UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1955 ...
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 7 TAHUN 1955. TENTANG. PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA. EKONOMI. PENJELASAN UMUM ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU DARURAT/UU DARURAT_1955_7_PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI.pdf
fUNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1958 ...
Pasal 1 ayat (1) sub le Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun. 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU DARURAT/UU DARURAT_1958_8_PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 _LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27_ .pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG
...
undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah ... 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2001/07-01.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2001 TENTANG ...
Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan ... 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2001/06-01.pdf
PERPU 1-1960
14 Feb 2005 ... Pasal 1 sub 1e Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Perpu_1_1960_soekarno.pdf
PERPU 21-1959
14 Feb 2005 ... Menurut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim untuk memilih antara hukuman badan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Perpu_21_1959_soekarno.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
...
Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat. Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan ..... Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2004 tentang Persetujuan ...
http://www.polri.go.id/images/dat_turdur/20070926021824.pdf
Bentuk:
UNDANG-UNDANG
(UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor ...
1955 (P. 53/1955). LAMPIRAN. UNDANG-UNDANG DARURAT No. 5 TAHUN 1950. TENTANG .... Page 7 of 11. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 - 1997. 06/01/2008 ...
http://hukum.banten.go.id/dokumen/UU 55 NO 8.pdf
Bentuk:
UNDANG-UNDANG
(UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor ...
Pasal 7. Peraturan-peraturan yang dianggap perlu berhubung dengan penukaran termaksud ... NOMOR 1 TAHUN 1955. TENTANG. PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. ...
http://hukum.banten.go.id/dokumen/UU 55 NO 1.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2002 TENTANG ...
dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan .... Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 7 Juni 2000 Nomor 04 ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2002/UU_2002_6.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN
2003 TENTANG ...
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang ... undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia .... (7) Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2003/UU_2003_37.pdf
1 of
14
Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang ... 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ...
http://www.kejari-jaksel.go.id/useruploads/uu/1249815571.pdf
b. bahwa
dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan ...
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan. Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam ... Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran ... 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ...
http://kejari-jaksel.go.id/useruploads/uu/1249815106.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 1990 TENTANG ...
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan. Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai ... (Lembaran Negaara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran ...
http://www.pengembangankawasan.net/upload/pp_3_90.pdf
Yogyakarta, 12 Juni 1957 LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
...
Alaman Nomor 7 Tahun 1924 hal pemberantasan hama tupai sudah tidak ... Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/perda/55PD011.pdf
LEMBARAN DAERAH
2. Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan. Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1958; ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/perda/58PD009.pdf
PP No.22.Th.2007
Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka ... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2007/2007/pp/pp22_2007.pdf
PP 23
Tahun 2008
Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. ... lain termasuk Kantor Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan. Bangsa-Bangsa; ... 7. memberikan perlindungan terhadap pekerja, bangunan, arsip- ... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/2008/pp/2008pp23.pdf
RANCANGAN UNDANG -UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : ……. TAHUN 2007
...
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 Tentang ... 7. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan ...
http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/08/ruu-tentang-keistimewaan-yogyakarta-jurusan-ilmu-pemerintahan-fisipol-ugm-100707.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG
...
Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang ... 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/UU2001/UU No.8 Thn 2001.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG
...
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran ... dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan ...
http://www.pemko-batam.go.id/Undang/move_uu/UU37Thn2003.pdf
PENETAPAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
TAHUN 1959 WEWENANG ...
Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No.27), tindak- pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan ...
http://www.badilag.net/data/Penpres/PENPRES_1959_5.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG
...
Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat ...... Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, ...
http://www.mastel.or.id/files/regulasi/UU_No._10_Tahun_2004_Pembentukan_PerPu.pdf
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 19, 1974
HAK MILIK ...
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pen- .... diangsur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedikitnya dengan angsuran yang sama. Pasal 7 ...
http://www.djkn.depkeu.go.id/download/Peraturan/PP/PP1974/PP1974-16.pdf
LAMPIRAN 1
Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik ...... ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, ...
http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pdf
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 27, ...
http://www.banjar-jabar.go.id/files/PERDA NOMOR 13 TAHUN 2004 (Ketentuan Pendaftaran Gudang-Dinas Perindakop).pdf
Nomor11 seri B-5.pdf
2 Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun. ' 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ... 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( ...
http://www.sukabumikota.go.id/hukum/Perda 2001/Nomor11 seri B-5.pdf
Nomor8 seri B-2.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 ... Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33. ... 7. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip ...
http://www.sukabumikota.go.id/hukum/Perda 2001/Nomor8 seri B-2.pdf
MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 2
TAHUN 1960 ...
Bank Negara Indonesia (Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1955; L.N. 1955 – 5). e. Bank Tani dan Nelayan (Undang-Undang No. 7 tahun 1958; L.N. 1958 – 137). ...
http://aansetya.files.wordpress.com/2009/01/pma_02_1960.pdf
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
16 Sep 2009 ... Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang. Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2009/09/Draft permendag SIUPL_salinan.pdf
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
16 Sep 2009 ... Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan,. Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara ...
http://www.depdag.go.id/files/regulasi/2009/09/46_SIUP.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2008 ...
(1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat .... didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang. Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang ... 7. memberikan perlindungan terhadap pekerja, bangunan, arsip- ... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang ...
http://www.bnpb.go.id/website/documents/produk_hukum/pp/PP23_ 2008PERANSERTA.pdf
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun. 1950 Jo. ... 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun ... 7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang ...
http://www.gunungkidulkab.go.id/pustaka/peraturan_menteri_dalam_negeri.pdf
a. bahwa
dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera ...
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ... Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang ...
http://ihkeren.com/hukum/regulasi/uu/2001/uu_07_2001.pdf
a. bahwa
dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera ...
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-undang ...
http://ihkeren.com/hukum/regulasi/uu/2001/uu_06_2001.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG
...
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, ..... (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang .... kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran ... dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 ...
http://www.menkokesra.go.id/inspektorat/uu/UU_17_03_keuangan_negara.pdf
a. bahwa dengan
perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera b ...
21 Jun 2001 ... Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan ... 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan ...
http://www.cetro.or.id/uu/uu/uulinggau.pdf
1 of 14
Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang .... Banyuasin tanggal 7 Juni 2000 Nomor 04 Tahun 2000 tentang Dukungan dan ...
http://palembang.bpk.go.id/web/files/2009/11/UU-No.6-Thn-2002-ttg-Pembentukan-Kab-Banyuasin.pdf
1 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 10
TAHUN 2007 TENTANG ...
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan. Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, ...
http://palembang.bpk.go.id/web/files/2009/11/Perda-Nomor-10-Tahun-2007-tentang-Perubahan-Perda-No-26-Tahun-2002.pdf
www.legalitas.org
Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka ... 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang ...
http://www.karokab.go.id/produk_hukum/permendagri2006/PermenDagri18-2006.pdf
www.legalitas.org
Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka ... 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan ...
http://www.karokab.go.id/produk_hukum/permendagri2006/PermenDagri19-2006.pdf
C:\Documents
and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN ...
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun. 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya ... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang ...
http://els.bappenas.go.id/upload/undang-undang/pp-22-2007.pdf
Perda
No. 5 Th 2008
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang. Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana. Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 ...
http://www.sambas.go.id/data/pdf/Perda No. 5 Th 2008.pdf
1 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NO. 6 TH. 2008
PERATURAN DAERAH KOTA ...
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,. Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1955 ...
http://www.depok.go.id/perda/Perda No 06 Th 2008 Ttg Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.pdf
Nomor 3 Tahun 2002 Tentang SIUP
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang. Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana. Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, ...
http://www.depok.go.id/perda/Perda No 3 Th 2002 Ttg SIUP.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENT ANG
...
1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan ... untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan ... September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara .... Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang ...
http://hrwg.org/attachments/083_UU12-2005_Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik.pdf
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16/M-DAG ...
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,. Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun ...
http://www.doingbusiness.org/documents/LawLibrary/Indonesia-Warehouse-Registration-Requirements.pdf
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31
TAHUN 2005 ...
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang .... 7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 ...
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/115.pdf
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
...
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak. Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, ...
http://www.cicods.org/upload/database/kepmenperindag_73MPPKep32000.pdf
Sejarah
Lampung Selatan
Pada Tahun 1956, dengan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956 pembentukan Kabupaten Lampung ... Pada tahun 1955 sampai dengan 1956 dijabat oleh R.Abu Bakar. ... 7. Pada tahun 1973, kurang lebih tujuh bulan sebelum pemilihan Bupati yang baru, ...
http://www.wakapela.110mb.com/sejarah/05_lamsel.pdf
1 2
