Input Paper Pemekaran Wilayah
Kabupaten/Kota
pemekaran wilayah dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini berangkat dari hasil studi kasus di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat ...
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Final_Paper_on_Pemekaran_Wilayah_Arif_Roesman.pdf
Summary Report Pemekaran Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota. Oleh: Arif Roesman Effendy. 1. Latar Belakang ... mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta rancangan Undang- ...
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Summary_Report_on_Pemekaran_Wilayah_Arif_Roesman.pdf
STUDI EVALUASI
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH
Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah ... Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah di sembilan daerah otonom baru. .... rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. ...
http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf
PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN (*)
luas wilayah. Dampak perkembangan kota secara nyata dapat dilihat dari fenomena .... otonom baru hasil pemekaran sejak diundangkannya UU nomor 22 tahun 1999 ...
http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_DjokoHarmantyo_PEMEKARAN DAERAH.PDF
I.
KEADAAN GEOGRAFIS Kota Pariaman merupakan
wilayah pemekaran ...
Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang. Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun ...
http://www.kotapariaman.go.id/download/Ulasan Bab 1.pdf
WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya. Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan ...
http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/inswali_24.pdf
WALIKOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR
02 TAHUN 2005 ...
PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN. KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BATAM. I. PENJELASAN UMUM. 1. Dasar Pemikiran a. Sesuai dengan amanat Undang ...
http://skpd.batamkota.go.id/hukum/files/2009/08/Perda-No-2-Tahun-2005.pdf
1 RASIONALISASI PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
Oleh: Pratikno ...
kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah ..... melalui proses yang ditetapkan oleh UU mengajukan usulan pemekaran kepada ...
http://pratikno.staff.ugm.ac.id/files/JIP Jurnal Pemekaran Daerah.pdf
PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DAN FENOMENA PEMEKARAN
WILAYAH DI ...
Berangsur-angsur, pemekaran wilayah pun direalisasikan dengan pengesahannya oleh Presiden Republik ... daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan ... Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi ...
http://argama.files.wordpress.com/2007/08/pemberlakuanotonomidaerahdanfenomenapemekaranwilayahdiindonesia.pdf
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Gunungsitoli di wilayah Provinsi Sumatera ..... Pembentukan Kota Gunungsitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten ...
http://www.dpr.go.id/uu/appbills/RUU_Kab._Gunung_Sitoli_Sumatera_utara.pdf
PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN ...
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang. Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan ... Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di kabupaten dan kota, ... Kalimantan Barat Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten ...
http://www.dpr.go.id/uu/uu2007/Penjelasan_2007_6.pdf
DPRD KOTA KUPANG DUKUNG PEMEKARAN
KECAMATAN
memang menginginkan adanya pemekaran wilayah agar pelayanan bisa ... Ia mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 5 ayat 5, jumlah ...
http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/171014-dprd-kota-kupang-dukung-pemekaran-kecamatan.pdf
PEMEKARAN MUNA BARAT MENUAI KRITIK
10 Agu 2009 ... bukan di Buranga seperti yang tertuang dalam undang-undang pemekaran ... "Bila benar-benar Muna Barat dan Kota Raha mekar, maka wilayah ...
http://news.id.finroll.com/news/14-berita-terkini/115766-____pemekaran-muna-barat-menuai-kritik____.pdf
Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs
...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13277/1/pemekaran_papua.pdf
PEMEKARAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA
16 Feb 2009 ... timbulnya konflik perbatasan atau lokasi ibu kota, ... undang-undang sambil menunggu grand strategy pemekaran dan revisi UU 32/2004 yang ...
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/1805-pemekaran-daerah-dan-implikasinya.pdf
KONSTRUKSI PEMEKARAN WILAYAH
11 Feb 2009 ... Pemekaran wilayah menjadi kian problematis karena kegagalan itu berakibat langsung ke ... daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang ... itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. ...
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/1729-konstruksi-pemekaran-wilayah.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ...
Kota Batam, dalam Pasal 4 huruf d. Undang-undang tersebut terdapat kekeliruan, ... Nomor 180/HK/86/1999, Perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Dalam Wilayah ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/11-03.pdf
UNDANG.UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG ...
DAN KOTA BONTANG. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang ..... tentang Persetujuan Pengembangan/Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/47-99.pdf
PEMEKARAN WILAYAH DAN PERTARUNGAN ELIT LOKAL DI
MALUKU UTARA
kebijakan pemekaran wilayah propinsi/kabupaten/kota di Maluku Utara, serta ..... membedakan antara UU pemekaran suatu wilayah dengan lainnya adalah nama dan ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7145/7145.pdf
PEMERINTAH
KOTA SURABAYA
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah Kota Besar dalam .... Pemekaran wilayah merupakan bagian dari pengembangan wilayah secara ...
http://jdih-surabaya.org/pdfdoc/perda_147.pdf
Pemekaran Kab. Pesawaran
17 Jul 2007 ... daerah otonom baru untuk disahkan menjadi undang-undang UU). ... "Pemekaran Kota Tual telah membunuh aspirasi masyarakat Maluku Tenggara. ...
http://www.wakapela.110mb.com/berita/25_pesawaran_mekar_media.pdf
Kabupaten Pesawaran
27 Mar 2005 ... undang-undang tentang pemekaran wilayah. Menurut Progo, usulan pembentukan ... Propinsi Sulawesi Timur, Kota Madya dan Kabupaten Pesawaran. ...
http://www.wakapela.110mb.com/berita/15_pesawaran_tempo.pdf
LAPORAN EVALUASI
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD WILAYAH PEMEKARAN
...
di Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Proses pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemekaran merupakan amanat dari UU No.5 - 15 (sebelumnya UU No. ...
http://www.cetro.or.id/arsip/kaltim.pdf
STOP PEMBENTUKAN DAERAH BARU !!
27 Jun 2008 ... menetapkan batas waktu pemekaran daerah baru tersebut. UU No. ... jelas akan merepotkan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota karena harus ...
http://www.cetro.or.id/uu/Release CETRO_Stop Pembentukan Daerah Baru.pdf
DATA WILAYAH PEMEKARAN MENURUT PROVINSI
92.875 Pemekaran dari sbgn wil. Kab. Aceh Tengah UU 40/2003. PROVINSI SUMATERA UTARA. JUMLAH. NO KODE. NAMA. KABUPATEN / KOTA. KEC. KEL DESA. LUAS. WILAYAH ...
http://mirror.unpad.ac.id/orari/library/library-non-ict/statistics/depdagri/Data_Wilayah_Pemekaran.pdf
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan. Daerah;. 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 ... sebagai Daerah Propinsi , Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; ... Pemekaran wilayah adalah pemecahan Kotamadya / Kabupaten ...
http://www.beritajakarta.com/Download/SK/Detail/Keputusan GUB No. 3 Tahun 2004.pdf
Page 1 of 6 dewan pertimbangan otonomi daerah 8/30/2006 <a href
...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara ... penghapusan, penggabungan dan pemekaran Propinsi,. Kabupaten dan Kota; ...
http://www.sukabumikota.go.id/hukum/dewan pertimbangan otonomi daerah.pdf
Opini Pemekaran dan Desentralisasi Big-Bang
provinsi dan 459 kabupaten/kota (Pidato Presiden SBY, Agustus 2007). ... pemekaran wilayah bisa dikatakan merupakan wujud dari desentralisasi ... Desentralisasi dikatakan ”big-bang” karena dengan pemberlakuan UU Nomor 22 dan 25 ...
http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/02/opini-pemekaran-dan-desentralisasi-big-bang.pdf
PEMEKARAN KABUPATEN UNTUK KEPENTINGAN SIAPA ? Oleh
Syarief Makhya ...
”Banyaknya daerah pemekaran yang belum mampu membiayai ... pindahnya ibu kota daerah sesuai undang-undang, serta masih belum mampu ...
http://blog.unila.ac.id/syarief/files/2009/07/agenda-pemekaran-kabupaten.pdf
DATA PEMEKARAN WILAYAH UNTUK PENYEMPURNAAN
ORGANISASI PERWAKILAN
Kota Kupang. 2 Kab. Sikka b. Kabupaten 3. 3 Kab. Kupang a. Kabupaten 4 ... C. Penjelasan Tambahan yang perlu terkait dengan pemekaran wilayah. Sejak terbitnya UU Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008, maka jumlah kabupaten ...
http://kupang.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/08/data-pemekaran-wilayah-untuk-revbang.pdf
Memperlambat
Laju Pemekaran Daerah
16 Jan 2008 ... disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ... hampir 90 usulan pemekaran kabupaten/kota dan 21 usulan pemekaran ...
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/implementasi pp.pdf
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 ...
Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai .... Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah ..... penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom. Ayat (2) ...
http://www.dephut.go.id/files/PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG ...
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan ... (4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud ... (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, ...
http://www.dephut.go.id/files/UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999.pdf
REVISI QANUN MENYONGSONG PILKADA DAERAH
PEMEKARAN
Kabupaten Pidie Jaya dan Kota. Subulussalam bakal berlangsung. Pilkada di ... dengan Undang-undang 12 tahun 2008 tentang. Pemerintahan Daerah. ...
http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/bhs_politic/bhs_politic_others/politic_others_2008_10_14.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
dan satu Daerah Kota; b. untuk mendukung pemekaran wilayah tersebut, guna ... Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Undang-Undang Darurat ...
http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA 1999/PERDA NO 17-1999 (Pemb. Kecamatan Bontang Barat-OKL).pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
dan satu Daerah Kota; b. untuk mendukung Pemekaran Wilayah tersebut, guna ... Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Undang-Undang Darurat ...
http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA 1999/PERDA NO 12-1999 (Pemb. Kecamatan Sandaran-OKL).pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa dari Pemerintah .... Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagai pelaksanaan Undang- ...
http://pakpakbharatkab.go.id/wp-content/uploads/2009/02/perda-no5-thn-2006.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
(UU) NOMOR 47 TAHUN 1999 (47/1999 ...
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ... Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan wilayah Kota Bontang ..... tanggal 1 April 1999 tentang Dukungan terhadap Rencana Pemekaran Daerah Tingkat ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1999/UU NO 47 TH 1999.pdf
1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG ...
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Serang di wilayah Provinsi Banten dalam ..... Pembentukan Kota Serang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2007/UU_NO_32_2007.pdf
RESUME PERMOHONAN PERKARA
“Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tual di wilayah Provinsi Maluku ... Oleh karenanya pembagian/pembentukan/pemekaran suatu daerah ...
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/resume_perkara_Perbaikan (I) resum 31 UU No 31 Th 2007 ttg kota tual prov Maluku.pdf
1 of 9 KLyC 1 of 9 KLyC
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara ... tentang Rekomendasi Dukungan Terhadap Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ... PETA WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU REVISI UU NO. 53 TAHUN 1999 ...
http://ihkerenopendirectory.net76.net/server/www.ihkeren.com/hukum/Undang-Undang/2003/uu_11_2003.pdf
UU 47 Tahun 2008
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Gunungsitoli di wilayah ..... 2007, perihal Pemekaran Daerah Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera ...
http://www.ditjenpum.go.id/hukum/2008/2008/UU_No_47_th_2008.pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000
...
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 4. Pemekaran Daerah adalah .... pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah Indonesia akan ... Kota yang dihapus sebagai Daerah, wilayahnya digabungkan ke dalam satu ...
http://rivafauziah.files.wordpress.com/2009/12/pp-129_2000persyaratan-pembentukan-pemekaran-daerah.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ...
Singingi, dan Kota Batam perlu diubah dengan Undang-undang; .... Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dan surat Bupati Kampar ...
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_2003.pdf
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN ...
berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang. Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, ... luas wilayah ą 47.349,49 km2, secara geografis, geopolitik dan ... Tenggara Timur yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki ... persetujuan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, Surat Usulan ...
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_2007_penj.pdf
SEJARAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo ... Undang Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang No. 10 ...
http://www.sulut.go.id/dataweb/sejarahsulawesi.pdf
MA PE D
AGISTER ERKEMBA DI KABUP SE PRO R TEKNIK UNIV ANGAN W ...
File Format: PDF/Adobe Acrobatby A HUZAIN - 2008Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. ... disahkannya Undang-undang no.8 tahun 2001 mengenai pembentukan Pagar Alam menjadi Kota otonom. ... Pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat akan mempengaruhi ...
http://eprints.undip.ac.id/3427/1/ALKODRA_HUZAIN.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 1999 TENTANG ...
(4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ... (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana ...... dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ...
http://www.usdrp-indonesia.org/files/downloadContent/2.pdf
1
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2006
/02/2005 TENTANG ...
pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa. Sukamukti sebagai pemekaran dari ... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota ...
http://www.banjar-jabar.go.id/files/PERDA NOMOR 4 TAHUN 2006.pdf
TUNTUTAN PEMBENTUKAN PROVINSI KIM
pemekaran daerah baru (baik provinsi, kabupaten maupun kota). Pasal 5 UU 32/2004, pada dasarnya, lebih menekankan pada persyaratan yang harus dipenuhi di ...
http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/clips/2006-08-09-287-0003-001-03-0892.pdf
1 2
