Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia -
Malaysia di Laut Sulawesi
wilayah kedaulatan hukum Indonesia di Laut Sulawesi. ... Lampiran I UU 6/1996 Tentang Perairan Indonesia... 159. Lampiran II PP Tentang Daftar Koordinat ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7778/7778.pdf
Bab 2 Kedaulatan Negara Dalam Hukum Laut
Internasional
terluar milik Indonesia, sedangkan wilayah laut yang berada di .... memenuhi kewajiban tersebut Indonesia telah mengeluarkan PP ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7780/7780.pdf
DEKLARASI
DJUANDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWILAYAHAN
INDONESIA ...
hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah. Indonesia. Desakan itu juga didukung oleh departemen lain seperti ...
http://www.budpar.go.id/filedata/4547_1355-djuanda.pdf
Indonesia Raya
dikeluarkan PP No. 44 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. ..... pada tahun 1982 ditandatangani Hukum Laut Internasional oleh 119 negara perserta. ... Ada ketentuan internasional yang menyatakan bahwa batas laut wilayah ...
http://www.budpar.go.id/filedata/3205_1059-31a20Indonesia20Raya1.pdf
Reconstruction of Maritime Boundary between
Indonesia and ...
7 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat Singapura. ...
http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_etal.pdf
Geospatial Aspects of Maritime Boundary Delimitation in the ...
masing negara berdasarkan ketentuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. ..... Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan], ...
http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/ts01i\ts01i_arsana_yuniar_3939.pdf
Pejuang Konvensi Hukum Laut Internasional
23 Mar 2009 ... Sebelum UNCLOS diberlakukan, wilayah laut antar-pulau di Indonesia, masih berstatus perairan tidak bertuan, sehingga sulit diawasi, ...
http://www.borneotribune.com/pdf/kolom/pejuang-konvensi-hukum-laut-internasional.pdf
20.
PENENTUAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
Hukum Laut Nasional a. Evolusi Klaim wilayah laut oleh Indonesia ... Nijhoff, Dordrecht, pp. 203-241. 11. Sutisna, S., 2004, Pandang Wilayah Perbatasan ...
http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/silabi-ppbw.pdf
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENATAAN WILAYAH LAUT
aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia, namun juga mempunyai .... wilayah laut secara kuantitatif yang diperkuat aspek hukum dalam pemanfaatannya ... VII Conference, Bay of Islands, NZ, October 9-15, pp. 33-43. ...
http://blog.unila.ac.id/aliyasa/files/2009/11/pit1_sebuah-pemikiran-kadaster-laut-sebagai-langka.pdf
Indonesia-Singapura Tandatangani Perjanjian
Perbatasan Laut
mematuhi Hukum Laut Internasional. Penandatangan perjanjian batas laut tersebut, ... Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan ... Indonesia dan diperbarui dengan. PP No.38/2002 dan PP No.37/2008. ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik Luar Negeri/5) Masalah Perbatasan/1) Perundingan Perbatasan/Indonesia-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan Laut.pdf
Diumumkan Sabtu, 20 Parpol Baru Berpeluang Ikut Pemilu
Wilayah perbatasan Indonesia menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2002 ... Batas wilayah laut yang ada saat ini adalah batas laut teritorial 12 ... tetangga sesuai hukum laut internasional. Peraturan yang kita punyai berkaitan ...
http://www.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik Luar Negeri/5) Masalah Perbatasan/2) Masalah-masalah Perbatasan/Menyoal Status Pulau Kecil Di Wilayah Perbatasan.pdf
TINJAUAN ASPEK PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
LAUT DAN ...
108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari ...
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_PRLautPesisir-ITS43.pdf
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI ...
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki ..... Wilayah Nasional, 1997. 2. BKTRN, Draf RPP Amandemen PP No. ...
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_ 101203,Makalah.pdf
KEMUNGKINAN LUAS LAUT SEBAGAI BAGIAN DARI LUAS
WILAYAH DALAM ...
Hal ini sesuai dengan landasan hukum PP No. 55 tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan. ... memperhitungkan wilayah laut, tetapi di sisi lain PP No. 55 tahun 2005 .... Maka untuk seluruh wilayah Indonesia terdapat 47 nomor lembar peta ...
http://www.bakosurtanal.go.id/upl_document/LuasLautDlmDAU_APRIL.pdf
KONSEP PERWAKILAN DI DAERAH UNTUK PENGAMANAN
LAUT
wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000 km serta ..... Bangsa tentang Hukum Laut 1982. (UNCLOS 1982) pasal 53 ... dipermukaan laut. ALKI yang telah ditetapkan melalui PP no. 37 tersebut, ...
http://www.fsrd.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/4-KONSEP DRM.pdf
Microsoft PowerPoint - M.12-Sejarah Peraturan Perik Ind ...
Peranan Hukum Laut dalam. Kedaulatan RI. • Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan .... untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di atas wilayah tsb yg ... p p. 4. Dengan Singapura, mencakup penetapan batas teritorial ...
http://rizarahman.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Sejarah-peraturan-perikanan-ind.pdf
Ambalat:
Ketika Nasionalisme Diuji I Made Andi Arsana Di awal ...
31 Mei 2009 ... tentang hak sebuah negara pantai atas wilayah laut menurut hukum laut ... bahwa Blok Ambalat adalah haknya, demikian pula Indonesia. ... Hal ini telah diakomodir dalam garis pangkal yang ditetapkan dengan PP no. 37/2008. ...
http://d.yimg.com/kq/groups/22753628/446670244/name/ambalat.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2002
...
bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan ... tentang Hukum Laut Tahun 1982, Indonesia dapat menetapkan alur laut yang dapat ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2002/036-02.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1999
...
Sebagian besar wilayah Republik Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat ... yang berkaitan dengan hukum laut atau pengenda1ian pencemaran ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1999/019-99.pdf
United Nations Convention on the Law of The Sea / Konvensi
menetapkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; ... Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 .... P.P. Leti. P.P. B abar. K ep. Tan im bar. Kep. Aru. P. Wetar. P. Yamdena. Kep. Kai. P. Kobroor. P. Buton ...
http://bangim76.files.wordpress.com/2009/10/permen-01-2009-wilayah-pengelolaan-perikanan.pdf
Jurusan
Hukum Internasional
4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia dengan peraturan pelaksana PP No. ..... diantara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi.pdf
BAB
I
diantara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang .... Indonesia adalah sama dengan UU No. 4/Prp/1960 dan PP No.8 Tahun 1962, yaitu ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/hkminter-rosmi6.pdf
MASALAH PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN
Dalam hubungan ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ( Konvensi Hukum .... Hukum di Indonesia memang merupakan masalah yang sangat kompleks yang .... bertentangan dengan peraturan / produk hukum diatasnya yaitu PP.No.82/99 ... wilayah laut dan adanya beberapa Pemerintah Daerah yang mengklaim bahwa ...
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah pemb dan penegakan hukum kelautan - husseyn umar.pdf
Reklamasi
Singapura sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan ...
ketentuan dalam Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982. Hal ini .... titik dasar (base point) menurut PP No. 38/2002, yaitu TD No. 190 dan No. 190A. ... garis batas laut wilayah yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura ...
http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/global04 wisnu.pdf
KONSEP
BATAS WILAYAH NEGARA DI NUSANTARA:
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13_artikel_pak_Singgih.pdf
FUNGSI
DATA DALAM PENELITIAN FAUNA LAUT YANG
BERKESINAMBUNGAN DAN ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://eprints.undip.ac.id/258/1/Lachmuddin_Sya'rani.pdf
Studi
Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan
- Untitled
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://www.crc.uri.edu/download/Case_Study_Batas-OK.pdf
Integrated
Coastal Management in a Decentralized Indonesia:
How It ...
Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, Draft Pertama. ... Pesisir dan Laut, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun V,. Vol. I, pp. 97-100. Hoessein, B., 2001. ...
http://www.crc.uri.edu/download/PAT_003B.PDF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
2008 LAPORAN ...
Hukum Laut. Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini wilayah laut Indonesia meliputi ... 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan ...
http://digilib.unila.ac.id/files/disk1/30/laptunilapp-gdl-res-2009-endangpurw-1470-2008_lp_-1.pdf
Untitled
PP. No. 17. Tahun. 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi ... tentang Hukum Laut. Berdasarkan ketentuan ini maka Pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan ... Sebagai negara kepulauan, maka wilayah laut yang berada ...
http://digilib.unila.ac.id/files/disk1/20/laptunilapp-gdl-res-2007-mellyaidas-995-2003_lp_-1.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36
TAHUN 2002 ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, sesuai dengan ... bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan ...
http://www.bpmigas.com/perkapalan_maritim/regulasi/pp 36 th2002 hak kwajib kpl asing di alki.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37
TAHUN 2002 ...
kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. ..... Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, Indonesia dapat menetapkan alur-alur laut ...
http://www.bpmigas.com/perkapalan_maritim/regulasi/pp37th2002hak kapl asing.pdf
Sumber :
www
11 Mar 2009 ... komitmen kedua negara untuk mematuhi Hukum Laut Internasional. ... ditahan karena memasuki wilayah laut Indonesia secara ilegal. ..... No.38/2002 dan PP No.37/2008. Penetapan garis batas laut wilayah di segmen ...
http://203.130.231.211/kliping/februari/berita110309.pdf
Permanent
Mission of the Republic of Indonesia BERITA
UTAMA
17 Jul 2007 ... Indonesia berhak menggunakan wilayah udara dan laut Singapura; (6) semua ... wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk kepada hukum Indonesia. Namun, masyarakat belum yakin ...... pemerintah untuk dijadikan PP, tetap tak ...
http://www.mission-indonesia.org/modules/20070717.pdf
PELIBATAN
TNI-AD DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN PULAU-PULAU ...
pasukan dapat digerakkan di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dalam hitungan ... batas wilayah laut. Dalam hal ini keberadaan pulau Batek (NTT) perlu mendapat .... Melaksanakan patroli rutin dan membantu Polri dalam rangka penegakan hukum ... UU yang mengatur tentang batas wilayah NKRI (UU. N0.6 Tahun 1996, PP. ...
http://www.tni.mil.id/images/gallery/pelibatan tni - ad.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1998
...
tentang Hukum Laut Tahun 1982 mengandung ketentuan bahwa garis pangkal kepulauan Indonesia dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_61_1998.pdf
PP
59 2008.rtf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,. Tambahan. Lembaran. Negara. Republik ... Nama Kabupaten Selayar sebagai daerah otonom dalam wilayah ... Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang- ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_59_2008.pdf
LALU LINTAS LAUT DAMAI KENDARAAN AIR ASING DALAM
PERAIRAN ...
DALAM PERAIRAN INDONESIA. I. UMUM. Hal lalu lintas laut damai dijamin oleh hukum internasional dilaut wilayah (territorial seas) ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1962_8_LALU LINTAS LAUT DAMAI KENDARAAN AIR ASING DALAM PERAIRAN INDONESIA.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61
TAHUN 1998 ...
sebagai implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 mengandung ketentuan bahwa garis pangkal kepulauan Indonesia ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1998_61_DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL.pdf
TITIAN WAKTU PERJUANGAN ATAS WILAYAH NKRI
TENTANG WILAYAH NEGARA. 2002, JULI. PP NO.38 TH 2002 MENETAPKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN .... Penentuan batas laut yang dianut Indonesia adalah regim hukum ...
http://sidratul.web.ugm.ac.id/artikel/Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Sc.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 2000 ...
Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri. ... Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil dan di dalam ...
http://palembang.bpk.go.id/web/files/2009/11/PP-Nomor-25-Tahun-2000-Tentang-Kewenangan-Pemerintah-dn-Kewenangan-Provinsi-Sebagai-Daerah-Otonom.pdf
PP 17/1988, PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN LAUT Oleh ...
Kapal Laut Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap demikian .... a.dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan .... Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. ...
http://www.pma-japan.or.id/baru/pma-japan/admin/download/reg/PP_17_1988_IND.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25
TAHUN 2000 ...
f Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil dan di ..... dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
http://www.mki-online.org/mki_online_files/Regulasi/PP Nomor 25 tahun 2000 _kewenangan daerah_.pdf
STATUS KEPEMILIKAN LAHAN PADA KAWASAN PANTAI DAN HUTAN MANGROVE
Pada dasarnya kawasan pantai merupakan wilayah peralihan antara .... tetapi, mungkin dapat digunakan PP No. 8/1953 yang mengatur tentang ... Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh "Konvensi Hukum Laut PBB" ... kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk ...
http://www.dephut.go.id/files/STATUS KEPEMILIKAN LAHAN PADA KAWASAN PANTAI DAN HUTAN MANGROOVE.pdf
PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2006
TENTANG ...
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Pemerintah Indonesia .... DLKR Pelabuhan, adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan ...
http://www.presidensby.info/DokumenUU.php/365.pdf
Stretegi Utama Jejarin g Kawasan Konservasi Laut
Grand Strateg y ...
dan tinjauan aspek hukum (UU, PP, Perpu, Kepmen, peraturan perundangan dan kebijakan lainnya); .... konservasi laut wilayah lainnya. Perbedaan-perbedaan ini .... Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 ...
http://images.surajis.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R@tIhgoKCDAAAFtEjMA1/Buku Grand Strategy MCA Networks.pdf?nmid=88247807
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2002
...
wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau ..... Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, Indonesia dapat ...
http://www.indomarinav.com/admin/upload_files/PP 37-2002.pdf
PP No.23 Th.2007
diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan ... terdapat pengecualian terhadap wilayah hukum kepolisian yaitu di wilayah Indonesia ada ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2007/2007/pp/pp23_2007.pdf
MODEL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN
telah merativikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS, 1982) dengan ... wilayah pesisir untuk kabupaten/kota di Indonesia, khususnya dengan keluarnya UU no ...... 1, pp. 44-68, Decision Science. Department, School of Business, ...
http://geografi.ums.ac.id/ebook/Regional Analysis/pengelo_pesisir_cilacap.pdf
file://C:\Rudy 6\Data CD Baru Banget (2005)\PERATURAN_PEMERINTA
tentang Hukum Laut Tahun 1982 menentukan lebih lanjut mengenai hak dan .... mengandung ketentuan bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah ...
http://www.papua.go.id/ddpperik/Regulasi/PERATURAN_PEMERINTAH/PP-36-2002.pdf
1 2
