1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005
...
a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan ... Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, ... Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
http://www.kbn.co.id/web2009/uploaded/pdf/Peraturan%20Indonesia/PP/PP%20NO%2078%202005.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG
...
bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan ... Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan ... Titik -Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPRES/PERPRES_2005_78_PENGELOLAAN%20PULAU-PULAU%20KECIL%20TERLUAR.pdf
Perpres 49 Tahun 2010.rtf
27 Jan 2011 ... sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPRES/2011-01-27_Perpres_49_Tahun_2010.pdf
PP 62 Tahun 2010
1 Feb 2011 ... huruf d diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 10 ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/2011-02-01_PP_62_2010.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
2007 TENTANG ...
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2007/UU_NO_27_2007.pdf
PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78
TAHUN 2005 TENTANG ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara, serta ... sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam ... Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/perpres_78_2005.pdf
PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 43 TAHUN 2007 T E N T A N G
...
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, ...
http://hukum.unsrat.ac.id/men/menhub_43_2007.pdf
LA
UNCLOS
dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS, 1982) bahwa Indonesia adalah negara ...... kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi .... Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 ... Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. ...
http://rovicky.files.wordpress.com/2010/09/la20unclos20pdf2.pdf
Judul Penelitian : Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan
...
hukum di wilayah pulau-pulau terluar khususnya dan Indonesia pada umumnya. .... Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, belum disosialisasikan ... Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Pulau Sekatung ... Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 ...
http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Danar%20Widiyanta,%20M.Hum./PULAU%20TERLUAR%20MAKALAH.pdf
www.bpkp.go.id
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62
...
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- ... pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden. ... oleh orang perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. .... yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan harus segera dituntaskan dalam rangka ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2010/062-10.pdf
Penetapan Batas Maritim dengan Malaysia Sudah Dilakukan Sejak
...
14 Okt 2010 ... Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Malaysia tahun 1970;. 3. Persetujuan Garis Batas Dasar Laut Tertentu .... delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 di. Jenewa. ..... Pemerintah telah menerbitkan Perpres 78 .... Geografis Titik-titik Garis Pangkal. Kepulauan Indonesia. ...
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20September%202010.pdf
Optimalisasi Diplomasi Ekonomi
Luas wilayahnya adalah sebesar 68.556 juta kilometer persegi dan merupakan ...
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2011/Diplomasi%20Februari%202011.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
...
darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah ..... ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan. Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi. Pasal 25 .... lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Bagian Keenam. Larangan ..... hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan ...
http://www.bnpb.go.id/website/file/publikasi/427.pdf
BAB II
Wilayah Nasional dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Presiden ... Hukum Laut). h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi. Sumberdaya Alam Hayati. ... Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal. Kepulauan Indonesia. ...
http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf
Program Pembangunan di Kawasan Perbatasan
tetangga di darat dan di laut. Di laut, Indonesia berbatasan dengan ...
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/program%20pembangunan%20kawasan%20edisi%203.pdf
KONSEP
OUTLINE
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, ...
http://www.penataanruang.net/ta/Lapak05/P2/7/Lapak.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008
...
dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 27. Peraturan zonasi adalah ...
http://www.penataanruang.net/taru/nspm/BatangTubuh_PP26-2008.pdf
MANAJEMEN
PENGELOLAAN PERBATASAN LAUT DAN KEAMANAN
PERBATASAN
Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil ... Pada konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, Indonesia belum berhasil ... luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana .... Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui perpres No.12 tahun 2010 ...
http://www.sc-drr.org/Paper_Rizal_Darma_Putra.pdf
United Nations Convention on the Law of The Sea / Konvensi
menetapkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; ... Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ... Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ... Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, ...
http://bangim76.files.wordpress.com/2009/10/permen-01-2009-wilayah-pengelolaan-perikanan.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
2007 TENTANG ...
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara. Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh ..... ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan. Indonesia ditetapkan oleh Menteri ...... Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ... pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu ...
http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/undang-undang-nomor-27-tahun-2007-ttg-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil.pdf
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ...
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, ... d. budidaya laut; e . pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan secara lestari; ... berdasarkan hukum Indonesia dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan ... titik pangkal pengukuran perairan Indonesia. BAB V. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 12 ...
http://images.surajis.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SWLopgoKCDAAABYsB4E1/Per_20_men_2008.pdf?nmid=161761013
batas
wilayah indonesia pdf - Free unlimited eBook
search and ...
penetapan dan penegasan batas daerah di laut penetapan dan parallax range transmitter ... Sutisna, Sobar and Patmasari, T, Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia: . ... ÿþM i c r o s o f t W o r d - P E R P R E S 0 1 2 2 0 1 0 ... 28 Jan 2010 . ... http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1995/003-95. pdf ...
http://ebookgg.com/ba/batas-wilayah-indonesia-book.pdf
bab 4 new
convt.cdr
“çumbm KLH' 2005 Titik 5flmP1iflg .Pb (mg/L) . cu (mg/L) U cf(mg/L) ... Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua tipe yaitu sistem pantai laut terbuka yaitu pantai yang .... Tabel 4.9 Daftar Beberapa Nama Pulau Kecil Menurut Perpres No. .... Garis Pangkal Lurus Kepulauan. 3) pemantauan pengawasan dan penegakkan ...
http://www.menlh.go.id/slhi/16-%20Bab%204_120_127.pdf
Manajemen Perbatasan dan RSK ii
Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di. 8. Indonesia ...... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengungkapkan bahwa dari 199 daerah tertinggal yang .... garis pangkal wilayah perbatasan laut. Kawasan perbatasan laut Indonesia ... penetapan titik batas laut di pulau-pulau terluar dan ...
http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF09/104838/ipublicationdocument_singledocument/02ced672-86a9-42ca-9f53-b6379b790864/id/17.%20Border%20Management%20and%20SSR.pdf
ALMANAK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN INDONESIA
2007
kerjasama bisnis antara TNI Angkatan Laut dengah Rajawali Nusantara ...
http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF/39772/ipublicationdocument_singledocument/44E3F513-65BB-41FB-B008-36CC20D24723/id/Almanac-IndonesianSSR_2007_bh.pdf
1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN DAN PEMELIHARAAN BATAS
WILAYAH ...
Maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana ... Sedangkan wilayah laut. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, .... terluar, (ix) survei titik dasar garis pangkal kepulauan, (x) survei zona ... rakyat; menjamin kepastian dan penegakan hukum di wilayah perbatasan ...
http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/assets/News/Artikel-pdf/ForkomPolhukam.pdf
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ...
Kekayaaan alam laut Indonesia sangat besar. Wilayah lautan Indonesia ...
http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/assets/download/NASKAH%20AKADEMIK-22-FEB-2010.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57
TAHUN 2007 ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. REPUBLIK INDONESIA, ...
http://www.bakosurtanal.go.id/perpres/artikel/PP57-2007.pdf
PENGELOLAAN SUMBERDAYA TIDAK PULIH BERBASIS EKONOMI SUMBERDAYA
...
1 Irmadi Nahib adalah Peneliti pada Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut – ...
http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/assets/News/Artikel-pdf/Pengelolaan%20sumberdaya%20tidak%20pulih%20berbasis%20ekonomi%20sumberdaya%20_studi%20kasus%20tambang%20minyak%20Blok%20Cepu.pdf
DAFTAR ISI
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran .... Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang .... (2) Batas wilayah laut kewenangan provinsi berupa titik koordinat geografis yang ...
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pd006.pdf
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Batas dibedakan dalam dua
...
Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman ...
http://bphn.go.id/aplikasi/TUSite_files/Aplikasi%20Substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202005/13na%20batas%20wilayah.pdf
LA
WILAYAH
instansi sektoral, karena penegakan hukum di laut merupakan bidang yang sangat strategis, .... Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ... Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005, tentang Pengelolaan Pulau-pulau. Kecil Terluar .... 200 mil laut diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia. ...
http://www.dekin.kkp.go.id/yopi/files/LA%20WILAYAH%20Pdf.pdf
Draft
Ocean Policy
Pada bab ini diuraikan mengenai Wilayah Laut Indonesia, meliputi. Perairan ...
http://www.dekin.kkp.go.id/yopi/files/Draft%20Ocean%20Policy.pdf
Laporan Banjarmasin Ok. Dipake
Dengan mengesahkan Konvensi Hukum Laut tersebut, pemerintah Indonesia ...
http://www.dekin.kkp.go.id/yopi/files/Isi%20Lap.%20Banjarmasin.pdf
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
...
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, ...
http://www.kp3k.kkp.go.id/lpsplsorong/images/loka/per_20%20tahun%202008.pdf
kelas5_sd_pkn_bangga_menjadi_insani_pancasila_s.. - Bursa Open
Source
Laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ..... B. Ayo, isilah titik-titik berikut dengan tepat di buku tugasmu . ... Deklarasi Djuanda diakui sebagai Hukum Laut Internasional di Kota . .... Peraturan presiden dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugas- ...
http://bos.fkip.uns.ac.id/pub/bse/1-sd/kelas5_sd_pkn_bangga_menjadi_insani_pancasila_sarjan.pdf
Untitled
Wawasan Nusantara kepada dunia, yaitu bahwa wilayah laut Indonesia adalah ...
http://bos.fkip.uns.ac.id/pub/bse/1-sd/kelas5_pkn_prayoga_bestari.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN
2008 TENTANG ...
batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara ... ( 2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik .... tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka; ... Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); ...
http://www.pussisfogan.lapan.go.id/peraturan_l/Wilayah%20Negara.pdf
BAB III
peraturan presiden sesuai jenis peraturan perundang-undang sebagaimana ...
http://ruu.lapan.go.id/doc/bab2.pdf
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 59 Tahun 2009 T E N T A N
G
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, ... 19ssoz2o19a9os 1 oo1. 4 ttd . Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; ... Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu ... Transportasi Laut. Mencakup seluruh wilayah lndonesia, dengan titik berat pengendalian ...
http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/permen/2009/km._59_tahun_2009.pdf
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 50 TAHUN 2010
...
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,. Tugas, dan Fungsi ...
http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/permen/2010/km._no._50_tahun_2010.pdf
PERATURAN MENTER. PERHUBUNGAN NOMOR: KM 11 TAHUN 2010 TENTANG
...
5 Feb 2010 ... Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Namar ...
http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/permen/2010/km._no._11_tahun_2010.pdf
1 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA ...
dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut ... hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 14. Masyarakat di Wilayah Perbatasan Negara selanjutnya ..... Tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang ...
http://dev.kemenpera.go.id/perpu/Permen-Kepmenpera/Permenpera/2006/Permen%2017%20Tahun%202006.pdf
MENGGUNAKAN
GARIS PANGKAL MENURUT UNCLOS 1982
Kata kunci: pengukuran lebar laut territorial, garis pangkal dan hukum. Indonesia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan ..... Laut wilayah Indonesia dan cara penerapan garis pangkalnya dijelaskan ... Geografis Titik-titik Garis Pangkal. Kepulauan Indonesia ... 3° Departemen Kelautan dan Perikanan: Perpres ...
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/91094962.pdf
EMAS BIRU:
HARAPAN MENDATANG
hukum internasioal yang dihasilkan di Caracas beberapa dasawarsa lalui. ...
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/171095569.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
...
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik ... Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara ... Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan .... (2) Batas kewenangan di wilayah laut berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang ...
http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1edbb9fe66c962bb4db114ad3d870daeea59fef8b.pdf
DAFTAR ISI
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut .... Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran ... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana .... (2) Batas wilayah laut kewenangan provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis ...
http://regional.coremap.or.id/downloads/RANPERDA-WIL_PESISIR-BAPPEDA-_NET_06.pdf
PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
...
Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal. Kepulauan Indonesia ...
http://regional.coremap.or.id/downloads/PERDA_Nomor_12_Tentang_Pengelolaan_Terumbu_Karang.pdf
1 LAPORAN PENELITIAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI
PERAIRAN INDONESIA ...
1 Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember ...... Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ... Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi ...
http://124.81.80.163/aplikasi/TUSite_files/Aplikasi%20Substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/21penelitian%20PENEGAKAN%20HK%20DIPERAIRAN%20INDONESIA.pdf
Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik
...
lebih 6 juta km2 wilayah Indonesia berupa laut .... Republik Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Adapun upaya hukum yang bisa .... dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau – pulau. Kecil Terluar. .... terluar yang menjadi titik pangkal batas wilayah, dengan melaksanakan ...
http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/upaya-penanganan-permasalahan-perbatasan-maritim-republik-indonesia.pdf
1 2
