PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut ..... Sumbangan dan peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti ...
http://www.presidensby.info/DokumenUU.php/107.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 ...
(2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang ...
http://www.presidensby.info/DokumenUU.php/157.pdf
PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; ... 05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, ...
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TentangPNBP.pdf
Bagian I PNBP.pmd
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur penerimaan negara yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan. Belanja Negara (APBN) ...
http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/ikhtisar/Bagian_I/Bagian_1.pdf
HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA RUTIN DAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN ...
Penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari bendaharawan rutin ke ..... Jeddah mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional yang terdiri ...
http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2005sem1/HP APBN 2005/Deplu (KJRI Jeddah).pdf
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...
Jangka Waktu Penyelesaian: 7 hari kerja sejak diterimanya Surat Menteri Keuangan. Disahkan oleh: Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mudjo Suwarno ...
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/200.peny.konsep.dirjen.pdf
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ...
PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS. SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS ...
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/197.perhit.perki.pdf
REKAPITULASI
SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( P N B P
...
NIP. 19570504 198603 1 004. NIP. 19540308 198303 1 005. REKAPITULASI SETORAN. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( P N B P ). TAHUN 2009. Total seluruh PNBP.
http://www.pa-samarinda.net/files/dhika/rekappnbp2009.pdf
PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN ...
PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA. NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. SATUAN. TARIF. PENERIMAA N DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA ...
http://web.bappebti.go.id/peraturan/lampiranSK48-1.pdf
JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG ...
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. SATUAN. TARIF b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen per dokumen Rp. 25.000,00 ...
http://www.djpp.depkumham.go.id/arsip/ln/2009/pp38-2009lmp.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 ...
penetapan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang ... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2001/018-01.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 ...
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan ... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2001/017-01.pdf
PP 16/1999, TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG ...
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan ... Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1999_16_Tarif atas jenis peneriamaan Negara Bukan pajak Yang berlaku pada Departemen Kehakiman di Bid.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2005 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_2005_42_JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REP.pdf
BAB I PAJAK SEBAGAI PENDAPATAN
NEGARA
tediri dari berbagai penerimaan yang bermacam-macam yang dikategorikan di anggaran pendapatan dalam tiga jenis jaitu Pajak,. Penerimaan Negara bukan Pajak ...
http://usupress.usu.ac.id/files/Pajak yang Demokratis Berdasarkan Undang-Undang_Final_bab 1.pdf
pp47-2004
PERATURAN
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_47_2004.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ...
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_4_2005.pdf
PP
No.04.Th.2007
(2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2007/2007/pp/pp4_2007.pdf
PP 73
Tahun 2008
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/2008/pp/2008pp73.pdf
JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG ...
4 Feb 2008 ... JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN. UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR ...
http://www.dephut.go.id/files/L_PP_2_2008.pdf
PP 31-2004
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ... (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian ...
http://www.expat.or.id/info/DLpp31-2004.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG
...
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak;. Mengingat: ... Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam ...
http://www.itjen.dkp.go.id/pustaka/images/stories/pdf/20-TAHUN-1997-1.pdf
PP 142/2000, TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah ditetapkan jenis penerimaan dari ... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://www.itjen.dkp.go.id/pustaka/images/stories/pdf/142-TAHUN-2000-.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan ... Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/PP0504.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ...
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada ... 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/PP0102.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000 ...
Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi\telekomunikasi\pp\ppri-14_2000_ver1.0.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
(1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) ...
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardisasi/pp/pp_7_2009_pnbp.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor ... 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP5898_PenerimaanNgr.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2000 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP1300_Perubahan58.pdf
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN ...
URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. J U M L A H. I. Pendapatan Penjualan : 423117. Pendapatan penjualan dokumen-dokumen Pelelangan ...
http://ptun-yogyakarta.go.id/wp-content/uploads/2009/12/LAPORAN-PNBP-TAHUN-20102.pdf
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat ... (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang- ...
http://www.biclampung.com/files/UUBG/LAIN2/UU_20_1977.PDF
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA BRATISLAVA
...
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang. Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. RI, yang telah ditetapkan pada tanggal 15 ...
http://www.indonesia.sk/wni/SK perubahan TARIF PNBP KBRI BRATISLAVA 2007.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2005 ...
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/125.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ...
Cukup jelas. Pasal 3. Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-. Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/93.pdf
SURAT
SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) A. 1. NPWP Wajib
Setor/Bend : 2 ...
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP). Nomor. Uraian Isian ... Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ……diisi petugas Bank) ... Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan ...
http://mpnprima.perbendaharaan.go.id/DownloadFormulir/SSBP.pdf
PP 13 Tahun 2009
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen. Kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan ...
http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/download/PP_No._13_Th_2009_ttg_Jenis_dan_tarif_Atas_Jenis_Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak_Yang_Berlaku_Pada_Departemen_Kesehatan_1.pdf
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bsulcan
19 Mar 2009 ... 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembarzn Negara ...
http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/download/PP_No._27_Tahun_2009_tentang_Jenis_dan_Tarif_atas_Jenis_Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak_yang_Berlaku_pada_Badan_Pengawas_Tenaga_Nuklir_1.pdf
PP Nomor
53 TAhun 2008
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://www.pt-bandung.go.id/uploads/file/PP53-2008.pdf
PP 42-2001
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran ... Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/PP 42-2001.pdf
PP 43-2001
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran ... (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/PP 43-2001.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2003 ...
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga ... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, ...
http://onno.vlsm.org/v01/RI/pp/2003/pp-2003-021.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2002 ...
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada ... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( ...
http://onno.vlsm.org/v01/RI/pp/2002/pp-2002-039.pdf
PP 74 Tahun 2009
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/PP_Nomor_74_Tahun_2009.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2005 ...
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku ... tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Jenis dan Tarif ...
http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/PP77_2005.pdf
(
613519, 005.01, 05.02 ) REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK ...
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2008. PENGADILAN NEGERI CIBINONG. LUMAKSONO SUGIHARTO,W.,SE. NIP. 220002050. Jumlah : ...
http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/PNBP - 2008.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2002 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia ... undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ...
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/Peraturan Pemerintah/PP 2002/PP_33-2002_TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2002 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia ... undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 6. Cukup jelas ...
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/Peraturan Pemerintah/PP 2002/PP_50-2002_TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor
...
dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak;. Mengingat: ... undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok ...
http://mirror.solo.linux.or.id/pub/artikel/RI/uu/1997/uu-1997-020.pdf
a. bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran ...
usaha milik negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya. .... (5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2001/UU_2001_19.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 ...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan ... Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ...
http://hakitree.com/images/5/57/PP_26_1999_ID.pdf
1 2
