PEMETAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH, DAERAH OTONOM PROPINSI DAN
...
J. PENANGGULANGAN WABAH DAN BENCANA YANG BERSKALA ... ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA YANG MELIPUTI PERLINDUNGAN, ... OTONOMI DAERAH YANG MELIPUTI PEMBERIAN PEDOMAN, ... DI BIDANG PERTANIAN. ☑ BERDASARKAN PASAL 11 AYAT (1) UU NO. ...
http://www.deptan.go.id/setjen/ortala/kewenangan.pdf
1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi ... (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang ... Seksi Bantuan Korban Bencana Alam & Bencana Sosial ; ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-parmout-07-10.pdf
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 21 TAHUN 2000 SERI
D NOMOR 8 ...
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi serta Peraturan ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah; ... Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha- ...
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/perda-00-24.pdf
a. bahwa dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah
...
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .... a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang ..... b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/pp7001.pdf
OTONOMI
DAERAH SEBUAH SOLUSI ATAU MENAMBAH KONFLIK PENGELOLAAN
...
lahir Undang-Undang Republik Indonesia No.18/1997 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah, disusul dengan ... bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politk luar negeri, .... Pertanyaan timbul setelah bencana melanda, alam menunjukkan ... Otonomi daerah khususnya pengelolaan sumberdaya alam yang ...
http://rudyct.com/PPS702-ipb/08234/hardian.pdf
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
...
Menimbang: a. bahwa bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 ... Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi ... kemanusiaan, operasi pemulihan pemerintah daerah, operasi penegakan ... d. melakukan koordinasi seluruh kegiatan penanganan Aceh pasca bencana di bidang politik ...
http://www.propatria.or.id/loaddown/RUU ProPatria/Draf Perpu tentang Penanganan Pasca Bencana di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam [Working Group ProPatria].pdf
Otonomi Daerah dan peluang kehancuran sumberdaya
alam dan lingkungan
kemudian menimbulkan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor akan berdampak juga ... Di satu sisi desentralisasi kewenangan di bidang politik dan kebijakan .... Undang-undang Otonomi Daerah beserta Juklak. Penerbit Arkola. 2000 ...
http://www.damarnet.org/download/Otonomi Daerah & Lingkungan....pdf
Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah
terhadap Beberapa ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BNgakan0701.pdf
www.parlemen.net PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. ... otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada ... Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan ...
http://www.kontras.org/aceh/data/UUPA pejelasan No 11 Tahun 2006 ttg Pemerintahan Aceh FINAL.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK ...
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah otonom .... Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah ...... Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam. ...
http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/uu_18_th_1997_ttg_pajak_daerah_&_retribusi_daerah.pdf
BUPATI BANGKA
8 Sep 2008 ... Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan ... a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan ..... di bidang penanggulangan fisik darurat bencana alam; ...
http://www.bangka.go.id/data/sekda.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG ...
otonomi daerah, maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan ... pengelolaan sumber daya alam, antara lain, di bidang pertambangan .... pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang ...
http://www.penataanruang.net/taru/hukum/UU/UU_No25-1999.pdf
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 62 Tahun 1998 TENTANG PENYERAHAN ...
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ... Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Penyerahan Urusan ... mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta .... Segala pungutan di bidang kehutanan di Daerah sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan ...
http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_62_1998.pdf
Peraturan
Pemerintah No. 62 Tahun 1998 Tentang : Penyerahan ...
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan ... Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 .... Segala pungutan di bidang kehutanan di Daerah sebagai konsekuensi dari ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/E00-1998-00062.pdf
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi ... otonomi daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-. Undang Dasar 1945. ... dalam perizinan, perencanaan, dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan dan .... melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, ...
http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/images/content/893369153.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan ..... mengejar kemajuan di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah berkewajiban ... d. korban bencana alam. Ayat (2). Cukup jelas. Ayat (3). Cukup jelas ...
http://prppusat.googlepages.com/UUNomor21Tahun2001tentangOtonomiKhus.pdf
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 50
Tahun ...
Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara: Tahun 1999 Nomor 60. ..... kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan kehutanan. ... Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan pariwisata alam; ... Penyelenggaraan Pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, ...
http://bkdbatola.web.id/PDF/Kepmen No 50 Thn 2000.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG ...
15 Okt 2004 ... otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; ... ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat : 1. ...... undang yang terkait dibidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 ...... Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” antara lain bencana alam. ...
http://www.mastel.or.id/files/regulasi/UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf
BAB IX
PEMBANGUNAN DAERAH A. UMUM Tuntutan politik yang
telah ...
dan revitalisasi kawasan di 10 kota; dan (12) penanggulangan bencana alam dan ..... bidang keamanan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah ... adalah: (1) menerapkan Undang-undang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh ... prasarana umum di bidang pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, maupun sarana ...
http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc_kota/bappenas.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan .... retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan. ... salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ...
http://sumbawabaratkab.go.id/ksb/images/perda/Perda No. 10 Th. 2006 ttg Retribusi Tempat Rekreasi.pdf
PENGORGANISASIAN
KESEHATAN DAERAH
12 Mar 2008 ... daerah di bidang kesehatan, Kepala Daerah dibantu oleh ..... kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Meskipun UU Nomor 22 tahun 1999 ... kemungkinan mengalami bencana alam. Bencana alam selalu mengakibatkan ...
http://www.depkes.go.id/downloads/p.pdf
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR : 31 TAHUN ...
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang. Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan ... unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Prasarana ..... penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam. ...
http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Perda/perda_prov_nad_no_31_tahun_2001.pdf
PERDA
9 TH 2006
c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; ... melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; .... perwujudan otonomi daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang ...
http://www.cilacapkab.go.id/download/perda/Perda_Clp_2006_09.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber .... lingkungan beraspek geologi dan penanggulangan bencana alam geologi. ... Daerah di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta tugas lain yang diberikan ... dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan ...
http://hukum.kubarkab.go.id/uploads/(Nomor 16) Perda Dinas Pertambangan & LH.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ...... Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini .... Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud dalam Undang-undang ini ..... d. korban bencana alam. Ayat (2). Cukup jelas. Ayat (3). Cukup jelas ...
http://regional.coremap.or.id/downloads/UU_No_21_Thn2001_Ttg_Otonomi_Khusus_Bagi_Propinsi_Papua_1241495634.pdf
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah ... I. Menyerahkan Urusan di bidang Sosial sebagai Urusan Otonomi di lapangan ... Pemberian bantuan kepada korban bencana, terkecuali bencana bersifat nasional ; ... WAKIL GUBERNUR. KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. PAKU ALAM VIII ...
http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/data/sk_gub/1987/87SKGUB196.pdf
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 11 SERI B. 11
TAHUN 2002 ...
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang. Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam ..... bencana alam dan kerusuhan. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan ... melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. ...
http://www.solokkota.go.id/downloads/peraturan_daerah/Perda_No_09_Tahun_2002.pdf
PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN ...
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang ... Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ... Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah ..... d. korban bencana alam. Ayat (2). Cukup jelas. Ayat (3). Cukup jelas ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2001/Penjelasan_2001_21.pdf
Perda Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan & Energi Kab.
Muba ...
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ... Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban ... Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan dan Energi sesuai .... pengrusakan lingkungan dan bencana alam geologi. Pasal 13 ...
http://ihkerenopendirectory.net76.net/server/www.ihkeren.com/hukum/Peraturan Daerah/Kabupaten/Musi Banyuasin/2007-09.pdf
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,
Pemerintah ...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ...... (6) berada di daerah yang mememiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan .... b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga ...
http://www.bpmigas.com/perkapalan_maritim/regulasi/pp69th2001kepelabuhanan.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG ...
15 Okt 2004 ... c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .... kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, ...... sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara ...
http://partai.info/uu-hukum/uu_no_33_th_2004.pdf
PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN KETERANGAN
...
... Undang. Undang Dasar 1945: membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang .... banjir dan bencana alam di berbagai daerah. Namun berdasarkan indikator- ..... program-program di bidang pertahanan dan keamanan akan diarahkan untuk ... penguatan ketataprajaan lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah, dan ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/speeches_clipping/normal/megawati22.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 04 TAHUN 2002
TENTANG LARANGAN ...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, ... Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah; ... Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom ... disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama ...
http://www.tarakankota.go.id/data/peraturan/perda042002.pdf
LEMBARAN DAERAH
Bencana alam. 2. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. ... Berdasarkan makna pemberi otonomi Daerah, maka dasar Pemikiran Peraturan Daerah ... ketentuan menangani Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang. ... Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah, Keputusan ...
http://database.kalbarprov.go.id/_hukum/berkas_hukum/perda no 5 th 2001.PDF
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6
TAHUN 2005 ...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam ..... lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan; .... Dalam rangka pengelolaan potensi Daerah dibidang Pelayanan ...
http://sijunjung.go.id/Download/perda2005/6thn2005.pdf
LAGU
MENGHENINGKAN CIPTA LAGU INDONESIA RAYA MENGHENINGKAN CIPTA MC
Indonesia terletak di wilayah rawan bencana alam, oleh karena itu ... Otonomi daerah pada prinsipnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas ... Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, utamanya yang terkait ... Dalam rangka memperkuat peran perempuan Indonesia di bidang politik, ...
http://www.ginandjar.com/public/06_23Agustus_edited.pdf
-1-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG ...
serta peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah ... Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonomi ...... pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam. Huruf c. Cukup jelas. Pasal 25 ...
http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/pnu/uuno.18th1997.pdf
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DALAM
OTONOMI ...
Sumber Daya Alam Hutan di Tana Toraja adalah seluas 156.906 ha terdiri dari ... menentukan kebijakan-kebijakan dibidang kehutanan sesuai dengan kondisi dan potensi ... Sejalan dengan berlakunya UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan ..... bencana, pembuatan pondok upacara dan lainnya ...
http://sulawesi.cseas.kyoto-u.ac.jp/final_reports2007/article/23-hadijah.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG ...
15 Okt 2004 ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi ..... pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang ...... Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” antara lain bencana alam. ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/32-04.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23
TAHUN 2001 TENTANG ...
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ... tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan ..... diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan ... tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi daerah yang ...
http://www.mojokertokab.go.id/mjk/dok/perda/PERDA No 23 Th 2001.pdf
LEMBARAN DAERAH
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1950; .... melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang sumber daya air, pertambangan dan energi. .... pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana alam sungai. ...
http://kebumenkab.go.id/data/produk_hukum/perda_2004/sdadantamben2004.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG ...
Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor ..... keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada Daerah dapat dialokasikan Dana ... sumber daya alam, antara lain, di bidang pertambangan umum, pertambangan ...
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/UU25_99.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998 ...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ... guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta .... Pemerintah tentang penyerahan urusan di bidang kehutanan masih berlaku sepanjang ...
http://www.dephut.go.id/files/PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998.pdf
PERATURAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ...
56) Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran. Negara Tahun 1956 Nomor 57), ... Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan .... Pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota dibidang Pekerjaan Umum dan ..... Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan SOS; ...
http://www.bandarlampungkota.go.id/dokumen1/200810003.pdf
I.
PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan ... undang yang terkait di bidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden ...... Yang dimaksud dengan peristiwa tertentu antara lain bencana alam. ...
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU32-2004PemdaPenjelasan.pdf
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN
...
kepada Daerah, dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan ... latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan. .... sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan. ... keadaan luar biasa seperti bencana alam, wabah dan sebagainya. ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1987_7_PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH.pdf
Page 1 of 6 2/19/2006
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/pp/25_00.htm
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ... Penetapan kriteria dan standar penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada ... f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang ... (4) Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari ...
http://www.undana.ac.id/images/data/PP_No.25_00_Kewenangan_PemProp.pdf
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah-daerah Kota Besar ... oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. ... a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ..... m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam ...
http://www.jdihukum.semarang.go.id/perwal/2008/perwal 54 th.08_Kecamatan.pdf
PERATURAN
DAERAH KOTAPALOPO NOMOR : 02 TAHUN 2004 TENTANG
...
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan .... antara lain untuk mengansur, karena bencana alam dan kerusuhan. ... Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 ...
http://palopokota.go.id/perda/Perda Nomor 2 Tahun 2004.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain ... Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah adalah ... masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ; ... daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun ...
http://www.bintunikab.go.id/files/hukum/PERBAIKAN RAPERDA BINTUNI 2006/RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.pdf
1 2
