tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan 9 tahun 1999.pdf - PDFQueen - PDF Search engine. Free unlimited pdf search and download.

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas. Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sedangkan dalam pelimpahan ...

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASHcb24.dir/doc.pdf

9 Tahun 1999 tentang Tata cara. Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak pengelolaan. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan ...

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH0177/284acee8.dir/doc.pdf

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan. Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan untuk dilaksanakan ...

http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/permenegagraria_9_1999_srtpeng.pdf

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara untuk dilaksanakan sebagaimana ... Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara ... badan lain dengan Hak Pengelolaan. Sedangkan kewenangan untuk memberikan Hak ... tersebut haruslah tegas-tegas memerintahkan pembatalan keputusan ...

http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/permenegagraria_3_1999_srtpeng.pdf

NOMOR 9 TAHUN 1999. TENTANG. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN ...

http://id.ndaru.net/wp-content/uploads/peraturan-mna-kbpn-nomor-9-tahun-1999-ttg-tata-cara-pemberian-dan-pembatalan-hak-atas-tanah-negara-dan-hak-pengelolaan.pdf

a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik ... perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan : .... berlaku bagi mereka termasuk prosedur/tata cara memperolehnya. ... 2. Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1999.

http://id.ndaru.net/wp-content/uploads/pmdn_06_1972.pdf

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. 12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan ...

http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_179.pdf

Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara. Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak. Pengelolaan, Software Peraturan Perundangan SIPURI, CV. Bimantech, Malang.. INTERNET: ...

http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/256/jiptummpp-gdl-s1-2008-muhammadta-12796-1_Pendah-n.pdf

Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. 10. Peraturan Pemerintah Daerah Kota ...

http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Kpts.124.xxx.HK.VI.2003.pdf

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. 20. Keputusan Menteri Perhubungan ...

http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/permen/2002/km_no_5_tahun_2002.pdf

Nomor 175 Tahun 1999;. 11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang ... Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas. Tanah Negara; ...

http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/permen/2000/km_11_tahun_2000.pdf

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan. Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. 16. Surat Edaran Menteri Negara ...

http://pla.deptan.go.id/pdf/14_PEDOMAN_TEKNIS_sertipikasi_tanah_bpn_2009.pdf

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat .... mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut sesuai peraturan ..... sudah diperoleh menjadi batal dan tanah yang telah diperoleh diambil alih .... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 171.

http://perkim-bappenas.info/doc/pdf/peraturan_pemerintah/pp80-99-RUMAH.pdf

berkaitan dengan tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan ditetapkan ..... 9. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan .... Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di .... mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. ...

http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1996/04-96.pdf

dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli haruslah berupa akta ..... perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat ..... sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang ... tata cara sebagaimana yang berlaku bagi penjualan kekayaan negara pada ...

http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1999/017-99.pdf

9 Tahun 1999 tentang Tatacara. Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan. Hak Pengelolaan;. 26. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun ...

http://www.jkpp.org/downloads/permen_No31-2006.pdf

(6) Hak pengelolaan dan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat ... (3) Persyaratan dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ... menjadi batal dan tanah yang telah diperoleh diambil alih oleh Badan Pengelola .... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 171 ...

http://www.jkpp.org/downloads/PP_No80-1999.pdf

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata. Cara Pemberian dan Pembatalan Tanah Negara dan Hak. Pengelolaan. 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang ... 9. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang bagi pemegang hak ...

http://lbhposmbo.org/files/RaqanPertanahan.pdf

dan pembatalan pemberian hak atas tanah negara maka bentuk kewenangan yang akan didelegasikan sebagaimana dimaksud Ke- pres No 154 Tahun 1999 dan Permen/Ka ...

http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/8Reformasi Delegasi Kewenangan Pengelolaan Tanah Negara.pdf

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara ... 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan .... Pengelolaan tata usaha kepegawaian. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah : ..... pemberian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan badan ...

http://bkd-kotatangerang.net/bkd3/download/sotk/Microsoft Word - 11. DinasPertanahan.doc.pdf

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ... 1999 tentang Jasa Konstruksi. (Lembaran Negara. Republik Indonesia 1999 Nomor 54, Tambahan ..... a. tata cara pemanfaatan atau penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan ... I Hak atas tanah dari suatu lingkungan dimana condotel akan dibangun dapat berstatus ...

http://pptsp.denpasarkota.go.id/peraturan/file_peraturan/PerwaliNo42Th2007-Condotel.pdf

9. Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. 30. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun ...

http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/permenpera31permen-m-2006.pdf

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Badan Pengelola sebagaimana ..... (6) Hak pengelolaan dan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ..... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 171 ... lokasi dan penyediaan tanah, pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya ...

http://www.mpbi.org/files/peraturan/pp-80-1999_kawasan-siap-bangun.pdf

16 Des 2008 ... 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik .... 9 -. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan. RPRH diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 16 .... oleh lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan ... (2) Rehabilitasi lahan yang dibebani hak atas tanah menjadi ...

http://www.dephut.go.id/files/PP_76_08.pdf

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil ... 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak. Lingkungan; ... Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara .... IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan ...

http://www.dephut.go.id/files/382_05.pdf

menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang ... Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang telah .... (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh ..... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR : 30 ...

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1999_17_BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam ..... Tata cara permohonan dan pemberian perizinan serta pengesahan ... hak guna bangunan di atas hak pengelolaan baik sebagian maupun .... Sebelum Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara yang di ...

http://www.kotabogor.go.id/download/perda/perda-no15-2006.pdf

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, ... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan ..... (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan ... rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarannya, tata cara penyetoran dan ...

http://www.tarakankota.go.id/data/peraturan/perda182002.pdf

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, ... beratap genteng atau lainnya yang terletak di atas tanah pasar untuk tempat ..... (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ... (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka ...

http://www.slemankab.go.id/hukum/file/perda/perda 9 th. 2001 pasar.pdf

4 Sep 2009 ... Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ... Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 9. ... Tata Cara Pemberian IPK Dalam APL dan Pelepasan Kawasan Hutan ... hutan dan sanggup diberi sanksi pembatalan PK bila pelaksanaan ...

http://www.rimbawan.com/APHI0611/UU_ATURAN/2009/P.58 Menhut-II 2009.pdf

dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor ... 9. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air dalam arti luas mencakup ... (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air. .... (3) Tata cara prosedur pemberian izin penurapan mata air (SIPMA) dan izin pengambilan ...

http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/stories/pdf/perda2003/perda_10_2003.pdf

(4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan ... d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- ... dalam praktik telah diberikan hak atas tanah sesuai UU No. ... 42 Tahun 1999. Sesuai dengan konsep Penguasaan Negara di dalam pertimbangan hukum ...

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_Permohonan perkara 3 UU PW3PK.pdf

tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda ... Negara Nomor 3272);. 3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 ... Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan .... pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri ...

http://tanjungpinang.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/09/perda-no6-tahun-2006.pdf

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ...... (2) Hak pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Zona P2, Zona P3, Zona P4 dan ... diselenggarakan pula dalam rangka permohonan hak atas tanah. Pasal 42 .... (2) Bentuk, nilai, dan tata cara pemberian kompensasi dan atau bantuan ...

http://www.penataanruang.net/taru/nspm/Rakeppres-Jabodetabekpunjur-140604.pdf

Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan. Pembatalan Tanah Negara dan Hak. Pengelolaan. ... Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan hak-hak atas tanah yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Aceh. ..... Tanah yang dapat dilekatkan dengan hak pengelolaan adalah tanah negara yang tidak melekat ...

http://www.ajrc-aceh.org/file/Raqan%20Pertanahan%20hasil%20WS%20Grand%20Nanggroe%20tgl%2022-23%20Sept[1].pdf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, ... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara ...... (3) Hak pengelolaan dalam pemanfaatan ruang Zona P2, Zona P3, .... 2) perkembangan pemberian, pengakuan, pembatalan, .... dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan ...

http://www.jakarta.go.id/v70/direktorihukum/public/download/perpres_54_2008_jabodetabekpunjur.pdf

(9). Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ..... Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80%. (delapan puluh persen); dan ..... Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam .... Adapun mengenai akibat hukum karena pembatalan perjanjian itu ...

http://www.hampapua.org/skp/hukum/uu21-2001i.pdf

penggunaan hak dan cara perolehan hak yang bersangkutan. ... Sertifikat hak atas tanah adalah suatu produk pejabat Tata Usaha Negara .... Dalam praktik, terdapat kasus pemberian hak pengelolaan yang di atasnya ..... Peserta aktif Seminar Nasional Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Atas Tanah di Medan, tahun 1999. 9. ...

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_syafruddin_kalo.pdf

Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan ... izin atas penggunaan tanah kepada orang atau badan usaha .... (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ... administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. ... (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk ...

http://bengkalis.go.id/fileperda/2003_09.pdf

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ..... (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi ..... (2) Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan ... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 15 .... 1. terhadap tanah-tanah hak untuk calon lahan pengganti, ...

http://perencanamuda.files.wordpress.com/2010/03/pp_10_tahun_2010-tata-cara-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan.pdf

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang ... Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor .... (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi sebagaimana ... (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan ...

http://subang.go.id/perda_no_5_th_2002.pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan ..... 9 -. (4) Tatacara penggunaan tenaga kerja, pemberian izin, penyelenggaraan pelatihan dan .... d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan ...

http://acehinvestment.com/wp-content/uploads/2010/02/qanun-no5-penanaman-modal.pdf

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak. Lingkungan; ... dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha; ..... f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus; .... Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang pariwisata ...

http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/perdajogja_no_3_th_02_-_izin_restoran.pdf

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. ... Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan .... persetujuan Pemerintah / pemegang hak atas tanah. ... Pencabutan / Pembatalan IMB. Pasal 12 .... (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur ...

http://www.depok.go.id/perda/Perda No 2 Th 2001 Ttg Retribusi IMB.pdf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, ... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara ..... (2) Strategi pengelolaan persampahan Kawasan Jabodetabekpunjur ..... 2) perkembangan pemberian, pengakuan, pembatalan, .... dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan ...

http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/perpres/Perpres 54 2008.pdf

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, ... Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 .... (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui ... (2) Tata cara pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ...

http://epserv.unila.ac.id/jurnal/bahan pdf/daerah/perda_14_2001.pdf

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 ... Foto copy bukti hak atas tanah yang ditumbuhi pohon, dalam bentuk sertifikat yang .... (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .... bergerak dan cukup profesional dalam pengelolaan dan pemanfaatan kayu. elas. Pasal 9 ...

http://pakpakbharatkab.go.id/wp-content/uploads/2009/02/perda-no19-thn-2006.pdf

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran ..... bangunan, hak pakai atas tanah negara, atau hak pengelolaan. ... c. terpenuhinya syarat batal; dan d. pelepasan hak secara sukarela. .... c. tata cara dan persyaratan pemberian izin layak huni; d. tata cara dan persyaratan pengesahan ...

http://jdih.bogorkab.go.id/docs/perundangan/10 Tahun 2005.pdf

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 3839);. 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ... Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang ... Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah,izin lokasi dan ... (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha ...

http://www.cilacapkab.go.id/download/perda/Perda_Clp_2003_18.pdf

sistem pendukung usaha koperasi melalui pemberian stimulan ... 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor .... menjelaskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar .... (1) Ketentuan mengenal persyaratan dan tata cara pengelolaan bantuan perkuatan ...

http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu_permen/PERMEN/Pedoman_Teknis Bankuat.pdf