Rencana anti-korupsi untuk
pembangunan 2008–13
Anti-Korupsi ini berada di bawah Strategi Kerjasama Pembangunan .... Reformasi sektor publik di tingkat lembaga, direktorat atau pemerintah daerah dimana ...
http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/featurestories/aip_acfd_plan_08-13_bahasa.pdf
“Berbagai prestasi dan capaian positif pembangunan
yang telah ...
17 Apr 2009 ... dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah, sejalan dengan prinsip- ... mewujudkan Garut yang bersih dari tindakan korupsi. ...
http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Seratus Hari Pemerintahan Aceng Fikri dan Diky Candra.pdf
Pilihan-Pilihan Kebijakan Nasional dan Pembangunan
Ekonomi Daerah
biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang .... pembangunan daerah. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah ...
http://www.mudrajad.com/upload/publications_menanti-iklim-investasi-bisnis.pdf
Converted Document
pembangunan daerah, sehingga agama memiliki kedekatan hubungan dengan ... praktik, Kaltim merupakan propinsi dengan kasus korupsi tertinggi (lihat Kotak ...
http://mudrajad.com/upload/Bab 4 Isu-isu Stratejik Pembangunan Kaltim.pdf
Pola Korupsi DAK Sektor Pendidikan Pola
Korupsi Dana Alokasi ...
dan penganggaran pembangunan pendidikan antar daerah dan nasional, maupun pengelolaan dan pertangungjawaban anggaran. (lihat Tabel 3. Kasus-Kasus Korupsi ...
http://rumahpengetahuan.web.id/titip/pardakpendidikan09.pdf
POLRI JANGAN LAGI TANGANI KASUS KORUPSI
muncul dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seperti dalam kasus korupsi pembangunan jalan rawu di Serang yang baru tuntas ...
http://rumahpengetahuan.web.id/titip/kinerjakepolisianmenanganikorupsi.pdf
Korupsi di Tengah Konflik Aceh
DI ANTARA sekian banyak masalah di Aceh, isu korupsi adalah yang paling ... oleh pihak swasta bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). ...
http://know.brr.go.id/dc/articles/20050616_Korupsi_Konflik_Aceh.pdf
Nasib Pilu
Pendidikan Flores Timur Akibat Korupsi
Walaupun dalam pola dasar pembangunan daerah dan rencana strategis Kabupaten Flores .... dan rawan korupsi. 3. Masyarakat, siswa, dan guru, merupakan korban ...
http://antikorupsi.org/docs/pendidikanflotim.pdf
APBD:
Korupsi yang semakin vulgar
pelaku korupsi, maka praktek korupsi kian menjadi-jadi dan semakin vulgar ..... yakni pembangunan jalan trans, membuka daerah yang masih terisolasi, Listrik ...
http://antikorupsi.org/docs/latapbd.pdf
KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK REFORMASI BIROKRASI Kerangka
...
pemberantasan korupsi, 2) peraturan tentang perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, 3) peraturan tentang perlindungan saksi sebagai upaya ...
http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/11/kerangka-kebijakan-nasional-reformasi-birokrasi.pdf
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMBULNYA KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME ...
Korupsi merupakan masalah yang harus diselesaikan agar pembangunan dapat ... korupsi masih saja berlangsung, baik di pusat maupun di daerah. ...
http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian2008/b1_kkn.pdf
BAB
III VISI DAN MISI 3.1 Visi Pembangunan Daerah
Berdasarkan ...
10 Feb 2010 ... Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri, ... bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan ...
http://bapeda-jabar.go.id/docs/perencanaan/20100210_115456.pdf
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam pada itu, di bidang pembangunan daerah terjadi perubahan yang cukup .... korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum ...
http://www.bapeda-jabar.go.id/docs/perencanaan/20070524_072237.pdf
POKOK-POKOK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD ...
dalam pelaksanaan pembangunan daerah, visi dan misi, .... bebas korupsi, korosi dan nepotisme (KKN). ... yang bebas korupsi koma dan nepotism« (KKN) ...
http://www.temanggungkab.go.id/files/bulletin/2728.pdf
BAB V PRIORITAS
DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
...
pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Kabupaten Luwu Utara ditetapkan sebagai ZONA BEBAS KORUPSI. Dalam rangka pelaksanaan supremasi hukum, maka salah satu ...
http://www.luwuutara.go.id/media/bab5.pdf
Pemberantasan Korupsi & Pemerintahan yang
Bersih:
daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya ... kasus yang diteliti telah menunjukkan bahwa kasus korupsi ternyata ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8138/8138.pdf
BABI KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM OTONOMI
DAERAH: PENDAHULUAN
korupsi) yang terkonsentrasi di pusat pada pemerintah daerah serta meragukan efektivitas terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8195/8195.pdf
KETERANGAN
PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
...
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Daerah ... APBD, agar semua sasaran pembangunan daerah dapat dicapai. ...
http://www.kbrisingapura.com/docs/speech/presiden_160807.pdf
1 Membangun Mekanisme Akuntabilitas Publik dan Partisipasi ...
8 Jan 2009 ... sumberdaya yang langka dan tidak diperhatikannya sejumlah daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan akibat pejabat yang korup lebih ...
http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/01/membangun-mekanisme-akuntabilitas-publik-dan-partisipasi-masyarakat.pdf
LATAR BELAKANG
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya penolakan atas rezim Orde Baru meningkat dan .... menetapkan kebijakan pembangunan daerah ber- ...
http://www.undp.or.id/pubs/imdg2004/BI/IndonesiaMDG_BI_Background.pdf
Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan
daerah ...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005 ‐ 2010 sebelumnya. .... Adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan ...
http://bappeda.gorontalokab.go.id/datadukung/rpjmd/bab4.pdf
7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan
pembangunan daerah ...
Penyelenggaraan pembangunan daerah tidak terlepas dari upaya ... penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi ...
http://bappeda.gorontalokab.go.id/datadukung/rpjmd/bab7.pdf
Kajian
Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus ANALISA OBLIGASI UNTUK ...
perilaku birokrat melakukan korupsi. 4.2 Saran. Obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi daerah, disarankan untuk membangun ...
http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian\elmi-1.pdf
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPE. NAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi. Tahun 2004-2009 berkoordinasi ...
http://ilmea.depperin.go.id/sk/inpres5-2004.pdf
Pusat
Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta Center for
...
27 Jul 2009 ... daerahnya termasuk kewenangan dalah hal pembangunan daerah. Hal ini pun ... pembicara dari Komisi Pemberantasi Korupsi (KPK). ...
http://soloraya.net/wp-content/uploads/2009/07/TOR-KPK.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
...
9 Des 2004 ... Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada: ... tata kepemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, ... Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat ...
http://www.gtzsfgg.or.id/uploads/docs/csr/anticorruption/inpres_5_2004.pdf
INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG ...
9 Des 2004 ... Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. ... Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ... Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
http://ict.ut.ac.id/download/utdoc/form-kpk/INPRES_05_04.pdf
BAB
II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2010 A. KONDISI ...
pembangunan daerah. Tata pemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik, ...
http://bappeda.lubuklinggau.go.id/file/download/rkpd_bab2.pdf
Dilaporkan Indikasi Korupsi Kepala Kantor
Perwakilan Papua
pembangunan renovasi Anjungan Papua di TMII, "saya memberi garansi kepada kepala anjungan saudara Sem Kabes bahwa tidak akan ada tindak pidana korupsi ...
http://www.bekasinews.com/berita/daerah/406-dilaporkan-indikasi-korupsi-kepala-kantor-perwakilan-papua.pdf
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH ...
Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada .... kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, ...
http://bappedajateng.info/dokumen/RPJPD 2005-2025/BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ...
pembangunan serta pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi ..... Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan ...
http://www.kompip.or.id/files/Otonomi daerah dan good governance dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.pdf
Strategi
Pemberantasan Korupsi
Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, ...
http://www.stialan.ac.id/artikel yogi.pdf
Kejari
Polewali Limpahkan Enam Kasus Korupsi
31 Okt 2008 ... korupsi pada pembangunan tiga proyek tanggul pemecah ombak .... melengkapi struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah ...
http://www.fajar.co.id/koran/1225369468FAJAR.MET_31_34.pdf
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 35 TAHUN 2001 SERI
D NOMOR 7 ...
pdiperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai ... Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-no-01-35.pdf
BAB III
VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. VISI
DAN MISI ...
Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2005 - 2025 ini mengarah ...... korupsi, kolusi dan nepotisme. ...
http://www.sangihe.go.id/menuutama/rpjp/bab_3_rpjp.pdf
a. bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan b ...
b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari ... masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, ...
http://www.cetro.or.id/uu/uu/uu251999.pdf
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR ...
pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang ... Pengawasan terhadap Program Penuntasan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/bpkp/2003/871-03.pdf
Technical
Assistance Layout with Instructions
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional. Development Planning Board) ... Komisi Pemberantasan Korupsi (Commision for Eradication of. Corruption) ...
http://www.adb.org/Documents/Reports/CGA/CGA-INO-2004.pdf
Microsoft PowerPoint - Perencanaan Pembangunan
Halsel
yang hemat, bersih dan bebas korupsi. 7. Menyatukan seluruh kekuatan elemen sosial ekonomi ... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD 2005 – 2010 ...
http://www.halselkab.go.id/download/PerencanaanPembangunanHalsel.PDF
Korupsi: (Salah Satu) Faktor Penghambat CSR di
Indonesia
pembangunan berkelanjutan sering kali terjungkal oleh modus korupsi ... juga mencakup kontribusi perusahaan dalam program pembangunan pada daerah lokal. ...
http://www.csrindonesia.com/data/articles/20080208165123-a.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
...
9 Des 2004 ... Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. ... Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan ... Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
http://www.usdrp-indonesia.org/files/downloadContent/29.pdf
BANTUAN BADAN
PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KEPADA
...
perbuatan-perbuatan yang menghambat pembangunan seperti, korupsi, ... pemerintahan Negara, termasuk juga pemerintahan di daerah. “Menurut ...
http://etd.eprints.ums.ac.id/3672/1/C100030138.pdf
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 ...
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara ... Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 - 2007 ...
http://www.jakarta.go.id/direktorihukum/public/download/Perda_No._8_Tahun_2002_-_Tentang_Pola_Dasar_Pembangunan_DKI_Tahun_2002-2007_[1]_.pdf
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI ...
masing-masing dari Jawa Timur dan Sumatera, serta daerah-daerah Bali, Nusa ... b) Hubungan antara pemberantasan korupsi dengan pembangunan, ...
http://kormonev.menpan.go.id/data/documentCenter/press release sekretariat pansel kpk.pdf
Pola Praktik
Korupsi dalam Perizinan Konsesi Hutan
Korupsi mengakibatkan pembangunan dan fasilitas publik bermutu rendah dan .... daerah. Ketika pengambilan keputusan alokasi konsesi hutan merupakan ...
http://www.greenomics.org/docs/wp03.pdf
BAB 8 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
bersih dan berwibawa, serta memberantas segala bentuk Kolusi, Korupsi dan. Nepotisme. 8. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan ...
http://bappeda.kutaitimur.go.id/files/Dokrpjmd/Microsoft Word - bab 8.pdf
INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG ...
9 Des 2004 ... Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : ... Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melakukan ... kepemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_5_2004.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam ... Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ...
http://www.jdihukum.semarang.go.id/kip/perda/2005/perda 04 Th.05.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
...
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: ... Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan ... Daerah. KEDUABELAS. : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh ...
http://korup5170.files.wordpress.com/2008/06/inpres-korupsi-05-04.pdf
PERATURAN
DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 2 TAHUN 2007 TENTANG
...
daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan ... Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran ...
http://jdihukum.banten.go.id/dokumen/Perda 2 2007.pdf
1 2
