PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG ...
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, ... bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau ... (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ...
http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_28_2006.pdf
PUTUSAN
telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian .... desa-desa yang ada di dalamnya ikut terpecah-pecah, yang mana hal ini telah .... tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran .... dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 tidak jelas dan adanya kesalahan ...
http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_4_2008.pdf
1 L E M B A R AN D A E R A H KABUPATEN BALANGAN NOMOR 09 TAHUN
...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang ... Persyaratan pembentukan dan pemekaran desa adalah : ... syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk desa definitive. (5) Pembentukan, pemekaran ...
http://banjarmasin.bpk.go.id/web/peraturan/balangan/LAIN-LAIN/PERDA_BALANGAN_2007_09_PEMBENTUKAN_PENGHAPUSAN_PENGGABUNGAN_DESA.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatacara Pengawasan .... 1) Periksa apakah pembentukan desa tersebut telah memenuhi syarat- syarat: ... 2) Periksa dalam pembentukan desa pemekaran apakah telah memenuhi syarat yaitu ...
http://paradenusantara.org/arsip/02 Pemerintahan Daerah/03.Teknis/Permen No.07-2008.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN ...
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang ... desa dan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur ...... APBD/Perubahan APBD bagi daerah pemekaran dilaksanakan setelah ...
http://paradenusantara.org/arsip/02 Pemerintahan Daerah/03.Teknis/Permendagri 30-2007(pedAPBD_2008).pdf
Input Paper Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota
rekomendasi dari DPOD atau Permendagri yang selanjutnya mempersiapkan diri ... Suara masyarakat sipil menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. ... Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran wilayah, serta ... pemerinthan desa. Pendapat. Veto. Tidak ada. Tidak ada ...
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Final_Paper_on_Pemekaran_Wilayah_Arif_Roesman.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang. Pembentukan, Penghapusan .... (4) Dalam hal pembentukan Desa baru berdasarkan syarat-syarat .... karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain ...
http://www.malangkab.go.id/imgnews/PERDA No_ 22 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.pdf
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun. 2006 tentang Pembentukan .... (2) Syarat-syarat dan tata cara pemekaran desa berlaku ketentuan yang ...
http://hukum.garutkab.go.id/hukum/UserFiles/File/PRODUK/DAERAH/perda/2008/2008 No.7 pmbtkan,pembtkn perub ds jd Kel.pdf
Perda 7 Tahun 2007 Status Desa Menjadi
Kelurahan.rtf
tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 ... Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau ... istiadat serta sesuai dengan syarat-syarat pembentukan Desa dan persyaratan lain ...
http://denpasar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/09/peraturan_daerah_2007_7.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG ...
Status Desa menjadi Kelurahan;. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang ... pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, ... memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai ...
http://denpasar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/09/Perda-2-Tahun-2008.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
...
File Format: PDF/Adobe AcrobatThis site may harm your computer.
/interstitial?url=http://www.tulungagung.go.id/infopublik/perda_6_07.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kelurahan Telaga Bertong sebagai pemecahan/pemekaran dari Desa Kuang dan ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, .... menjadi kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 13 Th. 2007 ttg Pembentukan Kelurahan Telaga Bertong.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman ... Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat. ... terbatas di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai .... Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 29 Th. 2006 ttg Perubahan Perda KTP.pdf
No. 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang. Pembentukan, Penghapusan ... atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, ... masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat .... (4) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ...
http://mcapsumedang.files.wordpress.com/2009/12/no-5-pedoman-pembentukan-penghapusan-dan-penggabungan_2007.pdf
PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang. Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan ... bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu ... PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN. Bagian Pertama. Syarat ...
http://www.kulonprogokab.go.id/doc/doc/PD-15-08.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN ...
3) Pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan Desa. ...... 4) Periksa apakah telah ditetapkan peraturan daerah tentang syarat dan ...
http://www.hukum.jogja.go.id/upload/Permen No.23-2007.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 ...
Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ... tentang persetujuan pembentukan kecamatan; d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain .... pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. ..... kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai ...
http://www.hukum.jogja.go.id/upload/PP No.19-2008.pdf
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2007 SERI D.3
...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan ... desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua ... (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat ...
http://www.pandeglangkab.go.id/files/PERDA/2007/perda_no._6penghapusanpenggabungandesa.pdf
Perda Kab_ Belitung No_ 14 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang. Penetapan dan Penegasan Batas Desa; ... desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua .... (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat ...
http://www.belitungkab.go.id/perda_downloads/Perda_Kab_Belitung_No_14_Tahun_2007.Pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI TAWAS NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang. Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri ... Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan. ...
http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/stories/pdf/perda2000/Perda No.20 Tahun 2000.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan ..... lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan setempat yang syarat- syaratnya ..... perubahan batas Desa, penghapusan, penyatuan dan pemekaran Desa; ...
http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/stories/pdf/perda2002/Keputusan Bupati Tahun 2002.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. D. Penyimpanan Dokumen Batas desa ...
http://web.lppm-aceh.org/download/Permendagri_27_2006_PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.pdf
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan
...
tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan pemerintahan desa sebagai salah satu ..... menentukan sejumlah syarat dalam pembentukan desa yang berkenaan dengan: (1) jumlah ... Lebih lanjut PP ini menegaskan bahwa pemekaran satu desa menjadi .... Permendagri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai ...
http://www.adkasi.org/upload/File/Naskah Akademik Revisi UU 32 Bab III.pdf
PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN bahwa memperhatikan perkembangan
...
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis ... Kecamatan Mantang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur terdiridari : a. Desa Mantang Lama ...
http://bag-hukumbintan.org/downloads/Perda/2007/PERDA NOMOR 12 TAHUN 2007.pdf
[tl()IvlOR.:6TAFILIN2()()6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang. Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Gatatan ... Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Bintan ; ..... dalam wilayah Daerah dan telah memenuhi syarat wajib mengajukan ... Dalam hal teriadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan ...
http://www.bag-hukumbintan.org/downloads/Perda/2006/PERDA NOMOR 6 TAHUN 2006.pdf
Isu Pokok Peran dan Fungsi Kecamatan
Kebumen: Perda ttg struktur organisasi kec. Relevansi kec sebagai wilayah pelayanan publik. ... memenuhi syarat teknis (hanya 4 desa). Bgm kec Langoan Utara yg hanya 7 desa? ... Perlu pemekaran kecamatan, bukan pemekaran kabupaten (?) ... Teknis sesuai Permendagri. → Apakah semua Camat harus lulusan IPDN? ...
http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Isu Pokok Peran dan Fungsi Kecamatan.pdf
PP No.19-2008
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: .... pada a yat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 30 ..... kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai ...
http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/04/pp-no19-th-2008-tentang-kecamatan.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang. Penetapan dan Pengesahan Batas Desa; ... Desa yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua ... (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat ...
http://bimakab.go.id/perda/PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007.pdf
LEMBARAN DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan ... bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau ... tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat. ...
http://medan.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/09/11-bentuk-hapus-gabung-desa.pdf
UNIVERSITAS
DARMA PERSADA
129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan .... 48/2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan ...
http://dadangsolihin.com/public/SAP_SeminarOtoda2.pdf
WALIKOTA BATAM
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Syarat ... Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Kota Batam ... 2 Tahun 2005 tentang. Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Perwako-No-20-TH-2008.pdf
1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN
2005 TENTANG ...
24 Okt 2005 ... perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman .... nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal .... Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan .... digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor. ...
http://sitkessos.nad.go.id/download/dokumen/Dokumen-Permendagri_28_2005_ttg_Tata_Cara_Dafduk_Capil.pdf
Don't
Disturb
3 Okt 2009 ... orang yang memang sudah memenuhi syarat,” ujar .... berdasarkan Permendagri No. 13/2003 sudah jelas ... Muzakkir membenarkan tentang APBD-P 2009 yang ... Limpo tetap serius membantu desa- kan pemekaran Kabupaten Luwu ...
http://www.fajar.co.id/koran/1254485380FAJAR.MET_3_33.pdf
00--bosowa
sulbar it
Salah satu syarat pro pemekaran mencapai cita-cita yakni mendapat dukungan mayoritas ... melantik tiga kepala desa terpilih di ruang pola ... Pansus I ditugasi menangani, ranperda tentang .... itu sesuai diamanat Permendagri No. 3/2007 ...
http://www.fajar.co.id/koran/1243774813FAJAR.MET_1_36.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 ...
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: .... pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. ..... kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai ...
http://ajrc-aceh.org/wp-content/uploads/2009/02/pp-19-tahun-2008-kecamatan.pdf
Hubungan sikap warga di perumahan Sidoarjo timur terhadap ...
Yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang penyerahan .... Kondisi pemakaman di Sidoarjo khususnya makam desa hanya ...
http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eman/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-31499073-4953-makam_estat-chapter2.pdf
Kebutuhan makam bagi warga perumahan di Surabaya barat
Yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan perumahan ... 4 Makam desa adalah makam yang berada di desa atau kelurahan berdasarkan ... I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang penyerahan ...
http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eman/2001/jiunkpe-ns-s1-2001-31496160-209-makam-chapter2.pdf
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008
...
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ... (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, .... ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat ...
http://static.depkominfo.go.id/data/perundangan/file20080429130700296.pdf
PP 2008-21
_Kecamatan_
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ... (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: .... ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 30 ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2008/019-08.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 ...
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: .... pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 30 ..... kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai ...
http://websites.indonesia.nl/pdf/uu/PPNO19THN2008.pdf
Artikel
Bu Endang
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://eprints.undip.ac.id/3649/1/Artikel_Endang_Larasati.pdf
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan. Penggabungan Desa (Lembaran ..... mengenai desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-donggala-07-27.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dominasi agenda pemekaran wilayah menjadi tema sentral dalam proses legislasi ... tentang Paten, Merk, Cipta, Migas, Yayasan yang berupaya memenuhi syarat-syarat .... tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagaimana telah diganti oleh .... Penyakit ini bermula dari Permendagri No. 64/1999—sebagaimana telah ...
http://www.parlemen.net/privdocs/f266c0095ad223fb64b562554049f953.pdf
Assessing Decentralization in Indonesia
1 Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2005. ..... 32/2004 (khususnya berkaitan dengan syarat-syarat Calon Kepala daerah .... 129/2001 tentang Tata. Cara Pemekaran Daerah dan lain sebagainya. Kecuali itu Departemen/ ..... perencanaan pembangunan, baik pada tingkat desa maupun kabupaten di Provinsi ...
http://ipdprojects.org/logolink-sea/resources/pdf/Decentralization Indonesia_Bahasa.pdf
PP 19
2008
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi ... Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana .... Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat ... b. pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling ..... kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/2008/pp/2008pp19.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN ...
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. .... APBD/Perubahan APBD bagi daerah pemekaran dilaksanakan setelah memperoleh ...
http://www.bapeda-jabar.go.id/docs/perundangan/20061109_134226.pdf
PENDAHULUAN
(Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dan lingkungan dalam kelurahan, .... syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka ...... Daftar SE2006-Podes, misalnya, bila ada pemekaran desa/kelurahan, maka ...
http://www.columbia.edu/acis/eds/dgate/pdf/C1108-06.podes06_pedoman.pdf
Untitled
Terkait dengan pelatihan struktural sebagai para syarat kepangkatan tidak ada masalah yang signifikan. .... dan Daerah dan Permendagri 17 tahun 2007 tentang pedoman ... Sebagai kabupaten pemekaran masih menghadapi kendala dalam ...... persyaratan aparatur desa i. Sosialisasi Perbup. tentang standarisasi ...
http://202.152.59.98/publication/Tamiang.pdf
Untitled
Kabupaten Bener Meriah, sebagai kabupaten pemekaran baru, yang diformalkan ..... Permendagri no. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007 .... perangkat desa lainnya karena rendahnya syarat minimal menjadi perangkat; Dll ...
http://202.152.59.98/publication/Bener Meriah.pdf
PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang .... (2) Syarat-syarat Registrar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini .... Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan .... Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala desa/lurah dengan membuat Surat ...
http://pde.karanganyar.go.id/hukum/2006/Perda21_2006.pdf
1 2
