BAB I
LATAR BELAKANG Dalam upaya menciptakan persaingan
usaha yang ...
UU No.5 Tahun 1999, yang mengatur perihal Jabatan Rangkap dalam Pasal 26, ... Rangkap, namun demikian dalam proses penegakan hukum UU No. 5 Tahun .... 1999 Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu ... yang terkait dengan kegiatan yang dilarang maupun perjanjian yang dilarang ...
http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/lampiran_pasal_26.pdf
UU NO 5 Tahun
1999 edit 2007
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau ..... dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional ...
http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf
PENERAPAN UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
8 Jun 2009 ... nyata-nyata bukanpemegang jabatan publik atau pegawai negeri karena ... cara pandang normatif praktisi hukum dalam membaca dan ... memperkaya karena antara lain dilarang melakukan kegiatan rangkap seperti melakukan usaha ...
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/34-ekonomi-bisnis/4329-penerapan-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.pdf
KETUA
MAHKAMAH AGUNG
perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas .... dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, .... Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan ...
http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan ... kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , baik sendiri sendiri maupun .... Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan , baik sendiri maupun bersama pelaku ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai ...
http://www.deptan.go.id/bdd/admin/uu/UU-05-99.pdf
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
tekanan ekonomi, keuangan dan politik. b. PIPE wajib mempunyai Modal Disetor paling sedikit ... Anggota Direksi PIPE dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada .... (3) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia; ..... b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang ...
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/draft_peraturan_pm/draft/DRAFT-V.C.2.pdf
LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- /BL/2007
...
dapat melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen dan dapat ... Analis dan karyawan satu tingkat dibawah direksi dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain ... c) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia; ... bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan ...
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/draft_peraturan_pm/draft/1 Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.pdf
KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH ...
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan ... atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan .... dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim .... Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan ...
http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kma_104a_2006.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 ...
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan ..... (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap ..... dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam .... rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengunduran diri ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_45_2005.pdf
KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BIO FARMA (PERSERO) NOMOR : 07240/DIR/X/2006 ...
perkawinan yang sah atau disahkan menurut hukum dari Karyawan yang .... rangka kemakmuran Perusahaan dan dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai : ... menyebabkan kerugian bagi negara atau ekonomi negara. .... Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perusahaan harus berusaha memelihara dan ...
http://www.biofarma.co.id/ind/kodeetikpsh.pdf
PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN PENERAPAN
(IPTEKDA) LIPI
Pelaksana Iptekda LIPI dalam bentuk badan hukum; .... mengalihkan dana untuk kegiatan lain). 5. 20. 4. Kelayakan Ekonomi. 4.1 Peluang pasar. 10. 4.2 Strategi Pemasaran ..... dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua ...
http://www.research.ui.ac.id/v1/images/stories/pand-bot-up-09.pdf
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
Anggota Direksi dan Direktur utama dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : ... b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perumda; .... kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraaan ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-donggala-08-06.pdf
PERATURAN BANK INDONESIA
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan ... (1) Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya ... (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan ... c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan ..... 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, ...
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2D47359C-5738-4A5A-AAC8-4714B821827B/18478/PeraturanBankIndonesiaNo11_33_PBI_2009.pdf
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/9/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN
...
bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ... dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha dengan .... menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi .... Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek perangkat hukum ...
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/65D6CA8E-72F8-4166-96CA-3FB9D0F4ECF7/11925/PBI_100908.Pdf
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
...
Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha ... dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai ...
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi\telekomunikasi\uu\uu no. 5 tahun 1999.pdf
JADUAL
PELAKSANAAN (ESTIMASI)
penyelenggaraan pelayanan publik perlu didasarkan pada norma-norma hukum ... Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka .... Penyelenggara dilarang melaksanakan pelayanan publik yang tidak sesuai .... Larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, ...
http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035854.pdf
PP 41 Tahun
2008.rtf
c. bahwa dalam rangka memfokuskan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) ... program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan .... pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. ...... Perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2008/041-08.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1995 ...
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, ... d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa efek termasuk ... (2) Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota .... badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang Keuangan. ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1995/045-95.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG ...
bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi ... dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai ...
http://www.pahotan.com/Laws&Regulations/DB/UU No. 5 Thn. 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG ...
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan ... berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari ...
http://www.mastel.or.id/files/regulasi/UU_No._5_Tahun_1999_tentang_Larangan_Praktek_Monopoli_dan_Persaingan_tidak_Sehat.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN
...
Anggota Direksi dilarang menangku jabatan rangkap sebagai : ... persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. ..... menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar. ... berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan dalam pendirian perusahaan untuk ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2003/06/UU_19_03.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN ...
kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; .... Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ... terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh. Perum; atau ...
http://web.dpr.go.id/undang2/uu03/uu03-19.pdf
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor
32 Tahun 1997 ...
Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk ... d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk ... Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai ... Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi ...
http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1999 BAB I BURSA BERJANGKA.pdf
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ...
Anggota Direksi PERSERO dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana ..... mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia ... pula bagi PERSERO yang pada dasarnya berbentuk hukum Perseroan Terbatas. .... Yang dimaksud dengan program kegiatan dalam ketentuan ini adalah program yang mendukung ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP1298_Persero.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG ...
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama ... atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/UU 005 Tahun 1999 - LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN.pdf
CODE
OF CONDUCT
hukum dan perundangan serta bertanggung jawab untuk bertindak sesuai kebijakan dan standar yang digariskan .... Setiap Warga yang menduduki jabatan di partai politik diharuskan ... Angkasa Pura I mengijinkan Warga melakukan kegiatan rangkap di ..... Setiap Warga dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun ...
http://www.angkasapura1.co.id/admin/download/CODE OF CONDUCT.pdf
PEJABAT LELANG KELAS I
melakukan kegiatan usaha Balai Lelang berdasarkan izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. ... hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai; .... Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas I dilarang : .... d. surat keterangan yang menyatakan rangkap jabatan atau profesi sebagai ...
http://www.djkn.depkeu.go.id/filedownload/PMK2006-41.pdf?PHPSESSID=fca8758d380ea14fcb188c26748e7cdd
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
... kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; .... Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : ... persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. ... Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ...
http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/Pemerintah/UU/uu_2003_019.pdf
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
...
kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; ..... b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau .... Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ...
http://www.aajassociates.com/images/resources/State Own Enterprises Law No.19_2003.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
wilayah hukum negara Republik Indoneisa, baik sendiri maupun ... Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi .... Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan ... JABATAN RANGKAP. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai ...
http://los-diy.or.id/artikel/UU_5_1999.PDF
Created using PDFonline.com , a Free PDF Creation service
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka ... Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang .... Penyelenggara dilarang melaksanakan pelayanan publik yang tidak sesuai ..... Larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ...
http://kormonev.menpan.go.id/data/documentCenter/ruupelayananpublik.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG ...
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama ... melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri .... Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, ... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau ...
http://www.hotelbandung.org/UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan usaha.pdf
eft
berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan ... r pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat ... dalam menghadapi tantangan pembangunan serta masalah. ' ekologi, ekonomi, soslal-budaya dan kesehatan. ..... Pimpinan Institut dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana ...
http://www.ipb.ac.id/eng/PDF/ppbhmnipb.pdf
PP 23/2000, PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN
SAMUDERA
untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perikanan sebagai komponen kegiatan nelayan dan masyarakat ... Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum ... Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap: ...
http://www.itjen.dkp.go.id/pustaka/images/stories/pdf/23-TAHUN-2000-2.pdf
Copyright (C) 2002 BPHN
pelabuhan-pelabuhan perikanan tersebut berdasarkan prinsip ekonomi sesuai ... Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam .... (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana ... (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh ...
http://www.itjen.dkp.go.id/pustaka/images/stories/pdf/2-TAHUN-1990-19.pdf
[ Print Page
] Page 1 of 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 7/8 ...
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi ... kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun .... Jabatan Rangkap. Pasal 26. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai ... dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai ...
http://www.dprdsulsel.go.id/perundangan/UU_05_99.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 ...
bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan mengadakan usaha-usaha di bidang ... Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan ... Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau ... Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap: ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/pp3400.pdf
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ...
perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum. Pemegang Saham PERSERO. ... Anggota Direksi PERSERO dilarang memangku jabatan rangkap ..... sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan sumbangan .... Yang dimaksud dengan program kegiatan dalam ketentuan ini adalah program ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/pp12_1998.pdf
(Microsoft Word - Kode etik dan pedoman perilaku hakim, selasa 7
...
sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. .... kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun .... kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang .... Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh ...
http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/files/kma_2009/047_kma_sk_iv_2009.pdf
PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN ...
a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ... (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ... dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan ..... 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; ...
http://www.iicg.org/asset/doc/pbi8406.pdf
PP 41 Tahun 2008
ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan ... Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka .... (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: .... hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. ...
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/02/pp-41-perum-jaminan-kredit-indonesia.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan ... tempat pemukiman, pelayanan sosial fungsi kegiatan ekonomi. .... Setiap anggota BPD dilarang untuk : a. Rangkap jabatan dalam jabatan Pemerintah Desa yang ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/08/perda-pelalawan-no-22-tahun-2001.pdf
SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN TAHUN 2009 BUKU 3 PEDOMAN ...
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk ..... Dokumen portofolio dibendel (dijilid) dan dibuat rangkap dua. Pada ..... mencapai juara dalam kegiatan akademik yang relevan dengan .... menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang‐ ...... Ekonomi, Manajemen, Studi Pembangunan, ...
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sergu/Buku3.pdf
KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti ... hukum yang dusebut secara khusus dalam penunjukannya. ... c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan; ..... Rangkap Jabatan PPAT. Pasal 30. (1) PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi : ...
http://aansetya.files.wordpress.com/2009/01/perkbpn_01_2006.pdf
Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia<a
href="#1"></a>
Dalam sistem ekonomi liberal- kapitalistik semua kegiatan ekonomi ...... sehat,” sehingga dapat dikatakan jabatan rangkap yang dilarang berdasarkan Pasal 26 ...
http://staff.ui.ac.id/internal/050203007/material/materikuliahHPU2005.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Menciptakan pemerataan kesempatan kerja bagi unit ekonomi dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan kaidah ... Pejabat Pemerintah Daerah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang ... Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap : .... Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/(Nomor 13 Tahun 2002) Perusda SMS..pdf
KEGIATAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
DALAM PEMBERIAN KREDIT ...
tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebgaimana diatur dalam ... bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota ...... Hukum Ekonomi Dan Ekonomi. Islam. Bandung: Mandar Maju. Karim, Adiwarman. ..... diatas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2(dua) yang masing- ...
http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/index/assoc/HASH7708.dir/doc.pdf
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
WANITA ( TKW ...
lowongan pekerjaan dan jabatan. Informasi ini diperoleh dari Dinas ... penempatan Tenaga Kerja Wanita Swasta dilarang menempatkan Tenaga ...... terhadap sosial ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan .... Sukoharjo, perjanjian kerja yang dibuatnya dalam rangkap 2 (Dua) yaitu untuk majikan dan PJTKI. ...
http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH0158/7afa092d.dir/doc.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG ...
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang ..... rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar ..... kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, ... tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada ...
http://perijinan.bantulkab.go.id/pustaka/uu_30_2004.pdf
cover
jadi sahrul.CDR
8 Okt 2009 ... kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pe- ..... pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, .... yang bertugas dalam rangka penegakan hukum, .... melakukan usaha atau kegiatan yang .... 3. melanggar larangan rangkap jabatan ..... Advokat dilarang memegang jabatan lain yang ...
http://mitrahukum.org/file/buku/4.Mekanisme Pengaduan.pdf
1 2
