Pengusahaan Hutan diberikan oleh Menteri .... dimaksud dengan istilah "Eksploitasi Hutan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_21_1970.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG ...
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, .... b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang. ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_6_2007.pdf
1 SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI PROPINSI DKI
JAKARTA Pendahuluan ...
Kondisi saat ini pusat perdagangan satwa liar di lindungi di DKI Jakarta dijumpai di ... Upaya pemerintah cq. Direktorat. Jenderal Perlindungan Hutan dan ...
http://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/10-perdagangan-satwa-ilegal.pdf
PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
34 ...
kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. .... perburuan atas potensi satwa liar yang tidak dilindungi. ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2002/06/Penj_PP34.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2002
...
(3) Masyarakat dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi ...... pengurusan hutan yang dilimpahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Propinsi ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2002/06/PP34.pdf
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2008 ...
Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan penetapan hutan ..... b. menjaga jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi undang- undang; ...
http://images.andiko2002.multiply.com/attachment/0/SYkgbAoKCIkAAGmSbsY1/RPP-HUTAN-ADAT-29-1-2009.pdf?nmid=191516575
Microsoft PowerPoint -
presentasi-rpp-hutan-adat-palu-29-10-2008 ...
Pola Pemanfaatan Jenis yang. Dilindungi. # Pengelolaan Hutan Sesuai. Karakteristik .... Pengelolaan Hutan Adat dan pemerintah daerah berkewajiban ...
http://images.andiko2002.multiply.com/attachment/0/SYkhmAoKCIkAAH@vpTU1/presentasi-rpp-hutan-adat-palu-29-10-2008 [Compatibility Mode].pdf?nmid=191516575
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998
...
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan .... dan/atau membunuh satwa liar yang tidak dilindungi peraturan ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/062-98.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2002
...
(3) Masyarakat dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi undang ...... pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2002/034-02.pdf
PERENCANAAN HUTAN (Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 ...
Perencanaan Hutan termaksud pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini terdiri .... Cagar Alam adalah hutan yang perlu dilindungi berhubung keindahan ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1970_33_PERENCANAAN HUTAN.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2007 TENTANG ...
b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang. ...... Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_2007_6_TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
TAHUN 2004 ...
penyelenggaraan perlindungan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan atau ... (3) Barang bukti berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan atau termasuk ...
http://www.eu-flegt.org/images/reference/law/2004_PP_45_PerlindunanHutan.pdf
BAB VI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN YANG
BERKELANJUTAN
Proses Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten .... binatang yang dilindungi ke luar negeri. Tentu tindakan ini dapat mengurangi ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6801/6802.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998
...
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan ... h. perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru; ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP6298_WewenangPmrnth.pdf
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN
DAERAH PROVINSI ...
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ..... dilindungi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...
http://www.mpbi.org/files/peraturan/perda-prov-ntb-5-2007_perlindungan-hutan-flora-fauna.pdf
HUTAN
HUJAN
wilayah yang dilindungi ini diatur oleh pemerintah dan menggunakan polisi hutan untuk menegakkan aturan di taman dan melindunginya dari aktivitas ilegal ...
http://world.mongabay.com/indonesian/indonesian.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
anggota kelompok difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa Barat, Pemerintah .... tidak dilindungi serta hasil tanaman tumpang sari dibagi untuk Pemerintah ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 30 Th. 2007 ttg Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan & Lingkungan.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(1) Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, Pemerintah membentuk lembaga ..... (3) Barang bukti berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan atau ...
http://www.optimalisasiaset.perumperhutani.com/images/pp 45 th 2004-perlindungan hutan.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34
TAHUN 2002 ...
dilindungi undang-undang. Paragraf 5. Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan ...... hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau ...
http://www.optimalisasiaset.perumperhutani.com/images/pp 34 th 2002-tata hutan.pdf
Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang :
Perlindungan Hutan
dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang .... lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan ...
http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1038383418.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007. TENTANG TATA HUTAN .... b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang. ...
http://phapl.dephut.net/cms_phapl/download/PP No. 3 Thn 2008.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dengan tidak mengubah fungsi pokoknya, Pemerintah Kabupaten .... (3) Tidak diperbolehkan memungut hasil hutan bukan kayu yang dilindungi undang- undang; ...
http://pakpakbharatkab.go.id/wp-content/uploads/2009/02/perda-no20-thn-2006.pdf
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 34 ...
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai tata hutan .... tidak dilindungi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat disekitar hutan ...
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/Peraturan Pemerintah/PP 2002/PP_34-2002_PENJELASAN.pdf
Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi, Mata Pencaharian Pedesaan, dan
...
menghantui konsesi-konsesi HPH besar dan daerah yang dilindungi yang .... dengan pemantauan hutan oleh pemerintah, kunci utama sistem itu adalah adanya ...
http://www.rimbawan.com/APHI0611/KUMPULAN_TULISAN/2008/Februari/CIFOR-WB_Indonesia_--_Indonesian_Version__September_13__2004.pdf
MENTERI KEHUTANAN
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- ... Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam hutan ...
http://www.rimbawan.com/APHI0611/UU_ATURAN/2009/P.46 Menhut-II 2009.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 'l
TAHUN 1990 ...
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi. Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1993'Nomor 84,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759); ...
http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP 74 - 1999 - Dephut.pdf
Pemerintah
Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa Lampung ...
6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. .... Daerah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah ...
http://www.crc.uri.edu/download/RPWP_Pulau_Sebesi.pdf
Peraturan
Pemerintah No. 62 Tahun 1998 Tentang : Penyerahan
...
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak. Pengusahaan Hutan dan Hak .... dilindungi peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil atau ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/E00-1998-00062.pdf
Undang
Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan–ketentuan Pokok ...
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB V. PERLINDUNGAN HUTAN. Pasal 15. (1) Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1967-00005.pdf
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK ...
Taman buru adalah kawasan hutan yang di ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan ... (1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. ...
http://www.mediakonservasi.org/2008/dir_upload/files/pp-nomor_13_tahun_1994-satwa-buru.pdf
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu ...
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan; ... Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan ...
http://infokehutananjambi.or.id/file/SK Menhut 6886 Tahun 2002.pdf
06 PERLINDUNGAN HUTAN .GR 1 [Compatibility
Mode]
ERLINDUNGAN HUTAN. (PP 45 Tahun 2004 ). Pemerintah dan atau pemerintah daerah pada .... pohon di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi. Dilindungi. Keputusan ...
http://bpphp17.web.id/database/modul/wasganis_binhut/06 PERLINDUNGAN HUTAN.pdf
P
R E S I D E N REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK ...
yang seragam dalam skala luas seperti misaInya pembukaan kawasan hutan ..... (2) Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana ...
http://bima.ipb.ac.id/~haki/file/PP 13 2004_Nama PVT.pdf
Sebuah panduan proposal pemerintah dan lembaga non
pemerintah ...
karbon terrestrial yang tidak dilindungi pada waktu yang ditetapkan ..... sikap penerimaan pemerintah dan masyarakat di negara-negara hutan tropis dan ...
http://www.globalcanopy.org/themedia/file/PDFs/LRB_lowres/lrb_in.pdf
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (1 ...
5. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan .... penyelenggaraan pemanfaatan hutan hak yang dilakukan oleh Pemerintah ...
http://110.139.101.72/Peraturan Kehutanan/Peraturan Menteri Kehutanan/Th 2005/P.26_05.pdf
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.67/Menhut-II/2006 TENTANG
...
Pengelompokan jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah. h. Macam dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan. ...
http://110.139.101.72/Peraturan Kehutanan/Peraturan Menteri Kehutanan/Th 2006/P.67_06.pdf
AA.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB
BIDANG SUB ...
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR. 5. Penetapan Kawasa n. Hutan Produksi, .... yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) ...
http://pde.karanganyar.go.id/hukum/2008/LampPerda07_2008aa.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008
...
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf g ditetapkan dengan kriteria: ...... Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan ...
http://digilib-ampl.net/file/pdf/PP No.26 Tahun 2008.pdf
Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi
dari Perspektif ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BAngi0601.pdf
NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB V. PERLINDUNGAN HUTAN. Pasal 15. 1. Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya ...
http://frankyzamzani.files.wordpress.com/2007/06/uu-no-5-th-1967-ttg-ketentuan-ketentuan-pokok-kehutanan.pdf
Kerusakan hutan yang sangat SEEKOR beruang kutub
(polar
4 Jun 2008 ... satwa yang dilindungi. Tapi sayang- nya, hutan sebagai habitat orangutan ... sama pemerintah daerah (pemda) Ka- ...
http://www.mediaindonesia.com/data/pdf/pagi/2008-06/2008-06-05_19.pdf
Print RP0038-04_Page_01.tif (1 page)
biasanya tidak ditanami dan mencapai batas hutan yang dilindungi milik pemerintah. Di antara 70 desa di daerah itu, 57 desa saat ini terlibat dalam produksi ...
http://www.worldagroforestrycentre.org/Sea/Publications/files/report/RP0038-04/RP0038-04-1.PDF
1 2
