Sejarah dan Problematika Hukum Pidana
Indonesia
antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di ...
http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Indonesia.pdf
ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA
PERDATA
Hukum perdata materiil juga berbeda dengan hukum acara perdata, karena ... palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana. ...
http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2F Makalah-Alat-Bukti-Kum.pdf
Tanggung Jawab Hukum & Etika Profesi Tenaga
Kesehatan
1 Makalah disampaikan pada Pembinaan Anggota Ikatan Bidan Indonesia .... pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum ...
http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2H Makalah-Pelatihan Bidan Madura.pdf
PIDANA GANTI RUGI : ALTERNATIF PEMIDANAAN DI MASA
DEPAN DALAM ...
bersifat perdata. Sanksi Ganti Kerugian ini kemudian kembali diharapkan keberadaannya sebagai bagian dari hukum Pidana, Pada tahun 1887, Si Goerge Arney ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin4.pdf
MEMBANGUN
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum ... Pengembangan Yurisprudensi Tetap, Makalah dismpaikan dalam Seminar hukum ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf
HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP CYBER CRIME
Makalah Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, ... Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1982,. Riwayat Penulis ...
http://unsur.ac.id/images/articles/FH01_HUKUM_PEMBUKTIAN_TERHADAP_CYBER_CRIME.pdf
PENCEMARAN
NAMA BAIK DAN REHABILITASI NAMA BAIK
25 Jul 2008 ... demokratis, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana ... dimintai pertanggungjawabannya melalui hukum perdata, bukan pidana. ... yang juga menyampaikan makalah dalam Law Colloquium. ...
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PncemaranNama.pdf
referensi buku perpus
Berisi Kumpulan makalah acara perdata yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan teknis yang ..... bangunan dengan hukum perdata dan hukum pidana. ...
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/referensi buku perpus.pdf
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES ...
terhadap tersangka/terdakwa pelanggar hukum pidana dan yang kedua, bagaimana .... proses penggabungan perkara pidana dan perdata. .... Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka”, makalah ...
http://www.pemantauperadilan.com/opini/49-PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI SARANA MENUJU PROSE.pdf
LEMBAGA PENGAWAS SISTEM PERADILAN (PIDANA)
TERPADU
yaitu mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana. ...... acara pidana dan perdata dalam menjalankan tugasnya secara resmi. .... Administrasi Peradilan sistem Peradilan Terpadu, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: ...
http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/06. LEMBAGA PENGAWAS SISTEM PERADILAN TERPADU.pdf
UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA
Tentu saja makalah ini dibuat dengan asumsi, bahwa antara sistem hukum dan ... substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata ...
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Upaya menyusun hukum ekonomi Indonesia - sunaryati hartono.pdf
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Makalah Disampaikan Pada : SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII .... “Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada ... didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi ...
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kemandirian Hakim - A hamzah.pdf
PERSAMAAN PERSEPSI PENERAPAN HUKUM DEMI
TERCAPAINYA PUTUSAN YANG ...
penerapan hukum akan meningkatkan kwalitas putusan. B. Tujuan. Makalah ini bertujuan : .... bahwasanya ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana ... hukum perdata dan apabila terjadi wan prestasi maka harus ...
http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15i.PERSAMAAN_PERSEPSI_PENERAPAN_HUKUM_DEMI_TERCAPAINYA_PUTU.pdf
LAPORAN
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL ...
Permasalahan-permasalahan Hukum Perdata dan Perdata. Khusus. c. Permasalahan-permasalahan Hukum Perdata Agama. ... Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana Militer. ... makalah sesuai dengan topik yang telah ditentutkan sebagai ...
http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/4.laporan.pdf
MENYOAL LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE
24 Feb 2009 ... Pertama, tidak seperti hukum acara pidana yang bertujuan untuk ... Sebagaimana diketahui, karena Hukum Perdata dan Acara ... Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahkamah Agung, 2006. Harahap, M. Yahya, Hukum Acara ...
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENYOAL LEGAL MORAL DAN SOCIAL JUSTICE.pdf
VIKTIMOLOGI DALAM SUDUT
antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. ..... yaitu, yang di maksud dengan korban dalam pembahasan makalah ini adalah : .... melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena ...
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN DALAM SUDUT VIKTIMOLOGI.pdf
ILMU HUKUM INDONESIA: PLURALISME Oleh : Erman
Rajagukguk
Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam perkembangannya ...
http://ermanhukum.com/Makalah ER pdf/Ilmu Hukum Indonesia-Pluralisme.pdf
MENANG
JADI ARANG, KALAH JADI ABU?
juga sebaliknya perkara pidana tak boleh diselesaikan secara perdata. ... Sinisme terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita KUHP sebagai ...
http://ermanhukum.com/Makalah ER pdf/MENANG JADI ARANG.pdf
6.
ABSORI.pmd
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://eprints.ums.ac.id/316/1/6._ABSORI.pdf
MAKALAH
DISKUSI
15 Sep 2004 ... kompensasi atau jaminan dari aparat penegak hukum untuk membebaskan pelapor dari jeratan hukum (baik secara pidana maupun perdata) berkaitan ...
http://antikorupsi.org/docs/pascasatuatap.pdf
Skandal
Politik dan Hukum Dalam Pencairan Dana Tommy
Soeharto
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;. 2. Direktorat Perdata;. 3. Direktorat Pidana;. 4. Direktorat Tata Negara;. 5. Direktorat Hukum Internasional; dan ...
http://antikorupsi.org/docs/tommyparibas.pdf
00--opini
27 okt
Ilmu Hukum. Ujian Ilmu Hu- kum ada tiga macam: (a) Ujian tertulis mencakupi Konstitusi. Jepang, Hukum Perdata dan. Hukum Pidana, (b) Membuat makalah di ...
http://www.fajar.co.id/koran/1225043539FAJAR.UTM_27_4.pdf
Microsoft PowerPoint - PAPARAN WADIR MALPRAKTIK [Compatibility
Mode
Dalam makalah ini tidak akan diuraikan pelaksanaan pada .... dilanggar yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. ...
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/05/paparan-wadir-malpraktik.pdf
JENDER DALAM HUKUM ADAT
Astiti, 2000; “Jender Dalam Hukum Adat”, Makalah, h. 1. ... adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan dan waris. Dalam ...
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/gender dalam hukum adat(1).pdf
GUGATAN
GANTI KERUGIAN OLEH KELOMPOK PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM ...
Kesalahan dalam hukum perdata tidaklah mengenal kualitas dan gradasi ... dalam KUH Pidana. Dengan kata lain, kualitas kesalahan yang dilakukan dengan .... Yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru, Makalah, 2000. ...
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/gugatan ganti.pdf
Teks Ceramah Ilmiah
perdata(antara lain dengan melakukan gugatan perdata untuk tindak pidana ... Under The Law of The Netherlands”; makalah dalam Seminar Hukum Pidana ... dengan kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana, pemerintah telah membentuk Tim ...
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/10/makalah_romli-atmasasmita_launching-buku.pdf
Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam dalam Berbagai ...
Asas ini menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Penegakan hukum lain berupa mekanisme hukum perdata dan hukum administrasi ...
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/tindak-pidana-lingkungan-dan-sda_3.pdf
kumpulan
artikel KKN
Berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan. Perdata, Juni 2003, Jakarta. 4. BPKP, Biro Hukum, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan Pejabat BPKP sebagai ...
http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/artikel4.pdf
PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN VISI ...
Internasiona, bahkan hukum acara perdata dan pidana. Sunaryati Hartono, “Upaya Menyusun Hukum. Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003”, Makalah dalam Seminar ...
http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/03/orasi-ilmiah-gb-hukum-ekonomi.pdf
Daftar Pustaka A. Peraturan Perundang Undangan dan Dokumen ...
Ahmad Azar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), ... Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,. Jakarta. ...
http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/20090629090827Daftar Pustaka.pdf
SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG–UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
...
Berikut ini dimuat makalah dari Pembicara Utama dan makalah ... asas-asas dan system hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun ...... melalui prosedur hukum perdata karena masalah ganti kerugian yang bersifat ...
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Sosialisasi RUU (hal 45-108).pdf
KETENTUAN PASAL 125 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHAP ...
3 Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste belum diberlakukan .... Berbeda dengan Prosedur Hukum Perdata, namun, Undang-undang mengenai Bukti ...
http://www.jsmp.minihub.org/English/webpage/publica/wjureport125_i.pdf
RINGKASAN EKSEKUTIF SEKTOR PERADILAN 2008 DILI, TIMOR-LESTE
makalah yang meneliti pembaruan yang diperlukan dan mengupas versi-versi ..... pendidikan hukum pidana demikian pula perdata. Struktur ini Disusun ...
http://www.jsmp.minihub.org/English/webpage/publica/OVERVIEW 2008_Bhs.pdf
Kendala
Menerapkan Sangsi Pajak
tersebut. Jadi execusi pidana denda dalam hukum pidana fiskal dilakukan seperti dalam perkara perdata. Namun demikian para pengelola pajak harus hati-hati ...
http://www.sukabumikota.go.id/artikel/sangsi_pajak.pdf
DOKTER GIGI SEBAGAI SAKSI AKHLI DALAM PERKARA
PIDANA
dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini merupakan salahsatu tugas Tridarma ..... Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung; PT Citra. Aditya Bakti. Moeljatno. 1996. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Cetakan XIX. ...
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/mklh_dokt_gigi_sbg_saksi_akhli.pdf
PERUBAHAN HUKUM SIPIL :
bagi ke dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum ... Sunaryati Hartono, Pengembangan Yurisprudensi Tetap, Makalah dismpaikan dalam ...
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/perubahan_hukum_sipil.pdf
ANGGER PRADATA AKIR: PERATURAN HUKUM DI KERAJAAN
JAWA SESUDAH MATARAM
atau mengklasifikasikan antara pidana, perdata sebagaimana layaknya klasifikasi dalam hukum ... Depok: Makalah Lokakarya Penelitian. Hukum 2-5 Maret 1998. ...
http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/06-Angger pradata akir_Ugrasena.pdf
432
Jumni Nelli PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MASA
TURKI USMANI ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/142_Jumni ok1.pdf
Kejahatan Korporasi dalam
RUU KUHP
di dalam hukum pidana, korporasi dikatakan sebagai kumpulan kekayaan atau .... Dalam makalah bapak mengatakan, UU Konsumen belum mengcover ketentuan tentang kredit ! ..... korporasi dalam hukum perdata. RKUHP menyebutkan bahwa korporasi ...
http://www.elsam.or.id/pdf/RKUHP3.pdf
Komite
Pembela Kemerdekaan Berpendapat
Jika mendasarkan pada Makalah dari “ahli hukum pidana”, Dr. Mudzakkir, .... perkara penghinaan pada perkara pidana dan perdata untuk melakukan penggabungan ...
http://www.elsam.or.id/images/uploads/kpkb_rekomendasi_ful.pdf
KETERKAITAN ARSIP ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DI
PENGADILAN
berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Kegiatan melalui media sistem elektronik, ...
http://www.arsipjogjaprov.info/archieve/artikel/CLARA.KeterkaitanArsipElektronik.pdf
APRESIASI TERHADAP SAKSI MAHKOTA
dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya." Hamka Yandhu ...
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/hukum/1164-apresiasi-terhadap-saksi-mahkota.pdf
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN Oleh: Dra. Masayu S
...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/2007/01/TRANS-v1-n2-artikel5-agust20061.pdf
KESIMPULAN,
SARAN Dan ABSTRAK
Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Dari bab lima hingga bab delapan berisi uraian yang meliputi cara kerja komputer, bank data, ...
http://lecturer.ukdw.ac.id/othie/Abstrak-kesimp-saran.pdf
ANALISIS EFEKTIVITAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG
...
perumusan masalah yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut : .... dengan mengesampingkan prosedur hukum pidana maupun perdata. ...
http://adisulistiyono.staff.uns.ac.id/files/2009/11/analisis-efektivitas-instruksi-presiden-nomor-8-tahun-2002-tentang-release-and-discharge.pdf
POSITIVISASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HUKUM ...
hukum anak negeri yang dipergunakan oleh Landraad (pengadilan negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana yang ...
http://adisulistiyono.staff.uns.ac.id/files/2009/09/positivisasi-hukum-islam-dalam-perspektif-pembangunan-hukum-nasional-indonesia-di-era-reformasi.pdf
ARTIKEL DAN CV.rtf
Bagaimanakah kebijakan hukum pidana Indonesia tentang hukuman mati dan .... kepetingan hukum tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi ...
http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/pidana mati-art08.pdf
TANDA
TANGAN ELEKTRONIK-FIN
perdata maupun hukum acara pidana belum mengakui alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik padahal dalam transaksi perdagangan elektronik, ...
http://www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign.pdf
PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN VISI ...
Internasiona, bahkan hukum acara perdata dan pidana. Sunaryati Hartono, “Upaya Menyusun Hukum Ekonomi. Indonesia Pasca tahun 2003”, Makalah dalam Seminar ...
http://adisulistiyono.com/wp-content/uploads/2009/05/pembangunan-hukum-ekonomi-untuk-mendukung-pencapaian-visi-indonesia-2030.pdf
CAKRAWALA HUKUM Oleh : Tim Direktorat
Hukum DISKUSI DENGAN ...
komprehensif, yaitu bahwa materi yang diatur mencakup hal yang lebih luas meliputi aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum acara dan hukum pembuktian.
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/73545939-7894-49AC-8533-4C73C8E6DC5E/8055/CakrawalaHukumDiskusiUNCITRALElectronicEvidenceEDi.pdf
1 2
