KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH ...
(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah ...
http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/Keppres103_2001.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIt< INOONESIA
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan wakil-wakil organisasi menurut ...
http://sentrahaki.umm.ac.id/files/file/panduan/PP_No_14_1986.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
...
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/KEPPRES/KEPPRES_2002_5_Perubahan Atas Keppres Nomor 110 Tahun 2001.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
...
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_2002_5_PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG
...
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Keppres_32_2003_Megawati.pdf
-
Inpres Nomor 27 Tahun 1998
Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen. KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarka n. Dikeluarkan di Jakarta ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Inpres_27_1998_Habibie.pdf
- Keputusan
Presiden No. 43 Tahun 2001 Tentang : Perubahan Atas ...
pemerintah, di pendang perlu menyempurnakan keputusan Presiden. Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tugas. Lembaga Pemerintah Non Departemen ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/F00-2001-00043.pdf
- Keputusan
Presiden No. 100 Tahun 2001 Tentang : Kedudukan, Tugas ...
Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik dan keamanan; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/F00-2001-00100.pdf
-
: : Para Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen ...
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu meminta kepada Presiden untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet ...
http://birohukum.jabarprov.go.id/perundangan/admin/files/inpresno4_2004.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG
...
Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 diubah sebagai berikut ...
http://perpus.menpan.go.id/perundangan/keppres no 30 thn 2003.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005
...
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait sesuai kebutuhan. (3) Tim konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/144.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2005
...
Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/158.pdf
-
Page 1 of 4 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN
...
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah bebrapa ... Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan ...
http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/Pemerintah/PERPRES/perpres_2005_011.pdf
-
Page 1 of 4 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
...
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun ...
http://www.pu.go.id/Publik/IND/Produk/Kebijakan/Pemerintah/PERPRES/perpres_2005_012.pdf
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2001 ...
Lembaga Pemerintah Non Departemen berkoordinasi dengan. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP2001_PembinaanPengawasan.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001
...
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan menggunakan anggaran yang tersedia. ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP5201_TgsPembantuan.pdf
-
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52
TAHUN 2001 ...
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Pemberi Tugas Pembantuan. Pasal 8. (1) Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten ...
http://www.eastjavabiz.org/pemprov/Peraturan_otonomi/PP52_2001.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG
...
Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik. Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah ...
http://eastjavabiz.org/pemprov/Peraturan_otonomi/KepPres42_2001.pdf
-
C:\Documents and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN
...
adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen atau. Pejabat setingkat Eselon I yang ditugaskan oleh Menteri/Kepala. Lembaga Pemerintah Non ...
http://els.bappenas.go.id/upload/undang-undang/perpres-75-2008.pdf
- Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1994 ...
hidup dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau lembaga pemerintah non departemen lain yang berkaitan; ...
http://www.menlh.go.id/i/art/pdf_1038885910.pdf
- Peraturan
Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Tentang : Pembinaan
Dan ...
(1) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan ... (1) Pembinaan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ...
http://www.menlh.go.id/Peraturan/PP/PP20-2001.pdf
-
ay
PERTAMA : Para Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam mengambil kebijakan agar memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: ...
http://perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/861/1/INPRES RI NOMOR 4 TAHUN 2004.pdf
- PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 31/M ...
13 Jun 2006 ... Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada. Lampiran I Peraturan Menteri ini. ...
http://202.155.5.77/tim_p3dn/MIND_31_06_06.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2003
...
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, ... dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. ...
http://bkdbatola.web.id/PDF/PP 54 Thn 2003.pdf
- C:\Documents
and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN ...
(2) Untuk mendukung penerapan SPM, Pimpinan Lembaga. Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri terkait ...
http://digilib-ampl.net/file/pdf/PP_No_65_Tahun_2005.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 79 TAHUN 2005
...
Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, ... Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur dan ...
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/PP79_2005.pdf
-
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 100/KEP/M
...
Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara serta BUMN;. 3) Bakohumas dikordinasikan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan ...
http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/images/undang/BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007
...
22 Agu 2007 ... pemerintahan di daerah. Pasal 21. Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_50_2007.pdf
- PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG ...
Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pejabat setingkat Eselon I yang .... pertimbangan, Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_75_2008.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
...
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga. Pemerintah Non Departemen;. Mengingat ... Lembaga Pemerintah Non Departemen diubah sebagai berikut ...
http://www.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/KP.3_7-1-2002.pdf
- PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG ...
31 Jan 2005 ... Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun ...
http://www.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/PP Ke -6.pdf
-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1999 TENTANG
...
departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah daerah di bidang ... dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen lainnya. ...
http://id.ndaru.net/wp-content/uploads/Kepres-No-134-Tahun-1999.pdf
-
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4
...
24 Des 2008 ... Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk mengambil keputusan. 3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan ...
http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/indo_gov_bhs/indgovt_decrees/indgovt_decrees_2008_12_24_75.pdf
- NOMOR
54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH ...
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian. Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan ...
http://www.bkd-kotatangerang.net/bkd3/download/pp/PP_54_2003.pdf
-
BAB 35 KAIDAH PELAKSANAAN
Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan ...
http://epserv.unila.ac.id/contoh power point/Renstra Indonesia 2020/Bab 35 (Kaidah Pelaksanaan).pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2001
...
(4) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang kewenangannya dapat memprakarsai pelimbahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2001/09/PP39.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001
...
pertimbangan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Daerah dan Desa melalui ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2001/06/PP52.pdf
-
1 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998
...
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang selanjutnya dalam Keputusan. Presiden ini disebut Lembaga, adalah lembaga pemerintahan tingkat pusat ...
http://www.pussisfogan.lapan.go.id/depanri/Keppres No 136 Thn 1998.pdf
- PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG ...
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana ... Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan ...
http://www.pussisfogan.lapan.go.id/depanri/perpres 64 2005.pdf
-
a. bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai peranan b
...
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden. Nomor 46 Tahun 2002; ...
http://www.bmg.go.id/share/dokumen/Keputusan-Presiden-RI-Nomor-48-tahun-2002.pdf
- Bab 5
Sistem Pemerintahan Pusat
Gambar 5.8 Tim SAR adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang menangani masalah bencana .... Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas memantau ...
http://ekowinarto.files.wordpress.com/2009/03/bab-51.pdf
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
TAHUN 2007 ...
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah ... (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen ...
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/pp/pp 38 tahun 2007.pdf
-
Nomor Sifat Lampiran Hal S-l/MK. 02/2008 2 Januari 2008
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jakarta. Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet tanggal 27 November 2007 mengenai 9 (sembilan) ...
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/08-02-11, S-181_AG_2008.pdf
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2001 ...
Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan ... (1) Pembinaan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ...
http://www.kbnepz.com/id/files/peraturan/PP/Pembinaan.pengawasan atas penyelenggaraan pemda nomor 20 tahun 2001pdf.pdf
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2008 ...
28 Feb 2008 ... selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/produk_hukum/pp/PP23_ 2008PERANSERTA.pdf
- PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG ...
Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan. Presiden Nomor 11 Tahun 2004; ...
http://www.hukum.jogja.go.id/upload/Perpres-12-th-2005.pdf
- PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993
...
menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di tingkat pusat, dan. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tingkat propinsi daerah tingkat I, ...
http://bima.ipb.ac.id/~pplh/download/regulasi/pp 51 th 1993.pdf
-
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun ...
http://www.mpbi.org/files/peraturan/Perpres-64-2005_Perubahan-Keppres-103-2001-kedudukan-lembaga-non-departemen.pdf
- KEPUTUSAN
BERSAMA KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DAN
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala. Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta ...
http://www.bkn.go.id/jabfung/skb_2004_19.pdf
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 2001 ...
(4) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang kewenangannya dapat memprakarsai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ...
http://palembang.bpk.go.id/web/files/2009/11/PP-Nomor-39-Tahun-2001-Tentang-Penyelenggaraan-Dekonsentrasi.pdf
1 2