Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia -
Malaysia di Laut Sulawesi
wilayah kedaulatan hukum Indonesia di Laut Sulawesi. Perkembangan proses perundingan persoalan ... Lampiran I UU 6/1996 Tentang Perairan Indonesia... 159 ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7778/7778.pdf
Bab 2 Kedaulatan Negara Dalam Hukum Laut
Internasional
dikukuhkan melalui UU No.4/Prp/1960, maka Indonesia secara sepihak telah menyatakan akan memikul tanggungjawab terhadap pengawasan wilayah laut yang semakin ...
http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/7780/7780.pdf
DEKLARASI
DJUANDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWILAYAHAN
INDONESIA ...
Laut, bagi kebanyakan suku di wilayah kepulauan kita, merupakan ajang ... interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) Wilayah ... menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagai alternatif terhadap ...
http://www.budpar.go.id/filedata/4547_1355-djuanda.pdf
Reconstruction of Maritime Boundary between
Indonesia and ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu ... Undang-Undang No. 7 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat Singapura. ...
http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_etal.pdf
20.
PENENTUAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
Kepulauan Indonesia d. Hukum maritim domestik (Ordonansi lingkungan pantai dan laut wilayah 1939;. Deklarasi Djuanda 1957, UU No. 1/1973 ...
http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/silabi-ppbw.pdf
Hukum Laut (Law of the Sea) 1. Nama Mata Kuliah :
Hukum Laut (Law ...
Status terkini Klaim Indonesia d. Hukum maritim domestik (Ordenansi lingkungan pantai dan laut wilayah. 1939; Deklarasi Djuanda 1957, UU No. ...
http://madeandi.staff.ugm.ac.id/blog/wp-content/uploads/2008/02/silabihukumlaut.pdf
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENATAAN WILAYAH LAUT
aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia, .... wilayah laut secara kuantitatif yang diperkuat aspek hukum dalam ... Tanah negara, misalnya dibagi habis dalam bentuk persil yang diatur berdasarkan Undang-Undang ...
http://blog.unila.ac.id/aliyasa/files/2009/11/pit1_sebuah-pemikiran-kadaster-laut-sebagai-langka.pdf
Kewajiban
Indonesia untuk Membentuk Organisasi Pengawal
Laut dan ...
Kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia akan terancam jika Indonesia tidak .... Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sudah diratifikasi dengan Undang-Undang ...
http://www.kadinbatam.or.id/imu/kewajiban.pdf
TINJAUAN ASPEK PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
LAUT DAN ...
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia ...... Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah ...
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_PRLautPesisir-ITS43.pdf
Bentuk:
UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA Nomor ...
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan ... (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, ...
http://www.penataanruang.net/taru/hukum/UU/UU_No6-1996.pdf
SUMBERDAYA LAUT INDONESIA DAN PENGELOLAANNYA1
PENDAHULUAN I. Latar ...
Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis pantai, ..... penataan wilayah laut. d. Kepastian Hukum Pemanfaatan Lahan Laut. UU No. ...
http://images.ibasoke.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SktgkgoKCtYAACJ0bdA1/Laut Indonesia.pdf?nmid=262115401
STRATEGI
PENGELOLAAN ZONE EKONOMI EKSKLUSIF
Dengan ZEE, Indonesia mendapat tambahan wilayah pengelolaan laut sekitar 2,7 juta ... Undang-undang Nomor 8 Tahun. 1981 tentang Kitab Undang-undang. Hukum ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/STRATEGI PENGELOLAAN 2.pdf
Tata
Pemerintahan di Laut - Dewan Kelautan
Indonesia
NUSANTARA DENGAH WILAYAH. YANG BERBATASAN DAN HAK- ... Laut Lepas dan Kawasan. 8). Mahkamah Hukum Laut Internasional. Page 12. REFERENSI DARI NEGARA LAIN. 1). KANADA : Undang-Undang Kelautan mengatur : • Zona Maritim Laut Teritorial, ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/TaPem(II).pdf
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ........ TAHUN ...
wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ..... Bangsa Tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/pembahasan_RUU_tentang_Wilayah_Negara_.pdf
Indonesia-Singapura Tandatangani Perjanjian
Perbatasan Laut
mematuhi Hukum Laut Internasional. Penandatangan perjanjian batas laut tersebut, ... Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan ... dicantumkan dalam UU No.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan ...
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik Luar Negeri/5) Masalah Perbatasan/1) Perundingan Perbatasan/Indonesia-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan Laut.pdf
Diumumkan Sabtu, 20 Parpol Baru Berpeluang Ikut Pemilu
Batas wilayah laut yang ada saat ini adalah batas laut teritorial 12 ... tetangga sesuai hukum laut internasional. Peraturan yang kita punyai berkaitan ... Ketiga, provinsi-provinsi di Indonesia yang batas administrasinya laut dalam UU ...
http://www.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik Luar Negeri/5) Masalah Perbatasan/2) Masalah-masalah Perbatasan/Menyoal Status Pulau Kecil Di Wilayah Perbatasan.pdf
Menetapkan
Wilayah Laut Daerah
kewenangan daerah di wilayah laut, kedua undang-undang ini memiliki ... dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia memiliki potensi laut yang luar ... berlaku secara internasional yaitu konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS III), bisa ...
http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/willaut.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG ...
ditandatangani sebelum Konvensi tentang Hukum Laut dihasilkan oleh ... Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_1_1983_soeharto.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor ...
Menetapkan: Undang-undang tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia ... jaminan hukum (rectszekerheid)di laut wilayah masing-masing Negara. ...
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_2_1971_soeharto.pdf
Menimbang: a.
bahwa dengan berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum
...
pelestarian dan perlindungan laut dan pengelolaan wilayah laut nasional ... Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia ...
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_161_1999.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG
...
undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah ... menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ...
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_42_2007.pdf
Pedoman
Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah
Menurut ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://www.crc.uri.edu/download/Panduan_Batas-OK.pdf
Studi
Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan
- Untitled
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://www.crc.uri.edu/download/Case_Study_Batas-OK.pdf
Microsoft PowerPoint - M.11-Sejarah Hukum Laut
[Compatibility Mode]
Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang di k d i i. k l k l ... berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan ... laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai ...
http://rizarahman.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Hukum-laut-internasional.pdf
Microsoft PowerPoint - M.12-Sejarah Peraturan Perik Ind ...
Peranan Hukum Laut dalam. Kedaulatan RI. • Laut Indonesia pada awalnya diatur ... termasuk wilayah Indonesia. Catatan: dengan adanya UU no.9 thn 1985 ...
http://rizarahman.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Sejarah-peraturan-perikanan-ind.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor ...
oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga .... kepulauan" yang berarti menjadi wilayah perairan Republik. Indonesia. ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1985/UU NO 17 TH 1985.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG ...
perundang-undangan di Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ... undang-undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia ... Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; 2. laut yang ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2007/UU_no_42_th_2007.pdf
KEMUNGKINAN LUAS LAUT SEBAGAI BAGIAN DARI LUAS
WILAYAH DALAM ...
dan laut. Perhatikan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang Pasal ... kepastian hukum terkait dengan penentuan wilayah administrasi dan ...
http://www.bakosurtanal.go.id/upl_document/LuasLautDlmDAU_APRIL.pdf
UU 43 Tahun 2008.rtf
Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah ... Tentang Hukum Laut); g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; ...
http://pih.depkominfo.go.id/userfiles/fkk/UU 43 Tahun 2008.pdf
Undang Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang : Zona Ekonomi
Ekslusif ...
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- .... undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1983-00005.pdf
Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan
Indonesia
(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan ...... demi kepastian hukum dalam Undang-undang ini dilampirkan peta ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1996-00006.pdf
KONSEP PERWAKILAN DI DAERAH UNTUK PENGAMANAN
LAUT
wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000 km serta .... Pembagian wewenang wilayah laut pemerintah daerah telah diperjelas dengan UU No. 32 .... Bangsa tentang Hukum Laut 1982. (UNCLOS 1982) pasal 53 ...
http://www.fsrd.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/4-KONSEP DRM.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2007 TENTANG ...
wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat Republik Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut, serta menjamin ...
http://reformasihukum.org/file/peraturan/UU_no_18_th_2007[1].pdf
Batas Wilayah - Aspek Teknis dan Yuridis 2005-2007
I Made Andi ...
Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No 22/1999 ini ..... kepastian hukum dan kelangsungan hidup para nelayan Indonesia. ...
http://adsindonesia.or.id/alumni/articleattachment/articleimadearsana00.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
...
(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, ...... Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dalam Undang-undang ini dilampirkan peta ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1996/06-96.pdf
UU
42-07
luar wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. ... sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2007/42-07.pdf
mediahukum.com UNDANG--UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau .... 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian ...
http://www.mediahukum.com/uu/data/Teritorial Indonesia/UU No.05 Tahun 1983 (ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA).pdf
United Nations Convention on the Law of The Sea / Konvensi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; ... Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ...
http://bangim76.files.wordpress.com/2009/10/permen-01-2009-wilayah-pengelolaan-perikanan.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ...
serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah. Pesisir. ...... sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana. ...
http://diskan.tanjabbarkab.go.id/UU Perikanan/UU_27_2007_ wilayah_Pesisir_ppk.pdf
9-wasantara
- IPB Official Websites :: English Version
Ordonantle: lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari ... DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996. UNCLOS 1982. DARATAN ...
http://web.ipb.ac.id/~tpb/tpb/files/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ...
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara. Ekosistem darat dan laut yang ...... sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana. ...
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/UU_no_27_th_2007.pdf
MASALAH PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN
Undang-Undang No.6 Tahun 1996; yang mengatur wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Undang-Undang ini mencabut Undang- ...
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah pemb dan penegakan hukum kelautan - husseyn umar.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor ...
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh Konperensi. Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum .... wilayah perairan Republik Indonesia. ...
http://www.papua.go.id/ddpperik/Regulasi/UNDANG_UNDANG/UU-17-1985-UNCLOS.pdf
Jurusan
Hukum Internasional
diantara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang bebas .... dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Indonesia telah mencabut UU No. ...
http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi.pdf
EXECUTIVE
SUMMARY
Sebagai contoh Indonesia belum bisa mengantisipasi. Konvensi Hukum Laut ... Dimasukkannya pengelolaan wilayah laut dalam Undang-Undang tersebut bertujuan ...
http://www.pkai.org/pdf/Keamanan_Selat_Malaka_2005.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG ...
darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah .... Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum ...
http://bnpb.go.id/website/documents/produk_hukum/uu/UU272007.pdf
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
7. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh ... Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah .... undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara ...
http://www.pelangi.or.id/database/Hukum/UU_5_1983.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta ... Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial ...
http://www.ditjenphka.go.id/peraturan_file/uu/10._NOMOR_6_TAHUN_1996.pdf
Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir,
Laut dan Pulau-Pulau Kecil ...
dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. ... UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memuat .... beroperasinya pukat harimau di semua perairan Indonesia, kecuali Laut Arafura.11 ...
http://www.huma.or.id/document/I.03. Analisa Hukum/Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir_Ery Damayanti.pdf
Keputusan
Presiden No. 77 Tahun 1996 Tentang : Dewan Kelautan Nasional
bahwa Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan. Dasar Laut (Pankorwilnas) yang ... PBB tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor ... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ...
http://www.kkmn.org/files/Keppres_77tahun1996.pdf
1 2
