PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR MA TAHUN 2006
TENTANG PELIMPAHAN ...
158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; ... PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELIMPAHAN. WEWENANG PEMERINTAH DARI WALIKOTA BATAM. KEPADA CAMAT. ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/PERWAKO.04A.Pelimpahan-Wewenang-Pemerintahan-dari-Walikota-Batam-kepada-Camat.2006.pdf
WALIKOTA BATAM KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
Kecamatan yang memerlukan kejelasan dan batasan Wewenang. Pemerintahan; ... 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Kpts.01.xxx.HK.I.20031.pdf
BUPATI KULON
PROGO
(2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang ...
http://www.kulonprogokab.go.id/doc/doc/PB-40-08.pdf
PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO. NOMOR : 6 TAHUN 2008. TENTANG. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN ...
http://www.kulonprogokab.go.id/doc/doc/PD-6-08.pdf
1
RINGKASAN EKSEKUTIF STUDI PELAYANAN PRIMA DI
KECAMATAN DAN ...
Inventarisasi peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan masyarakat; .... pelimpahan wewenang oleh pemerintah kota dari Walikota kepada Camat, ...
http://www.bandung.go.id/images/ragaminfo/pelayanan_prima.pdf
S E R I
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; ...
http://www.bandung.go.id/images/download/1342.tahun_2001.tentang_pelimpahan_sebagian_kewenangan_walikota_bandung_kepada_camat.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Pasal 6. Kewenangan Kecamatan Kasimbar mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-parmout-04-14.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kewenangan Kecamatan Torue mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,. Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-parmout-05-30.pdf
ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN
...
urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;. (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat ...
http://www.tulungagung.go.id/infopublik/perda_8_08.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2008 ...
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada ...
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/02/pp-19-tahun-2008-kecamatan.pdf
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA KECAMATAN
Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 158, .... TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI CAMAT ... (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas : a. Camat ...
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/06/qanun-aceh-jaya-no-3-tahun-2008-kecamatan.pdf
KECAMATAN DI ERA OTONOMI DAERAH: Status dan
Wewenang serta Konflik ...
Kecamatan sama dengan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah lainnya, ... Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah ...
http://www.psp3ipb.or.id/uploaded/WP 03_Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan Kecamatan.pdf
Isyu-Isyu Kritikal Institusi Kecamatan dalam Tata-
Pemerintahan ...
kecamatan melalui pelimpahan sebagian wewenang (kewenangan) bupati kepada camat. ...... Karenanya, diperlukan enforcement dalam UU atau peraturan pemerintah ...
http://www.psp3ipb.or.id/uploaded/Reposisi Institusi Kecamatan dalam OTDA - Arya.pdf
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
: 6 TAHUN 2008 ...
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang ... pemerintahan di Kecamatan; b. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan. ...
http://www.kuansing.go.id/_uploads//2009/09/Perda_6_2008.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ... Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah, dari Kecamatan. ...
http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/stories/pdf/perda2001/PERDA NOMOR 4 TAHUN 2001.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
kecamatan adalah merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten. Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/perda no. 5 th. 2007 ttg pembentukan kecamatan brang ene.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN SETELUK. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. 2. Pemerintah ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 13 Th. 2006 ttg Pembentukan Desa TAPIR.pdf
Perda
No 07 Thn 2008 ttg Kecamatan dan Kelurahan
ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang- undangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota ...
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/ld/2008/madiun7-2008.pdf
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2008 ...
urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana ...
http://static.depkominfo.go.id/data/perundangan/file20080429135515330.pdf
PERDA
NOMOR 11 TAHUN 2003
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR. NOMOR 11 TAHUN 2003. TENTANG. ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN. KABUPATEN TAKALAR ...
http://www.takalarkab.go.id/files/PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang ... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
http://www.pemalangkab.go.id/perda/2008/Perda_No_14_Tahun_2008_ttg_SOTK_Kecamatan.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2004
T E N T A N G ...
menata dan membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota. Tarakan. Mengingat ... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan ...
http://www.tarakankota.go.id/data/peraturan/perda062004.pdf
PETUNJUK TEKNIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BIOANG KESEHATAN KEPAOA
...
KEPAOA KECAMATAN OAN KELURAHAN. 01 PROVINSI OKI JAKARTA. (PERATURAN GUBERNUR ... 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari ...
http://dewisatiasari.files.wordpress.com/2008/08/juknis_bid_kesehatan_kec_kel4.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan daerah. Mengingat ...
http://www.lampungtengah.go.id/uploadfiles/Perda_No._10_2005.pdf
PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG ...
Keeamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah. ... WEWENANG KEPALA KECAMATAN. Pasal 11. Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin ...
http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/permendagri_6_1972.pdf
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT:
implementasi pelimpahan wewenang di kecamatan ini dilaksanakan oleh Seksi .... (PP). Dalam beberapa kesempatan, masyarakat Kecamatan Lhoong sering kecewa. ...
http://www.logica.or.id/op/component/2/C2_2_6_Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat.pdf
1 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA ...
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi 14 (empat belas) Kecamatan dan 45. (empat puluh lima) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ...
http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/SOTAKER KECKEL.pdf
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II. Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara ...
http://www.jdihukum.semarang.go.id/perda/2001/Perda No. 04 Th.2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.pdf
BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI ...
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu. Peraturan Daerah ...
http://www.banyuwangikab.go.id/content/peraturan_daerah/2004/peraturan_daerah_2004_28.pdf
LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun. 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, .... bupati kepada kecamatan dan atau sebagian kewenangan kecamatan kepada ...
http://jdih.bogorkab.go.id/docs/perundangan/28 Tahun 2002.pdf
i
perlu menetapkan Struktur Organisasi Kecamatan ... Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan ...
http://jdih.bogorkab.go.id/docs/perundangan/perda_5_2001.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG ...
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten. Gianyar. II. PASAL DEMI PASAL ...
http://www.gianyarkab.go.id/perda/2004/perda_5_2004.pdf
PERATURAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ...
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada ... Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ...
http://bandarlampungkota.go.id/dokumen1/200810005.pdf
HASIL PENELITIAN TAHUN 2004 BIDANG
PEMERINTAHAN
pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota melalui peraturan Daerah ... kepada Kecamatan, pertimbangan yang melandasi pelimpahan wewenang ...
http://litbang.kaltimprov.go.id/web2007/Hasil Penelitian 2004/data2004doc/Kajian Kewenangan Camat 2. 2004.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang ... Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang terdiri dari : 1. Kecamatan Banjar dengan ...
http://www.banjar-jabar.go.id/files/PERDA NOMOR 5 TAHUN 2004 (SOTK Kecamatan dan Kelurahan).pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Di samping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang. Kelurahan, berkaitan dengan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan ...
http://www.sukoharjokab.go.id/suko/hukum/PERDA CAMAT DAN LURAH.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR :
07 TAHUN 2008 T ...
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang. Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan .... Pemerintahan Kecamatan, dicabut dan tidak berlaku lagi; ...
http://www.padangpariamankab.go.id/documents/Perda No 7 Tahun 2008 Kab. Padang Pariaman.pdf
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 06 Tahun 2004 Tentang ...
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang. Kewenangan. Pemerintah ... Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah. BAB II. WEWENANG DAN TUGAS WAKIL WALIKOTA ... Pelaksanaan kewenangan Kecamatan dan Kelurahan dibidang ...
http://www.solokkota.go.id/downloads/keputusan_walikota/04KW006.pdf
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
25 Mar 2003 ... Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk luas tanah ... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan ... Tahun 1992 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Blad Rencana Kota ...
http://www.beritajakarta.com/Download/SK/Detail/SK_GUB_No. 18_2003_Peningkatan Pendelegasian.pdf
PP 55-2001
8 Jul 2009 ... Indonesia Jakarta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Status Kecamatan. Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/PP 55-2001.pdf
Pemerintah
Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa
Lampung ...
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Wewenang Pusat dan ...... Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Desa Pematang Pasir, Kecamatan ...
http://www.crc.uri.edu/download/RPWP_Pulau_Sebesi.pdf
PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ...
1 Jan 2009 ... (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi 14 (empat belas) Kecamatan dan 45. (empat puluh lima) Kelurahan di lingkungan Pemerintah ...
http://www.hukum.jogja.go.id/upload/KEC-LURAH upload.pdf
1 Bagian Hukum Setda Kota Tangerang – Tahun 2008 LEMBARAN DAERAH
...
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 .... (2) Kewenangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ...
http://www.tangerangkota.go.id/galeri/produk_hukum/Perda_1_2008.pdf
P
eratu ran D aerah N o m o r 2 T ah u n 2 0 0 6
pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan melalui Evaluasi. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan selama 2 (dua) tahun untuk ...
http://bimakab.go.id/perda/Perda Nomor 2 Tahun 2006.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG ...
(3) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. ...
http://makassarkota.go.id/download/perda_kelembagaan/22.perda_kecamatan.pdf
PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ... wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi ...
http://pde.karanganyar.go.id/hukum/2009/Perda04_2009.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2003 TENTANG ...
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah .... (4) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan. Daerah. ...
http://www.sumbarprov.go.id/images/media/PP Nomor 08 Tahun 2003.pdf
BUPATI GAYO LUES
susunan organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ... pelimpahan sebahagian wewenang Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah; ...
http://www.gayolueskab.go.id/data/perda/Qanun No.9-2007 tentang Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan.pdf
Perda No. 21 Th 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang. Kecamatan (Lembaran Negara ... wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang ...
http://www.cilacapkab.go.id/download/perda/2008/Perda_Clp_2008_21.pdf
R A N C A N G A N
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan ... Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten ...
http://hukum.garutkab.go.id/hukum/UserFiles/File/PRODUK/DAERAH/perda/2004/2004 No.2 Pemb. Kec.pdf
1 2
