PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009
...
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau ...
http://dwikisetiyawan.files.wordpress.com/2009/08/penjelasan_uu_tentang_mpr_dpr_dpd__dprd_rapat_pari.pdf
Susduk
2.pdf
dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf f. Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh ...
http://www.cetro.or.id/uu/susduk 2/Susduk 1-10.pdf
Rabu, 18
April 2001 Konsep II Draft 2 RANCANGAN UNDANG-UNDANG ...
18 Apr 2001 ... c. protokoler dan keuangan dan administratif,. (2) Hak-hak MPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata. Tertib MPR ...
http://www.cetro.or.id/mpr/ruususduk2depdagri180401.pdf
Naskah
ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan ...
Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau ...
http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_22_2003_PJS.pdf
www.parlemen.net DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nomor
...
adalah tidak adanya pembatasan atas pengertian ikut membahas kecuali diartikan bahwa secara kelembagaan ... Dalam kelembagaan dan terminologi MPR, yang disatukan .... adalah mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPD ...
http://www.parlemen.net/privdocs/d46b3d800a2f0eaa1cd7b2045c11dbf7.pdf
Naskah
ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan ...
pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf f. Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak ...
http://www.adkasi.org/upload/File/PENJELASAN RUU SUSDUK.pdf
1 MODUL 2 PUBLIC SPEAKING
Modul 2 membicarakan asal kata dan pengertian protokol, ... Dokumen yang mencantumkan hak-hak, kewajiban, kelonggaran dan kekebalan diplomatik. .... harus mengenal pengetahuan protokoler, termasuk penampilannya. ..... Sekertaris Jenderal MPR RI. 2005, Ceramah keprotokolan di depan mahasiswa ...
http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/42007-2-727813849397.pdf
PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BIMA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang dudukan MPR, DPR, DPD dan ... maka dipandang perlu diberikan hak-hak protokoler dan keuangan yang ...
http://bimakab.go.id/perda/Perda Nomor 4 Tahun 2005.pdf
Microsoft Word - KETETapan MPR TAhun 1983.doc
Hak Keuangan/administratif dan Kedudukan Protokoler Anggota/Pimpinan ...... (2) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini. maka Ketetapan MPR-RI ...
http://sosialisasi.mpr.go.id/mpr/arsip/ketetapan/KETETapan MPR TAhun 1983.pdf
KETETAPAN-KETETAPAN
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat .... (3) Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan ...
http://sosialisasi.mpr.go.id/mpr/arsip/ketetapan/Putusan MPRRI 1999.pdf
RANCANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK ...
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPr/1983 .... (3) Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan Majelis ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/27/Risalah_16022006180922.pdf
RISALAH RAPAT PLENO KE-9 PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA
MPR
pengertian itu pada bulan Maret buat kita tidak ada soal, ... diadakan terkecuali kepada Pimpinan MPR karena itu protokoler kan begitu ya Pak, kalau .... yang tak baik lebih bagus semua utuh dikembalikan kepada hak anggota namun sebagai ...
http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/13/70/Risalah_16032006095242.pdf
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH
...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan. Kedudukan MPR,DPR,DPD,dan DPRD ; ..... Nomor Kendaraan sesuai dengan hak Protokoler. .... A. Pengertian. Kunjungan Gubernur ke Daerah adalah kunjungan Gubernur ke Kabupaten / Kota ...
http://birohukumdiy.net84.net/produk-hukum/Pergub-2007/Pergub-16-2007.pdf
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. . . TAHUN ...
Undang tentang Protokol dan Hak Keuangan Pejabat Negara;. Mengingat : 1. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17, ..... Perubahan dalam memilih langsung anggota MPR dan ... masyarakat, namun pengertian protokol perlu mengacu pada makna dan .... protokoler. Pasal 47. Cukup jelas. Pasal 48. Cukup jelas. Pasal 49. Cukup jelas. ...
http://web.dpr.go.id/assets/images/pic/ruuSedangDibahas/RUU PROTOKOL_DAN_HAK_KEUANGAN_PEJABAT_NEGARA.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG ...
(1) Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) .... Hak DPRD Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat. Pasal 22 ... anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2001/001-01.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG ...
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang diatur .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, ..... Pengertian "anggota " pada ayat ini termasuk anggota sebagai pimpinan. ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/04-99.pdf
BUPATI SIAK
Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,. DPD dan DPRD; ..... (2) Beban anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak- hak keuanga ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/06/perda-siak-no-1-tahun-20052.pdf
Papuaweb:
PP54/2004 (Majelis Rakyat Papua)
MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Hak protokoler anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan ...
http://www.papuaweb.org/goi/pp/2004-54.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 5
...
Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Anggota Badan .... Ayat (3). Termasuk dalam pengertian mempunyai kepentingan tidak ... Rakyat Nomor I/MPR/1973, Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1973/UU NO 5 TH 1973.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor
...
Undang-undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan ... Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang. ..... undang inilah yang dijadikan landasan bagi pengertian tentang partai, .... Kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1966/UU NO 10 TH 1966.pdf
PP 1-2001
(1) Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) .... anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan administrasi yang ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/PP 1-2001.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 5
...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973; .... Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_5_1973.pdf
Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan ...
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, ..... (2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ...
http://www.dprdsumut.go.id/DRAFT-RANTATIB-DPRDSU-FINAL.pdf
RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
c. protokoler; d. keuangan dan administratif;. (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. ...
http://www.propatria.or.id/loaddown/RUU ProPatria/Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD [2002].pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG ...
f. protokoler; dan g. keuangan dan administratif. (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan. Tata Tertib MPR. ...
http://partai.info/uu-hukum/uu_no_22_th_2003.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2004 ...
tentang Susunan dan Kcdudukan MPR, DPR, ..... Hak protokoler anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan selanjutnya ditctapkan dalanr Peraturan Tata ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1) Bidang Politik Dalam Negeri/4) Papua/PP No.54 Tahun 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1) Bidang Politik Dalam Negeri/7) DPR, DPD dan DPRD/UU No.4 Tahun 1999 Tentang Susduk MPR, DPR, DPRD.pdf
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan ... Kedudukkan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara ..... Segala tunjangan dan hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/(Nomor 1) Perda Protokoler DPRD.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam ... tinggal di Kabupaten Kutai Barat, seperti mantan-mantan Anggota MPR ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/14 - Perda Protokol Kabupaten Kutai Barat.pdf
HASIL EKSAMINASI
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM ...
Bahwa Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan Hak Uji Materil (Juridical Review) ..... menyatakan “Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, ...
http://antikorupsi.org/docs/eksaminasipp110.pdf
1 PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 ...
Hak protokoler keuangan dan administrasi diatur tersendiri dengan ...... Susunan dan Keduciukan MPR, DPR, DPD; dan DPRD, perlu diatur dengan Peraturan ...
http://www.antikorupsi.org/docs/pp25-2004.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
(1) Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat .... Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan .... protokoler, keuangan dan administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh ...
http://jdihukum.banten.go.id/dokumen/PP 1-2001.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG
...
Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara ...
http://jdihukum.banten.go.id/dokumen/UU No 22 Tahun 2003 Gabungan.pdf
DPRD KALTIM DESAK JUKNIS MENGENAI UU SUSDUK
15 Sep 2009 ... Selain itu, mengenai hak dan kedudukan protokoler, ... memuaskan karena daerah diminta menunggu penetapan Undang Undang tentang MPR, ...
http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/135511--dprd-kaltim-desak-juknis-mengenai-uu-susduk-.pdf
cover
depan
soalkan pengertian hak konstitusional saat persidangan. MK pada Januari 2004 lalu. ...... (1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_BMK4.pdf
PERANAN POLITIK FRAKSI DALAM PELAKSANAAN
HAK-HAK ANGGOTA DPRD ...
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 91 ... singkat PP 37 Tahun 2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD diubah ...
http://www.dpr.go.id/kajian/Peranan-Politik-Fraksi-Dalam-Pelaksanaan-Hak-Hak-Anggota-DPRD-Propinsi-2008.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG ...
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ..... Pengertian "anggota" pada ayat ini termasuk anggota sebagai pimpinan. ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu1999/UU_1999_4.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ...
d. protokoler, dan e. keuangan/administrasi. (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata. Tertib MPR, dengan ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2001/11/UU21.PDF
00--bosowa
sulbar it
Protokoler Pemkab Polman, M. Danial, Kamis 3 September. ... ngambil hak orang miskin,” pin- tanya. (jai). Ketua MPR Kunjungi Sulbar ...
http://www.fajar.co.id/koran/1251983640FAJAR.MET_4_37.pdf
Jalan
Panjang Reformasi
14 Mei 2009 ... parlemen, maka akan ada lagi pembagian kursi pimpinan MPR, ... Adapun hak sipil digu- nakan untuk menunjuk kepada pengertian bahwa negara punya ..... sangat protokoler. Apalagi Boediono itu bukan orang partai. (rif) ...
http://www.fajar.co.id/koran/1242269040FAJAR.UTM_14_4.pdf
PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG ...
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara .... diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota ... 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota ...
http://www.legal-lampung.org/dokumen1/102005003.pdf
GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan ..... Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, ... pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggotan DPRD. Pengaturan mengenai hak-hak ...
http://www.legal-lampung.org/dokumen1/102007003.pdf
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI
NEGARA
20 Okt 2009 ... Hakikat Protokoler Serta Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan ...... Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Subyek Dan ...... 1966 dan TAP MPR Nomor III/MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata ...
http://www.stan.ac.id/media/konten/2009/10/kur-gbpp-d3-akun-2009_20-okt-2009.pdf
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH RI NO. 04 G/HUM/2001 TENTANG
...
menyatakan pula bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur ... Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung terhadap PP No. .... Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan ...
http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KekuatanHkm_PutusanMA.pdf
a. bahwa
cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia b ...
Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan ..... d. protokoler; dan e. keuangan/administrasi. (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ...
http://www.biak.go.id/download/UU_2001_21.pdf
KEDAULATAN
RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
hubungan aktivitas para pelaku dengan pengertian kedaulatan rakyat? Setelah kalian mengamati .... gota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal. 12 UU No. 22 Tahun 2003): ... f. protokoler; dan g. keuangan dan administratif. ...
http://ekowinarto.files.wordpress.com/2009/03/bab-52.pdf
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
publik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Pe .... k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan .... (2) Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan ...... menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, se ...
http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/download/UU_RI_NO_5_TAHUN_1974_-_POKOK-POKOK_PEMERINTAHAN_DI_DAERAH_(U).pdf
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan
...
(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana .... Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/move_uu/UU04Thn1999.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
...
15 Okt 2004 ... Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah ...... berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR,. DPR, DPD, dan DPRD. Paragraf Kedua ... (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ... a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; ...
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan Daerah.pdf
Untitled
Bagan Hak –Kewa- jiban Warga Negara dalam Pertahanan dan Keamanan. Negara. Sumber : Diolah kembali dari. Sosialisasi Keputu- san dan Ketetapan. MPR dan ...
http://www.ilmuku.com/file.php/1/Pustaka/Buku_Diknas/SMP/Kelas_9/Pendidikan_Kewarganegaraan.pdf
1 2
