United Nations Convention on the Law of The Sea / Konvensi
zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (2) WPP-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 11. (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan ...
http://bangim76.files.wordpress.com/2009/10/permen-01-2009-wilayah-pengelolaan-perikanan.pdf
Slide 1 -
Dewan Kelautan Indonesia
Zona Tambahan. Batas Laut Teritorial. Garis Pangkal. Laut Teritorial. Laut Yurisdiksi ... Zona Maritim Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE,. Landas Kontinen ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/TaPem(II).pdf
NASKAH
AKADEMIK
tentang Zona Tambahan, Undang-undang tentang Landas Kontinen berdasarkan Konvensi PBB Hukum Laut 1982. c. Indonesia yang telah diakui sebagai negara ...
http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/naskah_akdmik (280905).pdf
Microsoft PowerPoint - M.11-Sejarah Hukum Laut [Compatibility
Mode]
laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan kegagalan untuk mencapai kesepakatan, ...
http://rizarahman.staff.umm.ac.id/files/2010/01/Hukum-laut-internasional.pdf
Keterangan tambahan versi 6.12 – 20 Agustus 2005 1
Cleopatra 6.12 ...
Keterangan tambahan versi 6.12 – 20 Agustus 2005. 4. 3. Menu F8-3 untuk mengganti tabel zona tarif. Gambar 10. Tabel menu F8 – 3 ...
http://www.indotel.net/DownLoad/BukuProdukLama07/Cleopatra wartel/Rev 612 - 20 Agt 2005.pdf
penjelasan RUU PEMANFAATAN PERAIRAN INDO DAN
ZONA
Pengelolaan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, BAB III ... dan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona Tambahan, BAB V mengenai Ketentuan Pidana, BAB VI ...
http://www.legalitas.org/database/rancangan/2007/ruu zona pjls.pdf
Resume diskusi PPIA - Ambalat
17 Jun 2009 ... mil laut dari garis pangkal), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif, ZEE. (200 mil laut) dan landas kontinen, ...
http://wollongong.ppi-australia.org/diskusi/ambalat/Resume-Ambalat.pdf
Server dan Perangkat Tambahan HP ProLiant dan X86
Jaminan Terbatas ...
Jika lokasi Anda berada di luar zona layanan umum, waktu tanggapan dapat lebih lama atau ada biaya tambahan. Hubungi agen ...
ftp://ftp.hp.com/pub/c-products/servers/warranty/392512_APD_BI.pdf
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........ TAHUN
...
lebar Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Ketentuan tentang batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ...
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/pembahasan_RUU_tentang_Wilayah_Negara_.pdf
PROLEGNAS 2010-2014_FINAL_FINAL
RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di. Perairan Indonesia Zona Tambahan. PEMERINTAH ...
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/prolegnas_Prolegnas_2010-2014.pdf
Ambalat:
Ketika Nasionalisme Diuji I Made Andi Arsana Di awal ...
31 Mei 2009 ... Secara keseluruhan, Pulau Borneo berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Bisa dibayangkan, di sebelah timur ...
http://d.yimg.com/kq/groups/22753628/446670244/name/ambalat.pdf
AMBALAT, KETIKA NASIONALISME DIUJI
4 Jun 2009 ... Secara keseluruhan, Pulau Borneo berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen di kawasan laut di sebelah timurnya ...
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/internasional/4276-ambalat-ketika-nasionalisme-diuji.pdf
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor
...
Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa, ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/1985/UU NO 17 TH 1985.pdf
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2006 TENTANG
...
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2994);. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona ...
http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PERPRES/PERPRES_2006_109_PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT.pdf
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan. Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan. Indonesia dan Zona Tambahan. Departemen Hukum dan HAM ...
http://www.parlemen.net/privdocs/f8a5a44430b5452684d7951fc41a2c89.pdf
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ...
Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif,. Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara ...
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_43_2008.pdf
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 58/BC/1997 ...
a. di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan ...
http://www.beacukai.go.id/library/data/bc5897.pdf
C:\Documents
and Settings\perpus\My Documents\SCAN-PERATURAN\uu\uu ...
yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya ...
http://els.bappenas.go.id/upload/undang-undang/uu-43-2008.pdf
Fakultas
Hukum
Yang dimaksud dengan zona tambahan yang dirumuskan dalam pasal 33 ... Pada hakekatnya status hukum dari zona tambahan tunduk pada prinsip- ...
http://digilib.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi3.pdf
Microsoft PowerPoint - KEKEBALAN_YURISDIKSI
Jalur/ Zona Tambahan. Perairan ZEE. Landas Kontinen. Laut Teritorial (UNCLOS 1982). The criminal jurisdiction of the coastal State ...
http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/kekebalan_thdp_yurisdiksi.pdf
SUMBERDAYA LAUT INDONESIA DAN PENGELOLAANNYA1 PENDAHULUAN I. Latar
...
Zona Tambahan. Di luar laut teritorial terdapat laut-laut dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat dan kewenangan-kewenangan tertentu. Di Zona tambahan ...
http://images.ibasoke.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SktgkgoKCtYAACJ0bdA1/Laut Indonesia.pdf?nmid=262115401
Batas Wilayah - Aspek Teknis dan Yuridis 2005-2007 I Made Andi
...
mengklaim semua jenis zona maritim (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen) tanpa mengganggu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. ...
http://adsindonesia.or.id/alumni/articleattachment/articleimadearsana00.pdf
KUMPULAN
Terdapat juga 2 zona tambahan yang ter- sisa karena tidak ditemui perubahan arah putaran yang tegas yaitu zona pre G. praemenardii, pada lapisan batuan ...
http://www.coremap.or.id/downloads/1446.pdf
PENELITIAN
Hidrografi - FTSL) Penetapan Batas Zona Tambahan. Indonesia. 1. Hendra Gunawan, Ph.D (KK Analisis dan Geometri -. FMIPA) Keterbatasan Operator Integral ...
http://www.lppm.itb.ac.id/bp/may/2008/Suplemen-Mei08.pdf
Halaman 1
Panduan Menerbitkan Iklan di KlikSaya.com Selamat datang ...
Langkah 4: Berikan Keterangan Tambahan Untuk Zona Iklan Anda. • Untuk membantu calon pemasang iklan dalam melakukan pencarian, maka Anda perlu memasukan ...
http://www.kliksaya.com/doc/panduan_terbit_iklan.pdf
Perda No 22 Th 2003 ttg Izin Perikanan, Peternakan & Pemot…
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif. Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan lembaran. Negara Nomor 3260); ...
http://www.depok.go.id/perda/Perda No 22 Th 2003 Ttg Izin Perikanan Peternakan.pdf
Slide 1 - . . . : :
Ruang Baca Fakultas Teknologi Kelautan : : . . .
berarti juga mundurnya laut teritorial atau berkurangannya zona tambahan. ( Zona Ekonomi Eksklusif,ZEE) maupun landas kontinen Indonesia. ...
http://lurik.its.ac.id/Senta/Iman Rochani.pdf
Peraturan
Pemerintah No. 141 Tahun 2000 Tentang : Perubahan Kedua ...
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);. 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi. Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
http://www.proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/E00-2000-00141.pdf
DASAR-DASAR
PEMIKIRAN
yang meliputi perairan pedalaman, perairan Nusantara, laut teritorial, Zona tambahan, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif serta keterpaduan tata guna ...
http://www.menlh.go.id/i/PAPER/KELEMBAGAAN_KELAUTAN.PDF
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan. 1'7.Jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa ...
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi\frekuensi\kepmen\permenkominfo 39.pdf.new.pdf
TITIAN WAKTU PERJUANGAN ATAS WILAYAH NKRI
regim laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Sebagai konsekwensinya Indonesia harus menyediakan ALKI ...
http://sidratul.web.ugm.ac.id/artikel/Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Sc.pdf
MASALAH PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN
zona tambahan, lintas damai di laut territorial, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, rejim negara kepulauan, Zone Ekonomi Eksklusif, ...
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah pemb dan penegakan hukum kelautan - husseyn umar.pdf
KAJIAN MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DASAR TEKNOLOGI EKSTRUSI UNTUK
...
tetapi hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Zona tambahan diperlukan untuk menyediakan daya tekan tambahan untuk pengadonan, homogenisasi bahan ...
http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/KAJIAN MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DASAR TEKNOLOGI EKSTRUSI.PDF
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN Judul Mata Kuliah : Hukum
...
Zona tambahan. - Landas kontinen. - Laut lepas. 8. menerangkan kembali kasus- kasus sengketa wilayah negara : - the island of Palma's case ...
http://ocw.unnes.ac.id/ocw/hukum/ilmu-hukum-s1/hki203-hukum-internasional-1/Prodi Ilmu Hukum - GBPP-hi.pdf
Pedoman
Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut ...
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
http://www.crc.uri.edu/download/Panduan_Batas-OK.pdf
COREMAP
Final Rep DD 19.8.02
mempersiapkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang yang menetapkan zona-zona ... Sebagai tambahan, CRITIC telah menyediakan suatu web site, pelayanan GIS dan ...
http://cmsdata.iucn.org/downloads/indonesia_coralreef_rehab.pdf
Laporan Rekapitulasi Data Per - Bahan Tambahan
Pangan ( Amonium ...
Per - Bahan Tambahan Pangan ( Amonium Bikarbonat ). Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ... Jl Manis Raya Kiri No 3 Zona Industri, tlp. , JAWA BARAT ...
http://www.pom.go.id/public/berita_aktual/data/AMONIUMBIKARBONAT_MD.pdf
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi. Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara ...
http://birohukum.gorontalofamily.org/media/PD_NOMOR_2_TAHUN_2006.pdf
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);. 2. PERDA KUKAR ... ZBPA adalah singkatan dari Zona Bebas Pekerja Anak yang berada diberbagai sektor baik di perkotaan ...
http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA 2004/Perda No-09-2004 (ZBPA-OK).pdf
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 ...
Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di. Zona ...
http://www.dephut.go.id/files/PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998.pdf
Manajemen Perbatasan dan RSK ii
Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi. Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara ...
http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF/104838/ipublicationdocument_singledocument/02CED672-86A9-42CA-9F53-B6379B790864/id/17.+Border+Management+and+SSR.pdf
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara. Nomor 3259 );. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ...
http://pekanbaru.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/06/perda-nomor-8-tahun-2002.pdf
PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN (*)
merupakan Zona Ekslusif Ekonomi dan di luar itu ada zona tambahan [10,11]. Berdasarkan hasil evaluasi Depdagri [9] ditemukan 79% daerah pemekaran belum ...
http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_DjokoHarmantyo_PEMEKARAN DAERAH.PDF
KP 021-07
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3209);. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona ...
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2007/021-07.pdf
BAB VI
hak pengelolaan di wilayah zona tambahan, yaitu Zona Ekonomi Eklusif. Indonesia (ZEEI) yang jaraknya sampai 200 mil dari laut. Bidang kelautan ...
http://www.penataanruang.net/ta/Lapak05/P2/1/LampB.pdf
PELIBATAN
TNI-AD DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN PULAU-PULAU ...
Teritorial dan zona tambahan, dimana kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya. Walaupun hal ini telah dikoreksi oleh RRC, namun potensi konflik masih ...
http://www.tni.mil.id/images/gallery/pelibatan tni - ad.pdf
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ...
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah .... 3. zona III, jarak 15 s.d. 25 km : Rp. 100.000,00 ...
http://www.rembangkab.go.id/produkhukum/perda200721.pdf
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
Negara Rupublik Indonesia Tahun 1976 Nomor 22, Tambahan .... (2) Pengawasan dalam rangka pengamanan pada zona-zona tertentu di daerah ...
http://www.kaimanakab.go.id/wp-content/uploads/2009/11/Perda-4-Pengawasan-DAS-dan-Pesisir-Pantai-.pdf
M-11
(Materi-9)
Zona tambahan : wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 12 mil dari laut teritorial merupakan wilayah negara pantai untuk ...
http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/05/m-11-materi-9.pdf
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 1994 TENTANG PENGUSAHAAN
...
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); ... pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, ...
http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_18_1994.pdf
1 2
