ASPEK PEMBIAYAAN DARI TINDAK PIDANA
Untuk tindak pidana tertentu, seperti makar atau separatisme, pendekatan pembiyaan ini dapat mencegah pembiayaan makar atau separatis. ...
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/10_aspek-pembiayaan-tindak-pidana_x.pdf
7.
Recidive
Kejanggalannya adalah adanya beberapa tindak pidana yang tidak dimasukkan dalam beberapa kelompok jenis ini, seperti Pasal 104. (delik makar), Pasal 281-303 ...
http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7. Recidive.pdf
Ref: TG ASA 21/2009/45
kejahatan seperti misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340), dan tindak pidana makar (Pasal. 104)4.Seluruh ancaman pidana mati yang tertulis dalam ...
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/022/2009/en/9e9058f5-b24c-42e5-ae6a-6045a888e66d/asa210222009in.pdf
BUKU KEDUA
TINDAK PIDANA BAB I TINDAK PIDANA
TERHADAP KEAMANAN ...
yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15. (lima belas) tahun. Bagian Kedua. Tindak Pidana Makar. Paragraf 1 ...
http://www.elsam.or.id/pdf/Buku_II_RKUHP.pdf
Kitab Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang Hukum Pidana ...
bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. ...... Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu ...
http://www.elsam.or.id/pdf/kitab_uu_hukum_pidana_buku_kesatu_psl_1_103.pdf
RINGKASAN PERKARA
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana makar atau perbuatan lain yang memecah ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/resume_sidang_resume perkara skln 004.pdf
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN
...
Artinya orang melakukan tindak pidana makar yang diancam dengan pidana mati tidak terkena ketentuan ini, padahal bagi hukum pidana, jenis ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/risalah_sidang_Perkara14 .puu-2007, 19 JULI 2007.pdf
i ABSTRAK ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
PIDANA ...
pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan ... terhadap pelaku tindak pidana narkotika/psikotropika (Pasal 82 UU ...
http://skripsi.unila.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/ANALISIS-UPAYA-HUKUM-TERHADAP-PENJATUHAN-SANKSI-PIDANA-MATI-PADA-PERKARA-NARKOTIKA.pdf
DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN ...
dalam memberikan dasar pertimbangan pemberatan pidana pada tindak pidana ..... 140 (3); makar berencana terhadap kepala negara sahabat. - Pasal. ...
http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASHd94c/4ef030d0.dir/doc.pdf
PP awal
Di dalam pasal-pasal tindak pidana yang berkaitan dengan pemerintahan disebutkan istilah makar namun tidak dijelaskan criteria/cara-cara/perbuatan-perbuatan ...
http://reformasihukum.org/file/kajian/PP awal (1).pdf
P U T U S A N
tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;. Bahwa sangat ironis ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang ...
http://reformasihukum.org/file/putusan/Putusan 024 PUU-III-2005.pdf
JUSTICE UPDATE
pidana berdasarkan Pasal 106 dan 107 dari KUHP Indonesia.1 Pasal 106 mengatur tindak pidana “makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah ...
http://www.jsmp.minihub.org/Justice update/2005/June 2005/30jun05_lt_obressive_JU15(b).pdf
KE ARAH MANA PEMBARUAN KUHP? ELSAM 2005
jenis tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP lama, begitu juga pengklasifikasiannya. Misalnya tindak pidana makar, diklasifikasi ke dalam 'tindak ...
http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan/Position Paper Elsam RUU KUHP 7.pdf
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN ELSAM 2005
Tindak pidana Pasal 262 ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut. 8. 269 ayat (2). Makar terhadap Kepala Negara. Sahabat ...
http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan/Position Paper Elsam RUU KUHP 3.pdf
...Samenspanning...
ada beberapa tindak pidana diantaranya. Pasal Tindak Pidana. Pasal Tindak Pidana. 220. (1). Makar. 296. Tidak melaporkan adanya permufakatan jahat ...
http://reformasikuhp.org/opini/wp-content/uploads/2008/07/permufakatan-jahat.pdf
Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di
Indonesia
Hukuman Mati dalam Berbagai Tindak Pidana dan Peraturan lainnya di Indonesia ... tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar), pasal 340 KUHP tentang ...
http://reformasikuhp.org/opini/wp-content/uploads/2008/05/mengenai-hukuman-mati.pdf
PIDANA
MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum .... Pasal 140 aY3t 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahruddin.pdf
PERDA 13 2006
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. »121. (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan ...
http://www.banyumaskab.go.id/v2009/files/perda/perda2006/Perda No 13 Thn 2006.pdf
Perda 15 2006 Perangkat
korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana ...
http://www.banyumaskab.go.id/v2009/files/perda/perda2006/Perda No 15 Thn 2006.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya ...
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/PP_17_2005.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG ...
11 Feb 2005 ... melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan ...... terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ...
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/PP_6_Tahun2005.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 ...
melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP 17 Tahun 2005 - A-Perubahan PP No 6 2005.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (2) Kepala daerah dan/atau wakil ...
http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/uu-32-2004.pdf
KEPOliSIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT ...
terhitung sejak nari Jumat tanggal 29 Juni 2007, telah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUH.Pidana dan ...
http://blog.rms-government.eu/pdf/juni 2007.pdf
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT ...
29 Juni 2007 telan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana. Makar dan Perrnufakatan Jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primer 106 KUHPidana Subsider pasal ...
http://blog.rms-government.eu/pdf/juli 2007.pdf
Perpu No.172005 New
k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ...
http://www.sukabumikota.go.id/hukum/perpu172005 perubahan pilkada.pdf
Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ...
Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, adalah makar dan terorisme. Tindak pidana makar merupakan tindak pidana yang masih dipertahankan di dalam ...
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/background-paper-rkuhp-2005-elsam.pdf
Hapuskan
Hukuman Mati dalam RUU KUHP
tindak pidana dalam RUU. KUHP terlihat tidak jelas ... banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, ... Makar terhadap Kepala Negara. Sahabat ...
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/fa-kuman-mati.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 ...
pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2005/017-05.pdf
PP
54-2004
melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (3) Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2004/054-04.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. ...
http://www.mojokertokab.go.id/mjk/dok/perda/PERDA No 11 Th 2006.pdf
Catatan Diskusi “Telaah Instrumen Legal Keamanan Nasional”
pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai sebuah potensi bagi ... kemungkinan digunakannya pasal-pasal mengenai makar dalam KUHP oleh aparat hukum. ...
http://www.propatria.or.id/download/Catatan Ringkas/telaah_instrumen_legal_kamnas.pdf
ffCA3f too
pernah.dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuh, p.dana penjara. Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ...
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2005/17TAHUN2005PPLamp.pdf
PERSANDINGAN REVISI PP 151
tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/move_pp/PP17Thn2005.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 ...
tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat ...
http://www.jdihukum.semarang.go.id/pp/2005/PP17-05pemilihan pengesahan pemberhentian kepala &wk kepala daerah.pdf
L E M B A R AN D A E R A H KABUPATEN BALANGAN NOMOR 04 TAHUN 2007
...
berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. ...
http://banjarmasin.bpk.go.id/web/peraturan/balangan/LAIN-LAIN/PERDA_BALANGAN_2007_04_SOTK_DESA.pdf
Satuan Acara
Pengajaran
Percobaan, makar, permufakatan jahat. Media. Referensi. Aktivitas. Minggu 5. Materi. Penyertaan melakukan tindak pidana. Media. Referensi. Aktivitas ...
http://sap.ui.ac.id/main/pdfsap2/HPI20103-311569.pdf
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan Negara. This watermark does not appear in the ...
http://www.oganilirkab.go.id/upload/attachment/PERDA 07 TAHUN 2008____1469.pdf?PHPSESSID=2de9614e1025b25b7743164b1a948b1a
LAMPIRAN
1 : BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN ...
tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model BB7-KWK) ada. 18. Surat pernyataan tidak pernah melakukan ...
http://mycityblogging.com/bekasi/files/2007/12/1594.pdf
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. ...
http://www.wonogirikab.go.id/pustaka/file/perda/Perda_No_5_th_2007.pdf
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak ...
http://www.wonogirikab.go.id/pustaka/file/perda/Perda_No_6_th_2006.pdf
Papuaweb:
PP54/2004 (Majelis Rakyat Papua)
melakukan tindak pidana koropsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 3. Pemberhentian dan pemberhentian sementara ...
http://www.papuaweb.org/goi/pp/2004-54.pdf
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
rnelakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya. Keputusan Presiden ini. KEENAM: ...
http://know.brr.go.id/dc/legislation/GOVERNMENT/2005/20050830_Keppres_22-2005.pdf
PENJELASAN
KUHP BARU EDIT PEBRUARI 2008.rtf
pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri secara ...
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/RUU/2008/KUHPpjls2008.pdf
BUKU KEDUA EDIT PEBRUARI 2008.rtf
orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Bagian Kedua. Tindak Pidana Makar. Paragraf 1. Makar terhadap Presiden dan Wakil ...
http://www.djpp.depkumham.go.id/files/RUU/2008/KUHPBukuII2008.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 6 TAHUN 2006
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan. Negara; ...
http://bimakab.go.id/perda/Perda Nomor 6 Tahun 2006.pdf
PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. ...
http://www.lampungtengah.go.id/uploadfiles/Perda_No_09_2006.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 22 ...
http://www.humas.ketapang.go.id/regulasi/Perda Nomor 5 Tahun 2007.pdf
PERDA
NOMOR 7 TAHUN 2006
berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 35 ...
http://www.takalarkab.go.id/files/PERDA NOMOR 7 TAHUN 2006.pdf
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 7 – KWK). 17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan ...
http://www.kpujatim.go.id/lap/Kep_KPU_Prov_Jatim_No_10_Tahun_2008.pdf
1 2
