PERSANDINGAN RUU MIGAS DAN PENJELASAN
Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pasal 54 ...
http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/uu_ttg_migas_2001.pdf
MENTERT ENERGI DAN SUMBER DAYA UINERAL REPUBLIK INDONESIA ...
Pasal 31. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Data. BAB IX. KETENTUAN PIDANA ...
http://www.wkmigas.com/wp-content/uploads/2009/10/Permen_No_27.pdf
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
bersifat cair, yang jenis dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen .... (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/06/perda-nomor-12-tahun-2002.pdf
1 BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI PERATURAN BADAN ...
oleh BPH Migas atas usulan Badan Usaha. Pasal 3. (1) BPH Migas dan/atau .... Dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Minyak ...
http://www.bphmigas.go.id/export/sites/default/bphmigaspages/library_regulation/Pedoman_17.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2002 ...
g. dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan. Pasal 22. (1) Dalam hal Anggota Komite tidak mampu menjalankan tugas atas dasar ...
http://www.bphmigas.go.id/export/sites/default/bphmigaspages/library_regulation/PP_67_2002.pdf
Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam dalam Berbagai ...
Pasal 56 Undang-Undang Migas menyebutkan: “(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau ...
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/tindak-pidana-lingkungan-dan-sda_3.pdf
Microsoft PowerPoint - K2 - Naila Mubarok, Ditjen
Migas
Pengaturan dan Pengawasan Keteknikan dalam Kegiatan Usaha Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001) ..... pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...
http://www.iee-c.com/indopipe2008/PDF Indopipe2008/K2 - Naila Mubarok, Ditjen Migas.pdf
1 JAKSA
AGUNG REPUBLIK INDONESIA BAHAN JAKSA AGUNG REPUBLIK ...
PASAL YANG DAPAT DIBUKTIKAN : PASAL 53 HURUF B UU RI. NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS JO PASAL 55 (1) KE-1 KUHP. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM : PIDANA ...
http://antikorupsi.org/docs/jaksaagungkomisi3sept05.pdf
Dictum2
Hal 5_31
Pembagian Hasil Penerimaan (PHB) PBB di sektor Migas ...... pidana bila mengetahui suatu tindak pidana (pasal 108 ayat. (1) KUHAP) dan merupakan kewajiban ...
http://antikorupsi.org/docs/dictum2-hal-5-31edisi2.pdf
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK DAN GAS BUMI
...
peraturan Menteri Pertambangan dan Migas Nomor 90/M/P. Migas/66 dan Nomor .... tersebut dalam ajat (2) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana yang ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1968_27_PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK DAN GAS BUMI NASIONAL _P.N. PERTAMINA.pdf
BANK UMUM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
...
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian; .... valuta asingnya untuk membiayai kegiatan ekspor non migas. Pasal 29 ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1992_70_BANK UMUM.pdf
LAPORAN HASIL
KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ...
nyaris telah ada pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana walaupun sesungguhnya ... mekanisme yang memungkinkan, kalau perlu pasal 22 UUD 1945 diamandemenkan lagi. .... masuk peta pertambangan Blok Cepu yang kaya kandungan migas. ...
http://www.dpd.go.id/files/kunker3/jateng.pdf
ARUS
KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor. 1685902188. 411123. 5036088150. Pendapatan PPh Pasal 23 ... Pendapatan PBB Migas. 0. 411316. Pendapatan BPHTB. 721401411. 1004090231 ... Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi ...
http://www.kppnkualatungkal.net/arsip/lkpp 2009/lak detail.pdf
ARUS
KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK
13 Jul 2009 ... Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. 36042152 ... Pendapatan PBB Migas. 21418597499. 411316. Pendapatan BPHTB. 15691695. 15691695 ... Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi. 5926700 ...
http://kppnkualatungkal.net/Vera/lak detail bul/Lak Jan 09.pdf
KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ...
(1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini ... yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan ...
http://www.rodaciptasemesta.com/regulation/32mpp03.pdf
No Slide Title
KETENTUAN PIDANA. Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26 .... SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C. KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998. Pasal 9 ...
http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/PBB/UUPBB.pdf
LEMBARAN
DAERAH KOTA JAMBI
KETENTUAN PIDANA. Pasal 34. (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja ... Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan. 74. Rumah Walet ...
http://www.kotajambi.go.id/id/perda/2005/09-2005.pdf
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG NOMOR : 9 TAHUN 2006 TENTANG ...
(3) Terhadap kegiatan migas di daerah yang wajib mendapatkan rekomendasi adalah : .... KETENTUAN PIDANA. Pasal 27. (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ...
http://www.subang.go.id/perda_no_9_thn_2006.pdf
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG ...
Kegiatan sektor pertambangan yang dikembangkan adalah migas dan .... 40, Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diancam pidana ...
http://www.subang.go.id/perda_no_2_th_2004.pdf
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
pembangunan perumahan, serta pengembangan ekspor non migas. .... Pasal 42. Ayat (1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan Kepala ...
http://bpksdm.pu.go.id/admin/file/UU 7-1992pjl.pdf
Luapan Lumpur Latar Belakang
(dikutip dari Millis Migas Indonesia). 1. Menurut Hukum Pidana, Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ...
http://www.id-petroleumwatch.org/wp-content/uploads/2007/12/12.hp_5_upaya_pendanaan_pendapat_hukum.pdf
Latar Belakang
11 Des 2007 ... satu bentuk pengawasan Ditjen Migas sesuai pasal 9 peraturan tersebut ... apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan ...
http://www.id-petroleumwatch.org/wp-content/uploads/2007/12/11.hp_4_pengawasan.pdf
PERATURAN
DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2002 ...
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut .... migas. Huruf b : yang dimaksud dengan pemanfaatan air bawah tanah ...
http://hukum.unsrat.ac.id/perda/perdasumbar_4_2002.pdf
PERATURAN
DAERAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT NOMOR: 18 TAHUN ...
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat ... memperluas kesempatan kerja dan menunjang ekspor non migas. ...
http://hukum.unsrat.ac.id/perda/perdakalbar_18_2002.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
...
pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan ... pengelolaan sumber daya mineral dan non migas kecuali bahan radioaktif pada ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 11 Th. 2006 ttg Usaha Pertambangan Umum.pdf
LEMBAGA PAKSA BADAN DALAM PENGADILAN PAJAK
Pemungutan pajak didasarkan kepada Pasal 23 Uud 1945, yang kemudian ... bakar migas dan pajak pemanfaatan air tanah dan permukaan. Sedangkan untuk .... dekat ke pidana, walaupun bukan aturan berdasarkan pidana, tapi sudah lebih dekat ...
http://www.pemantauperadilan.com/delik/11-LEMBAGA PAKSA BADAN DALAM PENGADILAN PAJAK.pdf
PERPU TERORISME REAKSI ATAS KEGENTINGAN PARIWISATA
INTERNASIONAL
devisa Negara dari sector non migas. Bali selama ini juga dikenal sebagai ... Pidana Terorisme, tidak semata-mata sebagai bentuk reaksi terhadap kejadian Bali ... 12 Oktober 2002, merujuk pada ketentuan pasal 46 Perpu 1 Tahun 2002, yang ...
http://www.pemantauperadilan.com/opini/58-PERPU TERORISME REAKSI ATAS KEGENTINGAN PARIWISATA INTERN.pdf
LAPORAN MONITORING PERKEMBANGAN ACEH PASCA MOU 1 JANUARI – 28
...
muka umum untuk melakukan tindakan pidana, dan Pasal 406 KUHP Ayat 1 atas anjuran ...... bersumber dari SDA, migas dan SDA lainnya. Dihilangkan ayat ini ...
http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/peace_process_bhs/peace_process_augmou/peace_process_augmou_analysis/peace_augmou_analysis_2006_02_00.pdf
Assalamualaikum Wr
kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara pidana (jinayah) .... Migas). “Perekonomian Aceh” (draf DPRD pasal 128) dan “Perekonomian di Aceh” ...
http://www.parlemen.net/privdocs/ad2c2771abaea9e61b626ce98a8644d2.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG IJIN
...
Pengolahan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio ..... Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) ...
http://www.tarakankota.go.id/data/peraturan/perda182002.pdf
PERDA
6 TH 2006
Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya. BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 45 .... Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Migas (unit ...
http://www.cilacapkab.go.id/download/perda/Perda_Clp_2006_06.pdf
Perda No. 23 Th. 2008 RPJPD.
b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ..... sebanyak 1 orang, pidana penjara 577 orang, pidana kurungan 76, pidana bersyarat 4 orang, dan pidana ... Pertumbuhan Ekonomi Cilacap tanpa migas pada tahun 2005 sebesar ...
http://www.cilacapkab.go.id/download/perda/2008/Perda_Clp_2008_23.pdf
Hukum dan
Pembangunan Masyarakat
pasal 19 UU No 4 tahun. 2004 tentang Kekuasaan. Kehakiman yang berbunyi: “sidang pemeriksaan ... pidana dan 24 perdata yang melibatkan anak. Sebanyak 29 kasus kekerasan ... “penerimaan dana migas tidak transparan dan tidak disetor ...
http://ajrc-aceh.org/file/Newsletter ke 7.pdf
PERDA 16 TH.2001
KETENTUAN PIDANA. Pasal 30. Wajib Pajak Pengarnbilan dan Pemanfaatan Air Bawah .... lain pengambilan air dalam sektor pertambangan migas. Pasal 3 angka 2 ...
http://digilib-ampl.net/file/pdf/Perda_Prop_Jatim_No_16_Tahun_2001.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
Pengolahan Sumber Daya mineral dan energi non migas kecuali bahan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam tindak pidana kurungan ...
http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA 2001/PERDA 02 2001 (Ijin Usaha Pert Umum-OKL).pdf
PERDA KUKAR
KETENTUAN PIDANA. Pasal 19. (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mempunyai Izin Pengusahaan Minyak dan. Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ...
http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA 2001/PERDA 07-2001 (Penyl. Penguasaan Migas-OKL).pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 32 TAHUN
...
Bumi (MIGAS) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah; ... KETENTUAN PIDANA. Pasal 7. (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, 5 ...
http://palembang.bpk.go.id/web/files/2010/01/PERDA-NO-32-TAHUN-2007.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG ...
undang hukum acara pidana yang berlaku. BAB VI. KETENTUAN PIDANA. Pasal 50. (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang usaha ...
http://jdih.slemankab.go.id/file/Perda 7 2004 MIGAS .pdf
1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha
Hulu,
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. tidak sedang dinyatakan pailit. Pasal 20. Wakil Kepala Badan Pelaksana dan Deputi ...
http://www.indocita.com/regulasi/PP 42 th 2002 ttg Balak Kegiatan Usaha Hulu Migas.pdf
LO HAL 17 GERBANG 18 NOV
dikenai pasal UU No 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 Jo Pasal 28 serta Jo Pasal 310 dan 311 KUH. Pidana (Pencemaran nama baik). ... liter (kl),” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakar- ta, kemarin. ...
http://www.mediaindonesia.com/data/pdf/pagi/2008-11/2008-11-18_17.pdf
KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ...
(ETPIK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini. ... oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2003/01/32mpp.pdf
Kepada yth,
8 Jun 2006 ... Putusan dalam perkara Judicial Review UU Migas, UU Listrik, UU SDA, yang mana ..... kejahatan (tindak pidana) yang sama (pasal 76 KUHP) ...
http://www.kontras.org/data/Permohonan_Praperadilan_Soeharto_2006-06-08.pdf
PRESS
CABLE
Tertera dalam Piagam ASEAN Pasal 1.13 bahwa deklarasi tersebut mempromosikan ASEAN ..... Menurut dia, sesuai UU Migas, kontraktor bisa terkena pidana berupa ...
http://www.kjri-melbourne.org/pdf/press_cable/PC-010-160109.pdf
PRESS
CABLE
narkotika, 2 orang terpidana perkara teroris, dan 53 orang terpidana perkara tindak pidana umum, melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ...
http://www.kjri-melbourne.org/pdf/press_cable/PC-238-231208.pdf
P U T U S A N Nomor 111/PID.SUS/2009/PT.BJM “DEMI ...
25 Jan 2010 ... dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang migas jo pasal 56 ayat 1 KUHP dalam dakwaan KETIGA ; ------- ...
http://www.pt-banjarmasin.go.id/myfiles/No_ 111-PIDSUS-2009-PT_BJM.pdf
P U T U S A N Nomor 112/PID.SUS/2009/PT.BJM DEMI ...
25 Jan 2010 ... Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 53 huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Migas dalam dakwaan. KETIGA. ...
http://www.pt-banjarmasin.go.id/myfiles/No_ 112-PIDSUS-2009-PT_BJM.pdf
QANUN PROVINSI NANGGROE AC2H DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2002 ...
(2) Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian strategis (non migas) ..... Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) ...
http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_no_12_tahun_2002.pdf
LEMBARAN DAERAH
mineral non migas kepada Pemerintah melalui Departemen Dalam ..... (1) pasal ini, tindak pidana kejahatan yang mengkibatkan perusakan ...
http://hukum.garutkab.go.id/hukum/UserFiles/File/PRODUK/DAERAH/perda/2002/2002 No.15 Tambang.pdf
TABEL
KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. 501. PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana ...
http://www.kppnjember.net/2009/FTP/peraturan/KODE PAJAK.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ...
Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan ..... pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. ...
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/13313/uu_bi_1099.pdf
1 2
